Kamis, 28 Mei 2020

HIKMAH DIBALIK METODE THALABUN NUSHROH

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

Meskipun term thalabun nushroh belum dikenal dalam khazanah fuqaha dari para ulama mujtahid terdahulu, baik pada masa salaf maupun khalaf, tetapi keberadaannya tidak perlu disalahkan, disesatkan atau diinkari, selagi masih diistinbath dari dalil-dalil syara’ yang mujma’ ‘alaihi yaitu Alqur’an, Assunnah, Ijma’ sahabat dan Qiyas syar’i.

Thalabun nushroh baru diistinbath dan dimunculkan oleh Syaikh Taqiyyuddin Annabhani (pendiri Hizbut Tahrir) sebagai metode syar’i yang wajib diikuti untuk menegakkan daulah khilafah, dan menjadi bukti atau indikasi bahwa beliau adalah seorang mujtahid mutlak. Karena para ulama mujtahid terdahulu tidak hidup di suatu zaman yang kosong dari khilafah, sehingga tidak membutuhkan metode untuk menegakkan khilafah seperti saat ini. Dan meskipun pada masa itu terdapat kekosongan zaman dari khalifah, tetapi daulah khilafah masih berdiri dan tidak lenyap seperti saat ini.

•HIKMAH DI BALIK METODE THALABUN NUSHROH

Ada beberapa hikmah yang saya pahami dari mengkaji dan meneliti metode thalabun nushroh :

1. Metode thalabun nushroh sangat efektif menjadi standar dan filter untuk mengungkap dan membongkar kemunculan khilafah-khilafah palsu dan batil yang keberadaannya justru sesat dan menyesatkan, karena disamping rawan terjadi penipuan atas umat Islam dengan pemakaian sejumlah term syara’ seperti khilafah, khalifah, bai’at, ta’at dll untuk menjaring warganya, juga dapat mengkaburkan dan menjadi kerikil pengganggu atas dakwah kepada penegakkan daulah khilafah yang sesungguhnya. Karena tanpa metode thalabun nushroh, siapapun dan organisasi apapun sangat mudah untuk mengklaim telah mendirikan khilafah, seperti halnya organisasi Khilafatul Muslimin.

2. Dengan metode thalabun nushroh dapat kita ketahui bahwa, kaum muslimin benar-benar telah siap atau belum siap untuk menegakkan khilafah 'ala minhajin nubuwwah.

3. Dengan metode thalabun nushroh dapat diketahui bahwa khilafah yang diklaim berdiri benar-benar khilafah 'ala minhajin nubuwwah atau khilafah palsu, batil dan tipuan.

4.  Dengan metode thalabun nushroh dapat kita ketahui bahwa khilafah yang berdiri benar-benar dari pertolongan Allah SWT atau hanya ghurur (tipu daya) dari syetan.

JADI, DENGAN MEMAHAMI METODE THALABUN NUSHROH INI SAYA MEMAHAMI BAHWA KHILAFAH YANG SEDANG DIDAKWAHKAN OLEH HIZBUT TAHRIR ADALAH KHILAFAH ROSHIDAH MAHDIYYAH, KHILAFAH ALA MINHAJIN NUBUWWAH. 

•DALIL METODE THALABUN NUSHROH

Adalah dalil-dalil syara’, baik dari Alqur’an, Assunnah maupun Ijmak, yang mewajibkan kepada kita untuk mengikuti serta menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladan. Siapapun yang memiliki sedikit ilmu pasti mengetahui hal ini, maka tidak perlu saya datangkan disini. Karena yang mendesak kita butuhkan disini adalah pemahaman dan penempatan terhadap dalil dengan tepat dan benar.

Siapa saja yang meneliti siroh nabawiyah, ia memahami bahwa Rosululloh SAW benar-benar telah melakukan thalabun nushroh dari para pemimpin yang memiliki kekuatan, meskipun mendapatkan penolakan yang buruk dari sejumlah kabilah, tetapi beliau tetap melakukannya dan terus mengulang-ulangnya tanpa berhenti. Bahkan Ibnu Sa’ed dalam Thabaqatnya menuturkan bahwa Nabi SAW telah melakukan thalabun nushroh kepada lima belas kabilah dan anak kabilah. Ini menunjukkan bahwa thalabun nushroh adalah perintah dari Alloh SWT kepada Rosululloh SAW.

Rosululloh SAW melakukan thalabun nushroh dan himayah (perlindungan) dari berbagai kabilah dan dari orang-orang yang memiliki kekuatan, perlindungan dan kemuliaan, setelah wafatnya istri tercinta Khadijah dan pamannya Abu Thalib tiga tahun sebelum hijrah ke Madinah, sampai terjadi aqad bai’at aqabah kedua.

Dalam siroh Ibnu Hisyam disebutkan, bahwa Ibnu Ishaq berkata: “Ketika Abu Thalib meninggal, maka kaum Quraisy menyakiti Rosululloh Saw melebihi ketika Abu Thalib masih hidup. Lalu Rosululloh Saw keluar ke Thaif untuk mencari pertolongan dan perlindungan dari Tsaqif, beliau mengharap mereka mau menerima agama yang dibawanya dari Alloh SWT.” Namun beliau kembali dari Thaif dengan membawa kekecewaan.

Ibnu Ishaq berkata: “Kemudian Rosululloh Saw kembali datang ke Mekkah, sedang kaumnya semakin menyelisihi dan menjauhi agamanya, selain kelompok kecil yang lemah dari orang-orang yang telah beriman kepadanya. Kemudian di musim haji beliau menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab. Beliau mengajak mereka kembali kepada Alloh dan memberi khabar bahwa beliau adalah nabi yang diutus, dan beliau meminta agar mereka membenarkan dan melindunginya, sampai beliau bisa menjelaskan kepada mereka agama yang Alloh mengutusnya dengannya”. Ibnu Ishaq barkata: “Maka Rosululloh SAW tidak berhenti atas aktifitasnya, setiap kali manusia berkumpul di musim haji, beliau mendatangi mereka dan mengajak kabilah-kabilah itu kepada Alloh dan kepada Islam. Beliau menawarkan dirinya kepada mereka, dan menawarkan petunjuk dan rohmat yang dibawanya dari Alloh. Dan tidaklah beliau mendengar ada orang Arab yang punya nama dan kemuliaan datang ke Mekah, kecuali beliau segera menemuinya, lalu mengajaknya kepada Alloh dan menawarkan agama yang dibawanya.”

Dari aktifitas Nabi SAW diatas dapat kita pahami;

Pertama, Nabi SAW mendatangi sejumlah kabilah layaknya sebuah institusi dan mendatangi para pemimpin dan penghulu dan orang-orang yang memiliki kekuatan, perlindungan, kemuliaan dan kedudukan.

Kedua, Nabi melakukan thalabun nushroh dan himayah dari ahlul quwwah dan man’ah, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan memberi pertolongan dan perlindungan. Nabi tidak mendatangi mereka, kecuali agar mereka menolong dan melindungi dirinya dan dakwahnya, setelah mereka beriman dan membenarkannya.

Sampai akhirnya datang kepada Nabi SAW utusan penduduk Madinah dari suku Aus dan Khazroj, setelah Mush’ab bin ‘Umair tinggal bersama mereka selama setahun. Beliau Saw berjanji kepada mereka untuk bertemu di Aqabah, dan seterusnya terjadilah aqad bai’at aqabah kedua atas dasar nushroh dan himayah, dan sebagai bai’at perang. Dengan demikian, Nabi telah menemukan institusi yang menolong dan melindunginya, dan ketika itu beliau baru berhenti dari aktifitas thalabun nushroh dan himayah.

•TERAKHIR

Dengan demikian, aktifitas thalabun nushroh dan himayah dari sejumlah kabilah, dari mereka yang memiliki kekuatan, perlindungan dan kemuliaan yang tanpa henti dilakukan oleh Nabi sampai terjadi aqad bai’at aqabah kedua, yaitu bai’at pertolongan, perlindungan dan perang, adalah dalil yang menunjukkan dengan sangat jelas bahwa thalabun nushroh adalah bagian dari metode, dan hukum syara’ yang wajib diikuti.

Dan dengan demikian pula, menjadi sangat jelas bahwa mekanisme untuk bisa sampai kepada pemerintahan dan menegakkan daulah Islam, adalah hukum syara’ yang kita wajib terikat dengannya. Sedang menyalahi dan menggantinya dengan bentuk dan ketetapan yang lain adalah kemunduran, bahkan penyimpangan dan pembelokan dari tujuan, dimana tidak dikehendaki darinya kecuali penyesatan terhadap para aktifis dakwah dan terhadap umat Islam, dari hukum-hukum syara’ yang praktis.

Wallohu A'lam bishshawaab ...

Rabu, 27 Mei 2020

*KOMUNISME BAHAYA LATEN, KAPITALISME BAHAYA NYATA, KHILAFAH HARAPAN KITA*

Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Aktivis, Anggota Hizbut Tahrir

Saya sependapat, bahwa komunisme saat ini mengalami peningkatan eskalasi yang mengancam, dan tak akan pernah bergeser pada kedudukannya sebagai bahaya laten. Aktualisasi eksistensi, baik melalui penyematan berbagai property dengan simbol-simbol PKI, aktualisasi ide dan perjuangan komunisme PKI yang makin terbuka, hingga Adopsi berbagai ide, pemikiran, falsafah dan nilai-nilai komunisme atau setidaknya sosialisme, bukan rahasia umum lagi.

Saya juga sependapat, tentang berbagai upaya dan ikhtiar yang ditempuh sejumlah kalangan, untuk mengantisipasi kembalinya komunisme PKI dalam pentas kebangsaan Indonesia. Dari mengunggah kembali sejarah kelam pemberontakan PKI, pembunuhan dan kekerasan yang menjadi ciri khas perjuangan kelas dalam ideologi komunisme, serta berbagai propaganda masif lainnya untuk menghalau kebangkitan komunisme PKI.

Namun, pada saat yang sama umat tak boleh tutup mata atas bahaya nyata ideologi Kapitalisme demokrasi, yang saat ini telah, sedang dan akan terus dipertahankan barat dan negara penjajah kapitalis, untuk terus menguasai negeri ini.

Dikuasainya seluruh SDA dan tambang di negeri ini oleh swasta, asing dan aseng, adalah wujud nyata eksistensi Kapitalisme demokrasi di negeri ini. Kemiskinan, ketidakadilan, Penindasan dan kezaliman yang menghiasi setiap sudut etalase bangsa Negeri ini, juga imbas dari ditetapkanya ideologi Kapitalisme sekulerisme, menggunakan sarana demokrasi.

Kapitalisme dan sosialisme termasuk komunisme, adalah dua ideologi yang tak pernah berdamai. Kecuali, dalam memerangi umat Islam.

Di Suriah, di Palestina, di Uighur, di Rohingya, dan negeri kaum muslimin lainnya, terbukti Negara barat Kapitalis termasuk Amerika, bergandengan tangan dengan negara sosialis Komunis baik Rusia maupun China, untuk bersatu membantai umat Islam.

Namun untuk urusan hegemoni, penguasaan SDA dan kekayaan negeri kaum muslimin, barat Kapitalis maupun timur sosialis Komunis, saling berseteru dan berlomba untuk saling mengalahkan.

Saat ini, seiring menguatnya China yang merupakan representasi negara Komunis, terjadi perebutan negeri jajahan. Indonesia, adalah negeri yang kaya akan SDA.

Barat Kapitalis termasuk Amerika, terpaksa "berbagi" sejumlah area jajahan di negeri ini, dan China mulai masuk menggeser hegemoni Amerika dan Barat Kapitalis.

Jadi, seruan perlawanan terhadap ancaman komunisme hanya akan menguntungkan barat dan Amerika, jika tidak disertai dengan seruan perlawanan terhadap Kapitalisme.

Jika umat hanya berfokus memerangi komunisme, namun mengabaikan kejahatan Kapitalisme, maka barat dan Amerika dengan mudah meminjam tangan  umat Islam untuk memukul mundur komunisme China.

Realitasnya akan mirip saat Afghanistan menjadi kuburan massal pasukan Uni Soviet, dimana Amerika dan barat memprovokasi untuk melawan komunisme karena bertentangan dengan akidah Islam, mendukung dan membiayai, bahkan mensuplai sejumlah senjata, untuk memukul mundur Uni Soviet, representasi negara sosialis Komunis, yang merupakan rival Amerika dan negara-negara barat Kapitalis.

Lantas dengan apa umat ini wajib melawan ideologi sosialisme komunisme dan Kapitalisme ? 

*Pertama,* umat ini wajib hanya terikat dengan akidah Islam dan hanya mengukur seluruh keyakinan dan amal perbuatan berdasarkan norma yang bersumber dari akidah Islam, itulah syariah Islam.

Umat wajib dipahamkan bahwa keyakinan komunisme dengan akidah atheisme bertentangan dengan Islam. Sebab, Komunisme menolak agama, menolak Islam, menolak aturan dan hukum Allah SWT.

Akidah sekulerisme demokrasi, yang merupakan jantung ideologi Kapitalisme juga batil. Sebab, sekulerisme tidak menolak agama, tetapi melarang agama, melarang Islam, melarang hukum dan aturan Allah SWT mengatur kehidupan, mengatur masyarakat, mengatur negara.

Sedangkan konsekuensi akidah Islam, selain meyakini dalam hati, mengungkapkan dengan lisan, juga mengamalkan ajaran Islam dengan perbuatan. Tidak diterima seorang mengaku berakidah Islam, tetapi menolak aturan Agama, menolak hukum dan aturan Allah SWT untuk mengatur kehidupan, mengatur masyarakat, mengatur negara.

*Kedua,* nilai-nilai Islam ini agar mampu melakukan perlawanan seimbang atau melebihi kekuatan ideologi Kapitalisme maupun komunisme, maka nilai Islam atau ideologi Islam ini wajib diemban oleh Negara. Sebab, mustahil umat Islam bisa mengalahkan ideologi Komunisme yang diemban negara China, Rusia, dll, atau mampu menyungkurkan ideologi Kapitalisme yang diemban Negara-Negara barat dan Amerika, jika umat ini tidak memiliki Negara yang menerapkan ideologi Islam.

Negara yang menerapkan ideologi Islam, bukan berbentuk kerajaan, bukan kekaisaran, bukan republik, tetapi berbentuk Negara khilafah. Negara khilafah adalah negara Islam yang diwariskan Rasullullah SAW kepada para Sahabat, dilanjutkan kepada para Khalifah sesudahnya, hingga yang terakhir kekhilafan Islam yang diruntuhkan oleh Mustofa Kamal La'natullah di Turki pada tahun 1924.

Al hasil, untuk melawan ideologi Kapitalisme dan sosialisme Komunisme, umat Islam wajib memperjuangkan tegaknya kembali Institusi Negara Khilafah. Inilah, Negara yang menjadi harapan kita, harapan seluruh umat Islam. [].

*HTI DAN PERJUANGAN MENDAKWAHKAN KHILAFAH*

Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Aktivis, Anggota Hizbut Tahrir

HTI dan khilafah, adalah dua kata yang identik. Setiap orang membincangkan HTI, pasti akan sampai pada diskursus Khilafah yang didakwahkannya. Begitu juga sebaliknya, setiap membincangkan khilafah,  orang juga akan ingat HTI, satu jamaah yang konsisten mendakwahkan Khilafah.

Meskipun Khilafah identik dengan HTI (atau Hizbut Tahrir/HT), namun Khilafah bukanlah ajaran HTI. Khilafah adalah ajaran Islam, telah ada sejak Rasulullah mewariskan Pemerintahan Islam kepada para Khalifah setelahnya. Khilafah telah ada jauh sebelum HTI didirikan.

Meskipun Khilafah identik dengan HTI, Khilafah yang diperjuangkan HTI bukanlah Khilafah untuk jamaah HTI. Melainkan Khilafah untuk seluruh kaum muslimin.

Itulah sebabnya, HTI tidak pernah menyebut pimpinannya sebagai Khalifah, melainkan sebagai Amir. HTI juga tidak pernah meminta bai'at kepada anggota untuk amirnya, sebab bai'at hanya diberikan kelak kepada Khalifah.

HTI dan Khilafah identik dengan Islam. HTI tidak pernah mendakwahkan ajaran selain ajaran Islam.

Misalnya saja, HTI menolak keras demokrasi, karena demokrasi bukan ajaran Islam. Demokrasi bukanlah musyawarah (syuro'), demokrasi juga bukan istilah untuk mewakili kebebasan memilih pemimpin.

Syuro atau musyawarah dalam Islam, tidak pernah menghasilkan keputusan yang menghalalkan apa yang Allah SWT haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah SWT halalkan. Syuro dalam Islam, tak akan mungkin menghasilkan keputusan menghalalkan riba, atau menghalalkan harta milik umum seperti tambang, dikuasai oleh swasta, apalagi asing dan aseng.

Namun demokrasi, telah menghalalkan riba sebagai Soko Guru (tiang penyangga) perekonomian. Demokrasi, juga menghalalkan tambang dikuasai swasta, asing dan aseng.

Demokrasi juga bukan hanya soal kebebasan memilih pemimpin, meskipun didalamnya terdapat Pemilu. Sebab, pemilihan pemimpin dalam demokrasi berbeda dengan sistem Islam.

Misalnya, untuk dapat dipilih sebagai calon pemimpin (khalifah), Islam mewajibkan syarat Muslim, laki-laki, Baligh, Adil, Merdeka, Adil dan memiliki kemampuan.

Dalam demokrasi, calon pemimpin boleh kafir, boleh perempuan, boleh zalim, boleh boneka antek, dan boleh planga plongo (tak memiliki kemampuan).

Karena ketegasan dakwah HTI, yang konsisten mendakwahkan khilafah dan menolak demokrasi, BHP HTI dicabut rezim Jokowi.

Tak puas mencabut, rezim dan para begundalnya berulangkali membuat fitnah dan berbagai propaganda jahat. Diantaranya : menyebut HTI ormas terlarang dan khilafah ajaran yang memecah belah, mengancam persatuan bangsa.

Ungkapan itu selalu diulang dan terdengar sangat menjemukan. Karena tidak memiliki dasar hukum.

Menyebut HTI dibubarkan dan bahkan terlarang, tapi tidak punya dasar UU atau putusan hukum sebagai rujukan. Para pembenci HTI ini hanya berdalih pada Perppu Ormas dan putusan PTUN Jakarta yang telah sampai tahap kasasi di MA.

Padahal, Perppu Ormas hanya mengubah mekanisme pencabutan BHP Ormas, didalam Perppu tidak ada satupun pasal yang menyebut khilafah ajaran terlarang, atau khilafah ajaran yang memecah belah persatuan.

Putusan PTUN juga sama, hingga dikuatkan kasasi MA, tak ada satupun diktum atau amar putusan yang menyatakan HTI sebagai Ormas terlarang. Putusan PTUN hanyalah menolak Gugatan HTI, yang dengan demikian putusan pencabutan BHP HTI disahkan pengadilan.

Dalam beshicking yang dikeluarkan Kemenkum HAM, juga hanya mencabut BHP HTI yang sebelumnya pernah dikeluarkan pada tahun 2014. Tak ada, satupun diktum dari beshicking atau SK pencabutan BHP HTI yang menyatakan membubarkan HTI, atau menyatakan HTI sebagai Ormas terlarang.

Rezim dan para pembenci HTI telah kehilangan alas hukum untuk mendeskreditkan HTI. Sama seperti rezim dahulu tak punya alasan untuk mencabut BHP HTI.

Akhirnya, rezim Jokowi dulu mengeluarkan Perppu Ormas untuk melegitimasi pencabutan BHP HTI. Sekarang pun, jika rezim tak punya dasar hukum untuk menyatakan HTI  dan khilafah sebagai Ormas dan ajaran terlarang, bukan mustahil rezim akan kembali mengeluarkan produk hukum untuk mendukung penzaliman level selanjutnya terhadap HTI.

Rezim bisa saja mengeluarkan TAP MPR atau UU untuk mendukung tudingan sebelumnya, yakni untuk menyematkan predikat "Khilafah ajaran Terlarang dan HTI Ormas Terlarang" sekaligus membuat norma sanksi hukum bagi orang yang melanggarnya.

Jika hal ini terjadi, suka suka kelen lah. Dakwah Islam, dakwah khilafah, itu dijalanan atas perintah Allah SWT, berdalil pada Al Qur'an dan as Sunnah. 

Mau berapapun UU manusia dibuat untuk menghalangi dakwah Khilafah, saya pastikan tidak akan mampu menghalangi janji Allah SWT, dan bisyaroh Rasulullah SAW, Tentang kembalinya era Khilafah Ala Minhajin Nubuwah yang akan menggantikan periode Para Penguasa Tiran. [].

*MEMPERJUANGKAN KHILAFAH, MERUJUK PADA KESEPAKATAN PARA SAHABAT R.A.*

Oleh : *Ahmad Khozinudin*
Aktivis, Anggota Hizbut Tahrir

Ada yang menuding, memperjuangkan Khilafah dianggap menyelisihi founding fathers. Padahal, para pendiri bangsa tidak bersepakat dengan sistem Negara yang sekuler.

Para pendiri bangsa, sepakat untuk menjalankan kewajiban menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya. Lantas, Kesepakatan ini dikhianati secara sepihak oleh kelompok nasionalis, dan mengubah Kesepakatan sebelumnya yang telah dibuat para ulama.

Meskipun demikian, Kesepakatan para pendiri bangsa bukan Dalil. Umat Islam boleh menyelisihinya, jika melihat ada sesuatu yang lebih baik.

Sementara khilafah jelas Kesepakatan Para Sahabat R.A. Pasca Rasulullah SAW mangkat,  para sahabat yang mereka ridlo terhadap Allah SWT dan Allah SWT  ridlo terhadap mereka, telah bersepakat membai'at Sahabat Abu Bakar RA sebagai Khalifah.

Para Sahabat ijma' (sepakat) melanjutkan kepemimpinan Islam, Daulah Islam yang diwariskan Rasulullah SAW, dengan satu sistem yang khas, yakni sistem Khilafah.

Pasca Rasulullah SAW mangkat, semua sahabat sepakat mengangkat khalifah, bukan raja atau presiden. Pasca Abu Bakar RA dibaiat sebagai Khalifah, seluruh sahabat R.A mentaati Abu Bakar, dan tak ada satupun sahabat yang menyelisihi dengan memisahkan diri membentuk suatu kerajaan atau Negara Republik.

Tak ada, satupun sahabat yang mendeklarasikan diri sebagai Presiden atau Raja. Semua ijma' bahwa sistem kepemimpinan dalam Islam adalah khilafah dan kepala negara Islam adalah khalifah.

Kesepakatan sahabat ini bernilai sebagai Dalil, tak boleh seorang muslim pun yang menyelisihi Kesepakatan Sahabat (Ijma'Sahabat). Berbeda dengan Kesepakatan foundhing fathers, tak bernilai sebagai Dalil, apalagi jika Kesepakatan itu telah dikhianati.

Jadi yang benar, untuk menghormati para ulama yang juga berkedudukan sebagai founding fathers, kaum muslimin justru wajib memperjuangkan Khilafah. Sebab khilafah, pasti mewajibkan menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya. Bahkan tidak sebatas itu, syariah Islam yang diterapkan oleh Daulah Khilafah akan menjadi Rahmat bagi semesta alam.

Ahludz Dzimah dari kalangan orang-orang kafir baik Kristen, Katholik, Yahudi, Hindu, Budha, Konghucu, dapat hidup dengan aman dibawah naungan Daulah Khilafah. Mereka hanya diwajibkan membayar Jizyah.

Menegakkan khilafah, juga akan merealisir cita cita para ulama, founding fathers, yang menginginkan segenap rakyat Indonesia sejahtera. Karena dalam sistem khilafah, semua tambang wajib dikelola Negara dan dikembalikan hasilnya kepada segenap rakyat.

Sementara dalam sistem Republik, UU Negara memberikan kebebasan kepada swasta, korporasi, asing dan aseng untuk bebas mengeruk tambang yang hakekatnya milik rakyat, karunia Allah SWT, dengan dalih "Kebebasan Kepemilikan". Mereka, kaum Kapitalis bebas mengeruk kekayaan alam Negeri ini demi untuk kesejahteraan kelompok dan golongan mereka.

Jadi, tidak relevan membenturkan perjuangan khilafah dengan visi penerapan syariat Islam yang merupakan cita-cita founding fathers. Bahkan, memperjuangkan Khilafah merupakan kewajiban karena dasarnya bukan hanya terikat pada foundhing fathers, tetapi ia terikat dengan kesepakatan para sahabat (Ijma' Sahabat). [].

Selasa, 26 Mei 2020

KETIKA AKU BARU KENAL HTI

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

ketika aku baru ngerti HTI, thn 2001, ternyata dibarengi dengan banyaknya tuduhan miring terhadapnya. HTI itu Neo Muktazilah, HTI itu Jabariyyah, HTI itu Khawarij, HTI itu Syi'ah, HTI itu Sempalan Al Ikhwan, HTI itu Wahhabi.  dst.

Kemudian aku berpikir. Dahiku berkerut sambil mataku berkedip-kedip. Satu persatu aliran yang dituduhkan terhadap HTI itu ku pelajari lagi. Muktazilah itu apa dan apa saja ajarannya. Jabariyyah itu apa dan apa saja ajarannya. Khawarij itu apa dan apa saja ajarannya. Syi'ah itu apa dan apa saja ajarannya. Al Ikhwan itu apa dan apa saja ajarannya. Wahhabi itu apa dan apa saja ajarannya. 

Untuk memahami aliran-aliran diatas, aku sering nongkrong di maktabah / perpus masjid Manarul Islam Bangil. Karena ketika itu aku ngajar di Cangaan. Sedang ketika aku sudah di rumah, maka aku sering sowan ke Ndalem BuAhmad bin Abdullah bin Muhammad Alqodry, karena beliau banyak memiliki kitab-kitab klasik seperti kitab Maqôlatul Islâmiyyin karya Imam Asy'ari, Kitab Attauhîd karya Ibnu Huzaimah, dll. Dan ketika itu aku juga ngajar di Ponpes Ketapan dekat dengan BuAhmad Alqodry.

Kemudian setelah itu, aku menyimpulkan, ajaran aliran-aliran tersebut kok saling kontradiksi, seperti kontradiksinya barat dan timur, juga utara dan selatan. Tapi kenapa semuanya dituduhkan terhadap HTI? 

Dahiku lebih berkerut. Putar otak kanan kiri. Setelah Alqur’an, maka akal jadi imamku. Kok bisa HTI itu dituduh ke barat juga ke timur. Dituduh ke utara juga ke selatan. Aku teringat kisah sekumpulan orang buta disuruh mendefinisikan binatang gajah dan mereka hanya menyentuh bagian-bagian dari gajah itu. Setiap orang hanya bisa mendefinisikan gajah sesuai yang disentuhnya. Dan tidak ada seorangpun yang benar mendefinisikan gajah.

Akhirnya, aku paham, bahwa mereka yang menuduh HTI ini dan itu, mereka sama seperti kumpulan orang buta itu. Mereka tidak paham apa itu HTI, apa itu ajaran HTI, secara keseluruhan. Pengetahuan mereka terhadap HTI hanya sepenggal-sepenggal, bahkan sengaja memenggal-menggal. Jadi semuanya salah. Sebab, kalau mereka  benar, mereka pasti sepakat menuduh HTI satu aliran saja, Muktazilah atau Jabariyyah, Khawarij atau Syi'ah, Wahhabi atau Al Ikhwan. Ke timur atau ke barat, ke utara atau ke selatan. Jadi cukup satu aliran dan satu arah saja yang dituduhkan. 

Singkat cerita, thn 2001 aku kenal dan mulai ngaji dengan syabab HTI, dan akhir tahun 2006 aku menjadi syabab hizbiy HTI. Jadi prosesnya butuh 5 thn. Dan Alhamdulillah, bisa dibilang matang tsaqofah HTI. Sehingga bisa membantah fitnah-fitnah yang dialamatkan terhadap HTI. Wassalám 

#GakMauDibohongiLagi
#GakMauKetipuLagi

Minggu, 24 Mei 2020

FENOMENA MUNCULNYA ULAMA ASWAJA HTI

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

Fenomena munculnya Ulama Aswaja dalam forum Multaqo Ulama Ahlussunnah Waljamaah, sejak HTI dicabut BHP-nya oleh rezim zalim anti Islam dan anti Ulama, adalah fakta yang sangat mengejutkan banyak pihak dari kaki tangan rezim, baik dari golongan kiri yang komumis maupun dari golongan tengah yang demokrat, sekuler dan hipokrit. Sehingga tidak sedikit yang nyinyir meragukan dan mempertanyakan status ke-ulama-an mereka, bahkan menuduhnya sebagai ulama palsu yang menipu. 

Padahal kalau kita mau jujur, pada setiap organisasi Islam yang berbasis ulama hanya sebagian kecil saja sosok yang benar-benar memenuhi kriteria ulama sebagai mufassir, muhaddits dan fuqoha, seperti dalam kitab I'aanatuth Thaalibiin syarah Fathul Mu'iin dalam pembahasan washiyat kepada ulama. Sedang mayoritasnya hanyalah pengikut dan pendukung. 

Kalau kita mau jujur pula, munculnya ulama Aswaja HTI itu hanyalah reaksi positif dari aksi negatif barisan ulama Aswaja yang sama menolak dan mengingkari kewajiban ber-Islam Kaffah melalui penegakkan khilafah yang diantara dalil kewajibannya adalah Ijma' sahabat yang ma'lum minaddiin bidhdharuriy, dimana dalam kitab ushul diantaranya kitab Jam'ul Jawaami', bahwa siapa saja yang mengingkari perkara agama yang mujma' 'alaih, maka dia kafir / murtad. 

Hakekatnya, ulama dalam forum Multaqo Ulama Ahlussunnah Waljamaah itu telah didatangkan oleh Allah SWT untuk menggantikan posisi ulama Aswaja yang sama menolak dan mengingkari kewajiban ber-Islam Kaffah melalui penegakkan khilafah itu. Perhatikan Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

"Hai orang-orang yang beriman, barang siapa diantara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka Alloh akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui ". (QS Almaidah ayat 54).

Imam Ibnu Katsir rh berkata:
"Allah ta'ala mengkhabarkan dari sifat kuasa-Nya yang besar, bahwa siapa saja yang berpaling dari menolong agama-nya dan menegakkan syariat-Nya, maka Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik, lebih kuat pertahanannya dan lebih lurus jalannya. 

Sebagaimana Allah telah berfirman:
 وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم
"Dan jika kamu berpaling (dari jalan yang benar), Dia akan menggantikan (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan (durhaka) seperti kamu". QS Muhammad ayat 38.

Di sini Allah berfirman :
"Hai orang-orang yang beriman, barang siapa diantara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya", murtad dengan arti kembali dari yang haq kepada yang batil (meninggalkan / menolak yang haq dan mengambil yang batil). 

Meskipun menurut asbabun nuzulnya, ayat itu turun terkait para penguasa Quraisy, orang-orang yang murtad pada masa khalifah Abu Bakar, penduduk Qodisiyyah, kaum Saba, penduduk Yaman, Kindah, Sukun, atau penduduk Tajib. Sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir rh. Akan tetapi pelajarannya terletak pada lafadznya, bukan pada sebab turunnya; 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
"Pelajaran itu dengan keumuman katanya, bukan dengan kekhususan sebabnya".

Sedang keumumannya mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, barang siapa diantara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya", yakni kembali dari yang haq kepada yang batil. Lafadznya memakai kata "man" dengan terjemah barang siapa atau siapa saja, diantara kamu, dari kaum muslimin. Sama saja mereka orang awam atau para ulama, yang murtad, dengan pengertian kembali dari perkara haq kepada perkara batil. 

Yang jelas bermunculannya Ulama Aswaja HTI dalam wadah Multaqo Ulama Ahlussunnah Waljamaah di seluruh wilayah NKRI dengan seruan dakwah kepada penegakkan khilafahnya, adalah reaksi dari aksi ulama Aswaja yang ramai-ramai menolak, mengingkari dan menghalangi laju dakwah ber-Islam kaffah melalui penegakkan khilafah, dan ramai-ramai mendukung dengan sepenuh hati diterapkannya sistem kufur demokrasi dengan rezim zalimnya. Menolak ajaran Islam yang Agung, berupa sistem pemerintahan Islam warisan Rasulullah, khilafah, serta mendukung ajaran dan warisan kafir penjajah yang rusak, sistem pemerintahan demokrasi, secara terang-terangan, blak-blakan, tanpa merasa malu. 

Murtad kembali dari yang haq kepada yang batil, artinya menolak yang haq dan mendukung yang batil. Khilafah itu ajaran haq datang dari Allah Alhaqq, sedang demokrasi itu ajaran yang batil datang dari penjajah kafir dari para pencetusnya yang kafir dan batil. 

Apalagi kalau kita perhatikan, Ulama Aswaja HTI itu juga telah memenuhi empat kriteria Alqur'an sebagaimana Firman Allah diatas:

1- Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Memang Cinta itu tidak terlihat, tapi indikasinya terdapat pada tiga kriteria dibawahnya. 

2- Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. 
Berbeda dengan ulama yang menolak dan mengingkari kewajiban ber-Islam Kaffah melalui penegakkan khilafah, mereka lemah lembut terhadap orang-orang kafir, dan keras terhadap orang-orang beriman yang berjuang untuk menegakkan syariah Islam kaffah melalui penegakkan khilafah. 

3- Berjihad di jalan Allah. 
Karena menyampaikan haq di hadapan rezim yang zalim itu termasuk jihad.
Berbeda dengan ulama yang menolak dan mengingkari kewajiban ber-Islam Kaffah melalui penegakkan khilafah, mereka berjuang di jalan setan / thaghut. Kerena sistem demokrasi itu sistem kufur punya orang kafir, dan sah secara syar'iy bahwa orang kafir adalah setan / thaghut dari jenis manusia. 

4- Tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. 
Orang-orang yang suka mencala itu bukan dari orang-orang beriman, tapi dari golongan ulama yang  menolak dan mengingkari kewajiban ber-Islam Kaffah melalui penegakkan khilafah, yang liberal dan sekular, serta para pendukungnya. 

Kalaupun benar diantara ulama Aswaja dalam forum Multaqo Ulama Ahlussunnah Waljamaah itu ada yang dianggap palsu dan menipu hanya karena jubah, sorban dan selendang yang gemerlap dan berlebihan sehingga mengalahkan pakaian ulama yang benar-benar ulama, maka terhadap kondisi ini, saya juga setuju, dengan merujuk keterangan dari kitab Tanwiirul Quluub, bahwa selain ulama itu haram berpakaian layaknya ulama, bahkan layaknya ulama besar, seperti tradisi jubah, sorban dan selendang yang menjadi busana ulama di setiap daerah. Dan kepada mereka harap koreksi diri dan punya malu, lihat pakaian guru-guru kita yang benar-benar ulama. 

Akan tetapi masalah seperti ini kembali kepada pribadi masing-masing yang mungkin belum mengerti dan tidak ada tujuan memalsukan dan menipu, tidak perlu dibesar-besarkan, tidak bisa dibuat dalih untuk menolak dan menghalangi laju dakwah penerapan syariah Islam kaffah melalui penegakkan khilafah, dan tidak bisa dibuat alasan untuk mendukung sepenuh hati kepada penerapan sistem kufur demokrasi dengan rezim zalim anti Islam dan ulamanya. Wallahu A'lam. 


Kamis, 21 Mei 2020

MEMAHAMI NASH ALQUR'AN MENGENAI KHILAFAH

Memahami Nash al-Quran Mengenai Khilafah
(Persfektif Ahlus Sunnah wal Jama’ah)

Oleh : Ahmad Abdurrahman al-Khaddami

Mukaddimah
Seiring meningkatnya penerimaan Umat Islam terhadap pemikiran Khilafah sebagai Sistem Pemerintahan Islam, masih ditemukan adanya penolakan atau setidaknya “keraguan” mengenai ada atau tidaknya nash (teks) yang jelas dan valid, bukan berupa opini atau tafsiran yang subjektif. Khilafah sebagai “sistem baku” sebuah pemerintahan dianggap tidak memiliki sandaran argumentatif dalam al-Quran al-Karim sebagai sumber asli (orisinal). Jika memang Khilafah sebagai Sistem Pemerintahan Islam merupakan pemikiran Islam “murni” bukan opini madzhab dan jama’ah tertentu, semestinya disebutkan secara jelas dalam al-Quran al-Karim sebagaimana shalat dan shaum; meskipun secara mujmal (global).
Pemikiran tersebut setidaknya dapat ditinjau dengan beberapa teori pemikiran Islam yang mu’tabar, yakni (1) Hadits sebagai penjelas (al-Bayan) bagi al-Quran, (2) Pemaknaan al-Quran berdasarkan Mafhum Nash, dan (3) Pengalihan makna suatu lafad dalam al-Quran dari makna lughawi menjadi makna syar’i. Apakah penolakan atau “keraguan” tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketiga teori tadi ataukah tidak? Apakah terdapat teori lain yang menjadi sandaran pemikiran tersebut, yang dianggap mu’tabar dan mu’tamad, atau setidaknya termasuk mukhtalaf fihi? Ataukah sekedar sikap yang dipengaruhi Hadharah Asing semisal Liberalisme dan Pragmatisme?

A. Hadits Sebagai Penjelas al-Quran

Hadits secara istilahi didefinisikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam berupa perkataan, perbuatan, dan taqrir/diamnya beliau. Secara umum, keterkaitan hadits Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam dengan berbagai pemikiran Islam, tercermin dalam 2 (dua) fungsi dan peranan, yaitu: pertama, menjelaskan makna-makna al-Quran yang merupakan hujjah bagi ar-Risalah; dan kedua, menetapkan suatu pemikiran yang tidak disebutkan al-Quran. Maksud menjelaskan makna-makna al-Quran adalah menerangkan ayat yang maknanya perlu dijelaskan secara terperinci (tafshîl al-mujmal), menghususkan ayat yang maknanya umum (takshîsh al-‘âm), membatasi ayat yang maknanya bersifat mutlak (taqyîd al-mutlaq), dan menetapkan pemikiran-pemikiran cabang yang asalnya ada dalam al-Quran (ilhâq al-furû’ bi al-ashl).
Dengan demikian, berhujjah dengan Hadits pada asalnya merupakan bagian dari berhujjah dengan al-Quran. Mengingkari kehujjahan Hadits berarti mengingkari bagian dari ayat al-Quran. Diantara ayat al-Quran yang menjelaskan hal tersebut semisal:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
“Dan Kami menurunkan kepadamu adz-Dzikr (al-Quran) supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka”. (Q.S. an-Nahl : 44)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
“Katakanlah: Jika kalian mencintai Allah maka ikuti saya niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni  dosa-dosa kalian”. (Q.S. Ali Imran : 31)
Sebagian pihak “membela diri” bahwa yang diragukan ialah berbagai periwayatan Ahad yang zhanni (spekulatif), bukan menolak kehujjahan Hadits secara mutlak. Pada prinsipnya, ungkapan tersebut merupakan bentuk lain dari Inkar Sunnah, dikarenakan pada umumnya apa yang disebut sebagai Hadits merupakan periwayatan Ahad. Dapat dikatakan bahwa Hadits yang diriwayatkan secara mutawatir sangatlah sedikit, apalagi yang berupa rincian pemikiran maupun hukum. Tidak ada kalangan fuqaha manapun yang secara sengaja mengabaikan hadits. Sehingga, jika suatu hadits tidak diamalkan sebuah madzhab, bisa jadi hadits tersebut dianggap mardud, mansukh, atau marjuh, sesuai metodologi ushuliyyah yang dipilihnya. Dimungkinkan pula, hadits tersebut merupakan hadits yang di dalamnya terdapat ikhtilaf, baik dalam aspek sanad, rawi, maupun matannya, serta bisa jadi hadits tersebut belum diketahui oleh pihak yang tidak mengamalkannya.
Secara keseluruhan madzhab-madzhab Islam bersepakat dalam mengamalkan hadits Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam, hanya saja dalam penerimaan sebuah periwayatan yang tidak termasuk mutawatir, maka dalam perkara ini sempat terjadi perselisihan, dikarenakan pengaruh situasi politik dan persaingan antar madzhab. Sebagai contoh, Khawarij menolak periwayatan yang berasal dari pendukung Ali radhiyallâhu ‘anhu dan Muawiyyah radhiyallâhu ‘anhu, sebagaimana Syiah membatasi diri dengan apa yang diklaim sebagai periwayatan Ahli Bait saja. Selain faktor-faktor tersebut, kehati-hatian dalam penerimaan hadits juga dipengaruhi oleh lingkungan pemikiran yang dihadapi para ulama, saat mereka mendapatkan periwayatan. Sebagai contoh, para ulama di Irak dikenal cukup ketat dalam menerima sebuah periwayatan, dikarenakan lrak merupakan tempat yang di dalamnya banyak beredar hadits-hadits palsu. Tentu hal tersebut, berbeda dengan para ulama di Hijaz yang merupakan tempat asal bagi risalah Islam, terutama Madinah sebagai tempat tinggalnya Rasulullah Saw. dan para sahabat senior. Bahkan dari kalangan Muktazilah yang dikenal dengan pemikiran ra’yu-nya tetap berhujjah dengan Hadits Ahad dalam masalah hukum sebagaimana dilakukan oleh Imam al-Qadhi Abdul Jabbar asy-Syafi’i dan Imam az-Zamakhsyari al-Hanafi.
Adapun diantara hadits yang secara sharih menjelaskan Khilafah dan Khalifah sebagai bagian dari konsepsi pemerintahan Islam ialah sebagai berikut:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ
“Dahulu Bani Israil diurus para Nabi, setiap Nabi meninggal maka akan digantikan oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak akan ada Nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para Khalifah yang banyak. Tepatilah baiat yang pertama, dan hanya itu. Dan penuhilah hak mereka karena Allah akan meminta pertanggung jawaban mereka tentang pemerintahan mereka".

Hadits ini diriwayatkan para Imam: Ahmad, al-Bukhari, Muslim, dan Ibn Majah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu dan shahih kualitasnya, muttafaq ‘alaih, sanadnya marfu’ muttashil, serta para rawinya merupakan rijâl-nya kitab ash-Shahîh.

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ
“Akan berlangsung masa kenabian di tengah-tengah kalian selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki, lalu Dia mengangkatnya bila Dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian berlangsung masa khilafah yang mengikuti tuntunan kenabian selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki lalu Dia mengangkatnya bila Dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian berlangsung kekuasaan yang zhalim selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki lalu Dia mengangkatnya bila Dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian berlangsung pemerintahan yang diktator selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki lalu Dia mengangkatnya bila Dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian akan muncul kembali khilafah yang mengikuti tuntunan kenabian.”

Hadits ini diriwayatkan para Imam: Ahmad, ath-Thayalisi, dan al-Bazzar dalam al-Musnad-nya masing-masing dari Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallâhu ‘anhu hadits ini dinilai shahih oleh Imam Zainuddin al-‘Iraqi, guru dari Imam al-Haitsami dan Syaikh al-Islam Imam Ibn Hajar dan diterima oleh Imam al-Baihaqi.
Demikian pula berbagai hadits lain yang menyebutkan Khalifah, Imam, ataupun Bai’ah. Syaikh al-Musnid al-Qadhi Yusuf ibn Isma’il an-Nabhani menjelaskan dalam karyanya, al-Ahâdîts al-Arba’în fî Wujûb Thâ’ah Amîr al-Mu`minîn, sebagai berikut:

والْإِمَامُ في جميع الاحاديث الخليفة ... والبيعة معاهدة الامام على السمع والطاعة
“Imam dalam semua hadits-hadits adalah Khalifah ... Bai’ah ialah perjanjian (dengan) Imam untuk mendengar dan taat”.

Hadits-hadits tersebut ditempatkan oleh para Imam: al-Bukhari, at-Tirmidzi, dan Ibn Majah pada Kitab al-Ahkam, Imam Muslim dan Imam Abu Daud pada Kitab al-Imarah, serta Imam an-Nasa`i pada Kitab al-Bai’ah.
Adapun mengenai kesatuan pemerintahan yakani kewajiban untuk mengangkat Khalifah yang satu (tunggal), maka para ahli fiqih telah bersepakat tentangnya, dikarenakan hadits-hadits mengenai hal tersebut telah jelas, diantaranya:
إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِر مِنْهُمَا
“Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah oleh kalian yang terakhir (dibaiat) diantara keduanya.”

Hadits ini diriwayatkan Muslim dan Abu ‘Awanah dari Sayyidina Abu Sa’id al-Khudri radhiyallâhu ‘anhu. Statusnya shahih, sanadnya marfu’ muttashil, serta para rawinya di ketiga tingkatannya merupakan rijâl-nya kitab ash-ShahÎh, diterima an-Nawawi dan Ibn Hajar al-Asqalani, meskipun dilemahkan oleh al-Uqaili dan adz-Dzahabi; terdapat syawahid dengan berbagai jalur, yakni Ibn ‘Asakir dalam Târîkh ad-Dimasyq dari Sayyidina Ibn Abbas dan Amirul Mu’minin Sayyidina Ali radhiyallâhu ‘anhum dan al-Khathib al-Baghdadi dalam Târîkh Baghdâd dari Sayyidina Anas radhiyallâhu ‘anhu, dengan lafad yang sama, serta ath-Thabrani dalam al-Ausath dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu dengan lafad yang semakna; semua sanadnya dianggap bermasalah, kecuali sanadnya ath-Thabrani yang para perawinya dinilai tsiqah oleh Imam al-Haitsami. Selain itu, terdapat Hadits yang diriwayatkan para Imam: Ahmad, Muslim, Abu Daud, an-Nasa`i, dan Ibn Hibban serta al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Îmân, al-Hakim, ath-Thayalisi, Abu ‘Awanah, dan ath-Thabrani, dengan lafad yang semisal dari Sayyidina ‘Arfajah radhiyallâhu ‘anhu dengan lafad:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ
“Barangsiapa yang hendak memecah belah urusan umat ini sedangkan mereka bersatu maka bunuhlah dengan pedang siapapun dia”.

Para ulama yang menegaskan kewajiban mengenai kesatuan pemerintahan, diantaranya semisal para imam: al-Mawardi, Abu Ya’la, Ibn Abdil Barr, Ibn Hazm, al-Haramain, al-Bazdawi, an-Nawawi, al-Qurthubi, dan Ibn Katsir. (Al-Mawardi, al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, h. 29; Abu Ya’la, al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, h. 25; Ibn Hazm, al-Muhlâ, IX/360; Ibn Abdil Barr, al-Istidzkâr, III/190; al-Haramain, Ghiyâts al-Umam, h. 172; al-Bazdawi, Ushûl ad-Dîn, h. 195; an-Nawawi, Syarh Shahîh Muslim, XII/232; al-Qurthubi, al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur`ân, I/273; Ibn Katsir, Tafsîr al-Qur`ân al-‘Azhîm, I/222).
Dengan demikian, penolakan atau “keraguan” terhadap Khalifah dan Khilafah sebagai konsepsi pemerintahan Islam meniscayakan penolakan terhadap Hadits Ahad sebagai hujjah dalam hukum. Hal tersebut dikarenakan hadits-hadits mengenai Khalifah, Imam, dan Bai’ah merupakan hadits Shahih yang diterima kalangan muhadditisn maupun fuqaha. Sedangkan penolakan Hadits Ahad secara mutlak pada prinsipnya merupakan bentuk lain dari Inkar Sunnah, sehingga meniscayakan adanya pengingkaran ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan tahkim dan ittiba’ kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dikarenakan Hadits merupkan penjelas bagi al-Quran.
Sebagian pihak menolak atau “meragukan” hadits-hadits tentang siyasah/politik berdalih dengan teori tarjih berdasarkan “kritik matan”. Namun, yang perlu diwaspadai ialah tarjih suatu matan karena dipengaruhi pemikiran dan hukum selain Islam. Terkadang seorang peneliti mengalami bias pemahaman, sekalipun kajian dan penelitiannya dilandasi keikhlasan. Terutama jika dikaitkan dengan “tafsir kontekstual” terhadap suatu nash, baik al-Quran maupun al-Hadits. Selanjutnya, makna-makna yang disimpulkan dari metodologi rusak tersebut dianggap sebagai sebab yang dapat menguatkan salah satu hadits. Tanpa disadari, pendapat yang lahir dari tarjih tersebut merupakan pendapat yang tidak syar’i, hukum yang dihasilkannya bukan hukum Islam, karena tidak berlandaskan pada wahyu, namun lahir dari hawa nafsu. Pemikiran yang “menjauhkan” politik dan pemerintahan dari pemikiran Islam jelas dipengaruhi oleh Sekulerisme yang meniscayakan “pemisahan ad-Din dari negara”.
Tentu termasuk gharib dan syadz, apabila ada sebagian pihak yang mempertahankan bentuk pemerintahan selain Khilafah (misal: Republik, Kerajaan) dan membangun ikatan bagi masyarakatnya dengan selain Islam (misal: Nasionalisme, Patriotisme, Kemadzhaban). Padahal, sistem Khilafah dengan ikatan Islam-nya merupakan pemikiran yang diitinbath dari nash-nash syar’i, sedangkan konsepsi selainnya, tidaklah sedikitpun berasal dari Allah ‘azza wa jalla dan Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam, bahkan bertentangan dengannya, sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dalam al-Jâmi’ ash-Shahîh dari Sayyidatina Ummahatul Mu’minin ‘Aisyah radhiyallâhu ‘anhâ:
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
“Barangsiapa yang beramal dengan suatu amalan yang bukan dari ajaran kami, maka dia tertolak.” Wallâhu A’lâm.

B. Mafhum an-Nash Dalam  Pemaknaan al-Quran

Diantara ayat al-Quran yang secara sharih menyebutkan lafad Khalifah ialah surat Q.S. al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
“Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30).

Imam Ibn Jarir ath-Thabari menukil berbagai riwayat penafsiran dari Ibn Ishaq, Rabi’ ibn Anas, Ibn Zaid, Ibn Sabith, Hasan al-Bashri, Ibn Abbas, dan Ibn Mas’ud, lalu menyimpulkan sebagai berikut:    
.
فكان تأويل الآية على هذه الرواية التي ذكرناها عن ابن مسعود وابن عباس: إني جاعل في الأرض خليفةً منّي يخلفني في الحكم بين خلقي. وذلك الخليفة هو آدمُ ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه.
“Maka ta`wil ayat berdasarkan riwayat yang kami sebutkan dari Ibn Mas’ud dan dan Ibn Abbas   إني جاعل في الأرض خليفةً, dari-Ku dia menggantikan ‘mewakili’ dalam menetapkan hukum ‘keputusan’ diantara ciptaan-Ku. Oleh karena itu, Khalifah ialah Adam dan orang yang menempati kedudukannya dalam ketaatan pada Allah dan menetapkan hukum dengan adil diantara ciptaan-Nya”. (Ibn Jarir, Jâmi’ al-Bayân, I/449-452).

Adapun Imam al-Qurthubi menjelaskan sebagai berikut:

هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة.ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة ولا بين الائمة إلا ما روي عن الاصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه
“Ayat ini merupakan asal/pokok dalam pengangkatan Imam dan Khalifah yang didengar dan ditaati untuk menyatukan kalimah dan menerapkan hukum-hukum Khalifah. Tiada ada perbedaan mengenai kewajiban tersebut diantara umat, tidak pula di kalangan para Imam kecuali apa yang diriwayatkan dari al-Assham yang dia tuli dari Syariah, demikian pula setiap orang yang berpendapat dengan qaulnya dan mengikuti pendapat dan madzhabnya”. (al-Qurthubi, al-Jâmi li Ahkâm al-Qur`ân, I/263).

Sedangkan Imam Ibn Katsir menjelaskan sebagai berikut:

وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
“al-Qurthubi dan yang lainnya telah ber-istidlal dengan ayat ini mengenai kewajiban pengangkatan Khalifah untuk memutuskan perselisihan diantara masyarakat, menghilangkan persengketaan, menolang yang terzalimi dari yang menzalimi, menegakkan hudud, memberikan sanksi bagi pelaku kekejian, dan yang lainnya dari berbagai urusan penting yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan adanya Imam, Sesuatu yang tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itupun menjadi wajib.(Ibn Katsir, Tafsîr al-Qur`ân al-‘Azhîm, I/221)”.

Sebagaimana kajian fiqih, terdapat 2 (dua) pendekatan dalam menafsirkan al-Quran, yakni tafsir yang bersandar pada atsar (periwayatan), dikenal dengan tafsîr bi al-ma`tsûr, dan tafsir yang bersandar pada ra’yu (ijtihad), dikenal dengan tafsîr bi ar-ra’yi. Perbedaan pendekatan tersebut mirip dengan perbedaan diantara ahli hadits dan ahli ra’yu di kalangan fuqaha. Kedua pendekatan tersebut bukan berarti saling bertentangan, dikarenakan tafsîr bi al-ma`tsûr tetaplah menggunakan ijtihad, dan tafsîr bi ar-ra’yi tetaplah menggunakan hadits atau periwayatan.
Yang perlu dipahami dari perbedaan kedua pendekatan tersebut ialah mengenai penggunaan periwayatan mauquf dan maqthu’, terutama yang di dalamnya tidak secara jelas terdapat kondisi-kondisi yang dapat dikategorikan sebagai marfû’ hukman. Selain itu, perbedaan keduanya didominasi dalam pemaknaan aspek mafhûm dan ma’qûl suatu nash. Sebagian ulama, sekalipun bersikap leluasa dalam kajian fiqih, namun mereka sangat berhati-hati dalam kajian tafsir, sedangkan ulama yang lain mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memahami tafsir suatu ayat.
Sebagai sebuah perbandingan kedua pendekatan tersebut dalam penggunaan hadits atau periwayatan, dalam penafsiran surat al-Fatihah ayat ke-7, para Imam: Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim, dan Ibn Katsir menafsirkan maghdhûbi ‘alaihim, dengan Yahudi dan adh-dhâllîn, dengan Nasrani, bersandar pada periwayatan marfu’ dan mauquf; sedangkan para Imam: al-Fakhr ar-Razi, al-Baidhawi, dan an-Nasafi lebih memperluasnya dengan pendalaman pemaknaan lafad al-Ghadhab (dimurkai) dan adh-Dhalâl (sesat), sekalipun menyebutkan penafsiran yang pertama. (Ibn Jarir, Jâmi’ al-Bayân, I/195; Ibn Katsir, Tafsîr al-Qur`ân al-‘Azhîm, I/143; ar-Razi, Mafâtîh al-Ghaib, I/210; al-Baidhawi, Anwâr at-Tanzîl, I/31; an-Nasafi, Madârik at-Tanzîl, I/32).
Dengan demikian, penafsiran Imam al-Qurthubi tidak “bertentangan” dengan penukilan Imam Ibn Jarir, bahkan sesuai dengan pendapat Imam Ibn Jarir, bahkan disetujui oleh Imam Ibn Katsir. Hal tersebut dikarenakan penukilan Imam Ibn Jarir berkaitan dengan manthuq nash sedangkan penafsiran Imam al-Qurthubi menggunakan mafhum nash. Fungsi Khalîfah fil Ardhi untuk mengurus dan memakmurkan bumi akan meninscayakan keruasakan dan pertumpahahn darah jika tidak dipandu oleh wahyu Allah ‘azza wa jalla berupa hukum-hukum syariah, sedangkan penerapan hukum-hukum syariah membutuhakan keberadaan seorang Khalifah dengan sistemnya, yakni Khilafah. Dengan kata lain, ayat tersebut dimaknai berdasarakan Dalâlah Isyârah, yang dikuatkan dengan kaidah syar’i :
ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب
“Sesuatu yang tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itupun menjadi wajib”. Wallahu A’lam.

C. Lafad Manqul Dalam al-Quran

Dari aspek peristilahan (ishtilâhiyyah), terdapat teori lafad manqul, yakni kata yang mengalami perubahan makna dari makna asalnya, baik dikarenakan nash syar’i (syar’iyyah), ataupun kesepakatan ahli (‘urfiyyah); baik yang berkaitan dengan makna sebenarnya (haqîqah) ataupun makna yang dialihkan (majâz). Yang dimaksud lafad manqul yang syar’i ialah lafad yang berubah maknanya sesuai penunjukkan dalil yang dikehendaki nash syar’i, bukan disesuaikan dengan peristilahan para ulama yang membahasnya, semisal kata khalîfah, khilâfah, bai’ah, islâm, îmân, dan ihsân. Sedangkan yang dimaksud lafad manqul yang ‘urfi ialah lafad yang berubah maknanya sesuai kesepakatan para ahli, baik yang bersifat umum, maupun bersifat khusus, semisal shahîh, hasan, dha’îf, mursal, mauqûf, musnad, munkar, matrûk, jihâlah, mastûr, tsiqah, shâlih, dan sebagainya.
Lafad-lafad tersebut berbeda maknanya dengan makna awalnya secara bahasa. Sebagai contoh ialah lafad khalîfah dan khilâfah. Secara bahasa berasal dari lafad khalafa, bermakna menggantikan, maka khalîfah diartikan dengan “yang menggantikan” dan khilâfah diartikan sebagai “pergantian”, yakni mashdarnya. (Imam Ibn Manzhur, Lisân al-Arab, IX/82). Berdasarkan istinbath terhadap nash - nash syar’i, para ulama mengalihkannya menjadi lafad-lafad yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Diantaranya semisal pendefinisian berikut:

Syaikh al-Azhar  Syaikh Ibrahim ibn Muhammad al-Bajuri

(الخلافة) النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم مصالح المسلمين
“(Khilafah) Pengganti dari Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam dalam keumuman berbagai kemashlahatan kaum muslimin”. (Ibrahim al-Bajuri, Tuhfah al-Murîd Syarh Jauhar at-Tauhîd, hlm. 85)

Sayyid ‘Ulama al-Hijaz Syaikh Nawawi Muhammad ibn Umar al-Jawi

(الخلافة) النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم مصالح المؤمنين
“(Khilafah) Pengganti dari Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam dalam keumuman berbagai kemashlahatan kaum mu’minin”. (Nawawi al-Jawi, Tîjân ad-Durârî Syarh ‘ala Risâlah al-Bâjûrî, hlm. 15)

Dalam kedua definisi tersebut jelas bersandarkan pada hadits Sayyidina Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu dan Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallâhu ‘anhu yang disebutkan sebelumnya mengenai peranan para Khalifah setelah wafatnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Berkaitan dengan Khalifah dan Khilafah sebagai konsespsi pemerintahan Islam, sebagian ulama membahasnya pada kajian akidah, semisal para Imam: al-Asy’ari, al-Baqillani, al-Bazdawi, an-Nasafi, al-Baidhawi, at-Taftazani, al-Ijji, dan Ibn al-Humam, serta Syaikh Ibrahim al-Bajuri, Sayyid Husain Afandi, dan Syaikh Nawawi al-Jawî; sebagian ulama membahasnya pada kajian fiqih secara umum, semisal para Imam: Ibn Hazm, Zakariya al-Anshari, Syamsuddin ar-Ramli, al-Khathib asy-Syarbini, Ibn Najim, dan al-Bahuti, serta Syaikh Ibn Abidin, Syaikh Muhammad al-Muthi’i, dan Syaikh Wahbah az-Zuhaili; sebagian ulama membahasnya pada kajian fiqih secara khusus (fiqih siyasah), semisal para Imam: al-Mawardi, al-Haramain, Abu Ya’la, Ibn Taimiyyah, dan al-Qalqasyandi, serta Sayyid al-Kattani, Syaikh Abdul Wahhab Khalaf, Syaikh Abdullah ad-Dumaiji, Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani, dan Syaikh Abdul Qadim Zallum; sebagian ulama membahasnya saat men-syarah hadits, semisal para Imam: Ibn Abdil Barr, an-Nawawi, Zainuddin al-Iraqi, dan Ibn Hajar al-Asqalani, serta Syaikh Yusuf an-Nabhani; sebagian ulama membahasnya saat menafsirkan al-Quran, semisal para Imam: al-Fakhr ar-Razi, al-Qurthubi dan Ibn Katsir; sebagian yang lain membahasnya dengan uslub yang dipilihnya, semisal para Imam: asy-Syafi’i, Ibn Khaldun, dan as-Suyuthi, serta Syaikh Abu Zahrah, Syaikh Waliyullah ad-Dahlawi, Syaikh Muhammad al-Khidhir, Syaikh Mushthafa Shabari, Syaikh al-Maududi, Syaikh Hasan al-Banna, dan Syaikh Ali Bailhaj; yang dalam pembahasannya terkadang lafad khalîfah digantikan lafad imâm dan lafad khilâfah digantikan lafad imâmah, dikarenakan lafad-lafad tersebut sinonim.
Dengan demikian, pendapat yang mewajibkan ketaatan terhadap penguasa negeri Islam saat ini atau yang melarang pilihan masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan mereka, dengan menggunakan hadits-hadits kepemimpinan bukanlah pendapat yang syar’i. Selain landasannya yang dipengaruhi oleh Sekulerisme, Liberalisme, dan Pragmatisme, penggunaan lafad khalîfah yang ditujukan terhadap raja atau presiden dengan anggapan lafad tersebut dimaknai sebagai “pemimpin secara umum”, jelas merupakan kesalahan yang berat. Sebagaimana pembahasan sebelumnya secara bahasa makna khalîfah bukanlah “yang memimpin”, tapi “yang menggantikan”. Berarti argumentasi pendapat tersebut merupakan pendalilan yang memaksakan diri. Apabila lafad khalîfah dimaknai dengan “yang memimpin”, mestilah ditujukan terhadap pemimpin yang hanya menerapkan aturan dan perundang-undangan Islam.
Jadi, pada asalnya sebagaimana shalat dan shaum, lafad Khalifah dan Khilafah jika tidak tidak ada qarinah yang mengembalikannya kepada makna bahasa dimaknai sebagai konsepsi pemerintahan Islam, semisal Q.S. an-Nur  ayat 55:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan memberikan Istikhlaf kepada mereka di bumi, sebagaimana Dia telah memberikan Istikhlaf kepada orang-orang yang sebelum mereka”. (Q.S. an-Nur:55).

Para Imam mufassirin menjadikan ayat ini sebagai dalil pembahasan Khilafah sebagai sebuah pemerintahan Islam yang menguasa Arab dan ‘Ajam, sebagaimana disebutkan para Imam: Ibn Jarir, Ibn katsir, al-Qurthubi, ar-Razi, al-Baidhawi, dan an-Nasafi. Wallahu A’lam.

Khatimah
Berdasarkan tinjauan ketiga teori sebelumnya dapat ditetapkan bahwa penolakan atau “keraguan” terhadap Khalifah dan Khilafah sebagai konsepsi pemerintahan Islam tidak ditemukan adanya kesesuaian dengan manhaj mu’tabar dan mu’tamad di kalangan Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Bahkan cenderung mengakibatkan adanya penolakan terhadap nash al-Quran, setidaknya yang berkaitan dengan dalil tahkim dan ittiba’ kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Yang jelas, dalam alur kajian tafsir al-Quran yang mu’tabar dan mu’tamad, menjadikan Khalifah dan Khilafah sebagai konsepsi pemerintahan Islam bukanlah hal yang gharib maupun syadz. Justru, diperlukan adanya hujjah yang kokoh bagi sebagian pihak yang “menerima” konsepsi pemerintahan yang tidak diistinbath dari al-Quran dan Hadits, maupun Ijma’ dan Qiyas. Apalagi jika bersandar pada teori “kekosongan hukum” dan tafsir kontekstual, dikarenakan pengabaian suatu hukum bermuara pada “tuduhan” bahwa adanya kekurangan dalam Hukum Syariah atau hukum yang lain lebih baik dari Hukum Syariah. Wallahu A’lam.

Selasa, 05 Mei 2020

NGAJI POLITIK ISLAM (1)

Penjelasan Lurus, Jernih, dan Mendalam Bagi Mereka Yang Menolak “Khilafah Ala Hizbut Tahrir”
Syamsuddin Ramadhan An Nawiy

Propaganda dan Opini:

Setelah menderita kekalahan telak di medan pertempuran akademis, dan setelah mengalami banyak kegagalan dalam upaya menjauhkan umat dari dakwah syariah dan Khilafah –dan sejatinya mereka tidak akan pernah sanggup--, para pembenci Khilafah dan syariah kini menebar opini bahwa Khilafah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir adalah Khilafah versi Hizbut Tahrir yang tidak wajib diterima dan diikuti.  Bahkan, menolak, menghalangi, dan memerangi ide Khilafah versi Hizbut Tahrir merupakan kewajiban demi menjaga eksistensi dan keutuhan NKRI.  

Tanggapan

Pertama, opini tanpa dasar di atas, sesungguhnya lebih merupakan propaganda asal-asalan yang ditengarai sarat dengan tendensi-tendensi culas. Ia bukanlah pendapat ilmiah maupun wacana hukum yang dilahirkan dari penalaran dan istinbath yang benar sehingga untuk membantahnya diperlukan kajian yang jernih dan mendalam terhadap dalil-dalil syariat.  Opini tersebut tak ubahnya jerit ketakutan para psikopat yang lahir dari kebencian dan kekelaman hati.   Propaganda semacam ini tidak memiliki bobot ilmiah, dan tidak akan sanggup mengalihkan keyakinan umat dan ahlul quwwah dari fakta bahwa Khilafah dan Syariah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir sejatinya adalah Khilafah dan Syariah yang diajarkan Nabi saw, ditempuh para sahabat, dan terus dijaga kelangsungan dan eksistensinya oleh generasi terbaik umat Islam.  

Sama halnya dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji yang dipraktekkan dan didakwahkan oleh Hizbut Tahrir, semua bersumber dari sumber yang sama, yakni Nabi saw dan para shahabat mulia, serta disepakati ulama aswaja.  Menolak syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji “yang dipraktekkan dan didakwahkan oleh Hizbut Tahrir” yang ditetapkan berdasarkan dalil qath’iy dan hukumnya telah disepakati ulama, sama artinya menolak apa yang diajarkan dan didakwahkan Nabi saw dan para shahabat, serta hukum yang telah disepakati ulama aswaja.  Tanpa keraguan lagi, pelakunya telah terjatuh ke dalam kekufuran yang nyata.  Sebab, apa yang dipegang, diamalkan, dan didakwahkan Hizbut Tahrir benar-benar merupakan ajaran dan praktek Rasulullah saw, para shahabat, dan ulama mu’tabar.  Menolak dan menyelisihinya jelas-jelas merupakan bentuk penyimpangan dari Islam. Begitu pula dengan syariah dan Khilafah yang diusung dan diperjuangkan Hizbut Tahrir, semua adalah ajaran Nabi saw dan bersumber dari sumber yang sama, yakni al-Quran, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas; serta merupakan pendapat ulama mu’tamad.  

Benar, adakalanya pemikiran dan hukum syariat yang ditabanniy dan didakwahkan Hizbut Tahrir merupakan perkara yang masuk dalam ranah dhanniyyah, yang mana tidak bisa dihindari adanya perbedaan pendapat di dalamnya.  Bahkan, adanya keragaman pendapat dalam ranah khilafiyyah merupakan perkara yang lumrah dan lazim.  Pada konteks seperti ini, Hizbut Tahrir tidak menganggap pendapatnya sebagai satu-satunya pendapat Islamiy, sedangkan yang lain tidak.  Hizbut Tahrir juga tidak mencela, mencemooh, menghalang-halangi, atau memerangi saudara-saudara Muslim yang berbeda pendapat dengan dirinya dalam ranah khilafiyyah.  Hizbut Tahrir juga tidak memaksa siapapun untuk meninggalkan pendapatnya dan hanya mengambil pendapat Hizbut Tahrir.  Sebaliknya, sebagaimana perilaku ulama aswaja, Hizbut Tahrir mengambil sikap tasamuh, dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada saudara Muslim yang berbeda pendapat dengannya dalam masalah khilafiyyah untuk mengamalkan, mengajarkan, dan mendakwahkan pendapat hukum yang dianggapnya paling rajih.  

Sebuah kekeliruan dan penyimpangan dari manhaj aswaja, bahkan merupakan perilaku ngawur, jika dalam perkara-perkara khilafiyyah, ada seorang Muslim menyerang, mempersekusi, memberi label-label buruk kepada pendapat Islamiy yang diadopsi oleh Muslim lain, seraya memaksa mereka untuk meninggalkan pendapatnya, menghentikan aktivitas mendakwahkan dan mengajarkan pendapatnya.    Lebih-lebih lagi, menebar ancaman dan terror kepada saudara-saudara Muslim yang berbeda pendapat dengan dirinya dalam masalah khilafiyyah.  Perilaku seperti ini hanya dilakukan orang-orang lalim yang minim ilmu dan adab sopan santun.  Keadaan mereka jauh lebih buruk lagi jika terbukti pendapat yang mereka benci, tolak, dan persekusi adalah pendapat yang didasarkan pada dalil qath’iy dan hukumnya telah disepakati ulama.  Mereka tidak hanya maksiyat, tetapi telah terbenam dalam lumpur kekafiran. 

Di dalam Kitab Adabul Hiwar wal Qawa’idul Ikhtilaf, Syaikh ‘Umar bin ‘Abdullah Kamil menyatakan:

لقد كان الخلاف موجودًا في عصر الأئمة المتبوعين الكبار : أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم . ولم يحاول أحد منهم أن يحمل الآخرين على رأيه أو يتهمهم في علمهم أو دينهم من أجل مخالفتهم .
“Perbedaan pendapat telah ada sejak lama, sejak masa para imam besar panutan: Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi’I, Ahmad, Ats Tsauri, Al-Auza’i, dan lainnya.  Tapi tak satu pun mereka berusaha untuk membebani yang lain atas pendapatnya, atau melemparkan tuduhan terhadap keilmuan atau terhadap agama mereka, lantaran mereka berbeda dengan pendapatnya”.[Adabul Hiwar wal Qawa’idul Ikhtilaf, hal. 32]

Imam Abu Zakariya al-Nawawiy dalam Kitab al-Minhaj menyatakan:

وَإِنْ كَانَ مِنْ دَقَائِق الْأَفْعَال وَالْأَقْوَال وَمِمَّا يَتَعَلَّق بِالِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَامِّ مَدْخَل فِيهِ ، وَلَا لَهُمْ إِنْكَاره ، بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ . ثُمَّ الْعُلَمَاء إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ أَمَّا الْمُخْتَلَف فِيهِ فَلَا إِنْكَار فِيهِ لِأَنَّ عَلَى أَحَد الْمَذْهَبَيْنِ كُلّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ . وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار عِنْد كَثِيرِينَ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ أَكْثَرهمْ 
“Jika perkara itu termasuk perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang mendalam, dan termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan ijtihad, maka orang awam tidak berhak melibatkan diri ke dalamnya, mereka juga tidak boleh mengingkarinya, tetapi hal itu menjadi tugas ulama. Kemudian, ulama pun hanya boleh mengingkari perkara yang telah disepakati (ijma’); adapun perkara yang masih diperselisihkan (mukhtalaf fiih) tidak boleh ada pengingkaran.  Sebab, atas masing-masing pendapat dari dua pendapat (yang berbeda), maka setiap mujtahid adalah benar.  Ini adalah sikap yang dipilih mayoritas para ulama peneliti (muhaqqiqin)”. [Al-Minhaj, 1:131] 

Sulthanul ‘Ulama, ‘Izz ‘Abd al-Salaam, menyatakan:

فمن أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه وجب الإنكار عليه لانتهاك الحرمة، وذلك مثل اللعب بالشطرنج، وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفا تنقض الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع، إذ لا ينقض إلا لكونه باطلا،
“Siapa saja yang mendatangkan (maksudnya: mengerjakan) sesuatu yang terjadi perselisihan pendapat dalam hal pengharamannya; jika ia menyakini pengharamannya, maka wajib mengingkarinya karena pelanggarannya terhadap yang haram. Yang demikian itu seperti bermain catur. Namun, jika ia menyakini penghalalannya, maka tidak boleh mengingkarinya, kecuali sumber pengambilan dari orang yang menghalalkan tersebut lemah (dla’if)” yang hukum-hukum semisalnya telah digugurkan karena kebathilannya di dalam syariat.  Sebab, sebuah hukum tidak bisa digugurkan kecuali keberadaan hukum tersebut bathil.[Imam ‘Izz al-Diin bin ‘Abd al-Salaam, Qawaa’id al-Ahkam fiy Mashaalih al-Anaam, Juz 1/140]

Imam al-Haramain, Abu al-Ma’aliy al-Juwainiy Asy Syafi’iy rahimahullah ta’ala, menyatakan:

ثم ليس للمجتهد أن يعترض بالردع والزجر على مجتهد آخر في موقع الخلاف إذ كل مجتهد في الفروع مصيب عندنا ومن قال إن المصيب واحد فهو غير متعين عنده فيمتنع زجر أحد المجتهدين الآخر على المذهبين ( الإرشاد ص 312 )
“Kemudian, seorang Mujtahid tidak berhak menghalang-halangi mujtahid lain dengan cara (memberikan) penolakan dan pencegahan dalam persoalan khilaf (persoalan yang hukumnya masih diperselisihkan).  Sebab, setiap mujtahid, dalam masalah furu’, menurut kami, adalah orang yang benar. Dan orang yang berpendapat bahwa orang yang benar hanyalah seorang, maka dia bukanlah orang tertentu saja menurut dirinya.  Sehingga tercegahlah seorang mujtahid menghalangi mujtahid lain atas dua madzhab”.[Imam al-Haramain, Abu al-Ma’aliy al-Juwainiy, al-Irsyaad, hal. 312. Lihat dalam al-Khulashah fiy Ushuul al-Hiwaar wa Adab al-Ikhtilaaf, dikumpulkan oleh ‘Aliy bin Nayif al-Syahuud, Juz 2/87]

Al-Imam al-Hafidh Suyuthiy menggariskan sebuah kaedah masyhur:

لاَ يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيْهِ, وَ إِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ 
“Tidak diingkari perkara yang masih diperselisihkan, dan yang diingkari hanyalah perkara yang sudah disepakati”. [Al-Asybah wa An Nazhair, I:285]

Inilah sikap inklusif yang menjadi pondasi dasar hubungan seorang Muslim dengan Muslim lainnya. Mereka dilarang memaksa saudaranya untuk meninggalkan pendapatnya, atau memberikan cap-cap buruk atas pendapat hukum yang diadopsi saudaranya, semampang masih dalam lingkup khilafiyyah, bersumber dari sumber yang sama, dan dihasilkan dari proses istinbath yang lurus. 

Demikian pula memusuhi pemikiran dan pendapat hukum yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir yang digali dari al-Quran, Sunnah, Ijma’ Shahabat, dan Qiyas, dan melalui proses istinbath yang benar, merupakan sikap yang tidak pernah diajarkan ulama aswaja.  Begitu pula tindakan memburu, mempersekusi, melarang, dan menghalang-halangi aktivis Hizbut Tahrir yang hendak mengamalkan, mendakwahkan, dan mengajarkan pemikiran-pemikiran mereka, baik yang masuk ke dalam wilayah khilafiyyah maupun qath’iyyah,  merupakan bentuk kebodohan, kemaksiyatan nyata, dan penyimpangan dari perilaku yang diajarkan ulama aswaja.

Ketentuan di atas berhubungan dengan perkara-perkara khilafiyyah, yang mana tidak ada kewajiban untuk mengikuti pendapat Hizbut Tahrir, kecuali jika telah terbukti bahwa pendapat Hizbut Tahrir lebih kuat dan rajih dibandingkan pendapatnya.  Dalam keadaan seperti ini tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mengambil dan mengadopsi pendapat Hizbut Tahrir.  ‘Allamah Asy Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhaniy rahimahullah menyatakan:

وإذا تبنى المسلم حكماً معيناً صار هذا الحكم بعينه هو حكم الله في حقه ولا يجوز له أن يتركه إلاّ في ثلاث: إحداها أن يتبين له ضعف دليله وظهور دليل أقوى من دليله، ويتعين عنده أن حكم الله هو ما دل عليه الدليل القوي، وحينئذ يجب عليه ترك ما تبناه وتبني الرأي الجديد، لأنه صار هو حكم الله في حقه. ثانيها: أن يغلب على ظنه أن الرأي الجديد استنبطه من هو أعلم منه بالاستنباط وأدق بالاستدلال أو أكثر إحاطة بالشرع، فحينئذ يجوز له أن يترك ما تبناه ويتبنى غيره، لِما ثبت عن كبار الصحابة أنهم كانوا يتركون آراءهم ويأخذون رأي غيرهم. فقد أخذ أبو بكر رأي علي وترك رأيه، وأخذ عمر رأي علي وترك رأيه. وثالثها: أن يكون المراد جمع كلمة المسلمين على رأي واحد، ففي هذه الحالة يجوز للمسلم أن يترك الرأي الذي تبناه ويتبنى الرأي الذي يراد جمع كلمة المسلمين عليه، ..... ففي هذه الأحوال الثلاثة يترك المسلم ما تبناه ويتبنى غيره، وما عداها لا يجوز أن يتركه مطلقاً، لأن الشريعة مخاطَب بها كل فرد، ولكل مسلم أن يتبنى ما يصل إليه بالاجتهاد أو التقليد. وإذا تبنى أُلزِم بما تبناه إلاّ في الأحوال المستثناة بالدليل الشرعي.
“Jika seorang Muslim mentabanniy hukum tertentu, jadilah hukum tersebut hukum Allah swt bagi haknya, dan ia tidak boleh meninggalkan hukum itu, kecuali dalam tiga keadaan: (pertama), tampak jelas baginya kelemahan dalilnya (dalil yang mendasari hukum yang ia tabanniy), dan tampak jelas adanya dalil yang lebih kuat dibandingkan dalil (hukum yang ia tabanniy).  Dan tampak jelas di sisinya bahwa hukum Allah adalah hukum yang ditunjukkan oleh dalil yang kuat, dan secara otomatis ia wajib meninggalkan apa yang ia tabanniy dan mentabanniy pendapat baru.  Sebab, pendapat baru tersebut menjadi hukum Allah bagi haknya; (kedua) ada sangkaan kuat pada dirinya, bahwa pendapat baru tersebut diistibathkan oleh orang yang lebih mengetahui istinbath (hukum) daripada dirinya, dan lebih mendalam istidlalnya serta lebih banyak menguasai syariat; maka secara otomatis ia boleh meninggalkan pendapat yang ia tabanniy dan mentabanniy pendapat yang lain. Hal ini ditetapkan dari para shahabat besar, bahwasanya mereka meninggalkan pendapat-pendapat mereka dan mengambil pendapat sahabat-sahabat lain.  Abu Bakar ra pernah mengambil pendapat ‘Ali ra dan meninggalkan pendapatnya. ‘Umar ra juga pernah mengadopsi pendapat ‘Ali ra dan meninggalkan pendapatnya; (ketiga) ditujukan untuk menyatukan kalimat kaum Muslim di atas satu pendapat.  Dalam keadaan seperti ini, seorang Muslim boleh meninggalkan pendapatnya dan mentabanniy pendapat yang ditujukan untuk menyatukan kalimat kaum Muslim….Pada tiga keadaan ini, seorang Muslim meninggalkan pendapat yang ia tabanniy, dan mengadopsi pendapat lain.  Selain tiga keadaan ini, seorang Muslim tidak boleh meninggalkan pendapatnya secara mutlak.  Sebab, syariat diserukan kepada setiap individu, dan setiap Muslim memiliki hak untuk mentabanniy pendapat yang ia dapatkan dari ijtihad atau taqlid.   Jika ia sudah mentabanniy, maka ia terikat dengan apa yang ia tabanniy, kecuali dalam keadaan-keadaan yang dikecualikan oleh dalil syariat”.[‘Allamah Asy Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhaniy, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, hal. 136. Maktabah Syamilah]

Adapun dalam perkara-perkara qath’iy, tidak boleh ada perbedaan pendapat di dalamnya.  Seorang Muslim tidak boleh menyelisihi perkara-perkara qath’iy, baik menyangkut masalah aqidah maupun syariah.  Begitu pula hukum-hukum syariat yang telah disepakati oleh para ulama, maka tidak ada alasan untuk menyelisihinya.   Demikian pula, pendapat-pendapat qath’iy yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir, baik yang menyangkut ‘aqidah maupun syari’ah dan hukumnya telah disepakati para ‘ulama, maka tak seorang pun boleh berbeda pendapat di dalamnya.  Misalnya, pendapat wajibnya berhukum dengan syariat Islam, wajibnya menegakkan sholat lima waktu, zakat, puasa, haji, haramnya riba, khamer, homoseksual, dan lain sebagainya.  Termasuk di dalamnya kewajiban mengangkat seorang Khalifah, menegakkan Khilafah di tengah-tengah kaum Muslim, serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan berdasarkan dalil qath’iy, atau sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama aswaja.   Menolak salah satu hukum qath’iy yang telah disepakati oleh para ulama, dengan alasan hukum itu diajarkan dan didakwahkan oleh Hizbut Tahrir, atau dengan alasan membahayakan NKRI, sesungguhnya telah menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran atau kesesatan yang nyata.   Professor Dr. Asy Syaikh Wahbah al-Zuhaliy menyatakan:

وإنكار حكم من أحكام الشريعة التي ثبتت بدليل قطعي، أو زعم قسوة حكم ما كالحدود مثلاً، أو ادعاء عدم صلاحية الشريعة للتطبيق، يعتبر كفراً وردة عن الإسلام. أما إنكار الأحكام الثابتة بالاجتهاد المبني على غلبة الظن فهو معصية وفسق وظلم؛ لأن المجتهد بذل أقصى جهده لمعرفة الحق وبيان حكم الله تعالى، بعيداً عن أي هوى شخصي، أو مأرب نفعي، أو طلب سمعة أو شهرة زائفة، وإنما مستنده الدليل الشرعي، ورائده الحق، وشعاره الأمانة والصدق والإخلاص.
”Mengingkari salah satu hukum dari hukum-hukum syariat yang ditetapkan berdasarkan dalil qath’iy, atau menyakini keburukan hukum syariat apapun, hudud misalnya; atau menuduh ketidaklayakan hukum syari’ah untuk diterapkan, dianggap kekufuran dan murtad dari Islam.  Adapun pengingkaran terhadap hukum yang ditetapkan dengan ijtihad yang dibangun di atas dugaan kuat (ghalabat al-dhann), adalah kemaksiyatan, kefasikan, dan kedhaliman.  Sebab, seorang mujtahid mencurahkan kemampuan paling maksimalnya untuk mengetahui kebenaran dan menjelaskan hukum Allah swt, jauh dari hawa nafsu pribadi, tendensi kepentingan, atau mencari ketenaran, popularitas, atau kejumawaan.  Tetapi, sandaran seorang Mujtahid hanyalah dalil syariat semata; dan pencariannya hanyalah kebenaran; dan syi’arnya adalah amanah, kejujuran, dan keikhlasan.[ Syaikh Wahbah Zuhailiy, al-Fiqh al-Islaamiy wa Adillatuhu, Juz 1/25]

Seorang Muslim tidak boleh serampangan menolak, membenci, dan memberikan label-label buruk atas pemikiran ’aqidah maupun hukum syariat yang diyakini shahih oleh saudara Muslim yang lain.  Bahkan, jika pemikiran tersebut ditetapkan berdasarkan dalil qath’iy dan atau hukumnya telah disepakati para ulama, seorang Muslim wajib menghimpunkan dirinya ke dalamnya, tanpa memandang lagi organisasi, kelompok, maupun madzhab orang yang membawa pemikiran tersebut.  Adapun pemikiran-pemikiran yang didasarkan pada dalil dhanniy, seorang Muslim wajib tasamuh (tolerans) dan menghormati saudara Muslim yang berbeda pendapat dengan dirinya.  Ia tidak diperkenankan melarang, membenci, atau memaksa mereka untuk meninggalkan pendapatnya.  Ia juga tidak diperbolehkan menghalang-halangi mereka mendakwahkan dan mengajarkan pemikiran-pemikirannya.  

Seorang Muslim hanya diperbolehkan mengingkari dan menegakkan amar makruf nahi ’anil mungkar kepada siapa saja yang telah menyelisihi perkara-perkara yang telah ditetapkan berdasarkan dalil qath’iy, atau hukumnya telah disepakati para ulama.   Sebagaimana kaedah ke 35 di dalam Kitab Al-Asybah wa al-Nadhaair menyatakan:

لاَ يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيْهِ, وَ إِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ 
“Tidak diingkari perkara yang masih diperselisihkan, dan yang diingkari hanyalah perkara yang sudah disepakati”. [Al-Imam al-Hafidh Suyuthiy, Al-Asybah wa An Nadhaair, I:285]

Setelah penjelasan ini, sungguh tidak pantas, haram, jauh dari akhlaqul karimah, dan menyelisihi prinsip baku yang diajarkan ulama ahlus sunnah wal jama’ah; menolak, mempersekusi, menghalang-halangi, dan membenci dakwah Khilafah dan syariah dengan berlindung di balik alasan ‘ ide ini dibawa oleh Hizbut Tahrir dan membahayakan negara sekuler yang bernama NKRI”.  Pelakunya wajib bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah swt, lebih-lebih lagi jika yang ia selisihi adalah pendapat dan pemikiran Hizbut Tahrir yang ditetapkan berdasarkan dalil qath’iy dan sudah menjadi kesepakatan ulama aswaja.

Kedua, dalam pandangan ulama aswaja, Khilafah atau Imamah menduduki posisi yang sangat penting dan urgen.  Tak seorang pun dari kaum Muslim boleh menolak, menyelisihi, dan memusuhinya, siapa pun yang menyampaikannya.  Imam Abu al-Ma’aliy al-Juwaini (Imam al-Haramain), seorang ulama besar madzhab Syafi’iy,  di dalam Kitab al-Irsyad mengatakan:

اَلْكَلَامُ فِى هذا الباب لَيْسَ مِنْ أُصُوْلِ الْاِعْتِقَادِ، وَالْخَطْرُ عَلَى مَنْ يَزِلُ فِيْهِ يُرَبِّى عَلَى الْخَطْرِ عَلَى مَنْ يَجْهَلُ أَصْله
“Pembicaraan dalam bab ini (imamah) tidak termasuk pokok-pokok aqidah (keyakinan), namun bahaya atas orang yang tergelincir di dalamnya lebih besar daripada orang yang tidak mengerti asalnya (maksudnya pokok-pokok agama Islam (‘aqidah atau ushuul al-diin).” [Imam al-Haramain (Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Al Irsyaad, hal. 410, Penerbit Maktabah al Khanajiy, 1950, Kairo, Mesir]

Penjelasan Imam Al Haramain di atas untuk membedakan pendirian ulama aswaja dengan kelompok Syi’ah.  Kelompok Syi’ah memandang imamah bagian dari ‘aqidah.   Menurut kelompok Syi’ah, siapa saja yang salah dalam imamah sama artinya telah melanggar ‘aqidah, dan dihukumi kafir.  Adapun ulama aswaja berpendapat, bahwa Imamah atau Khilafah masuk dalam bab syari’ah.  Melanggarnya tidak secara otomatis mengkafirkan pelakunya.  Hanya saja, menurut mereka, bahaya orang yang salah dalam bab imamah,  lebih besar dibandingkan bahaya orang yang tidak mengetahui salah satu bagian dari ushuluddin. 

Atas dasar itu, Imamah atau Khilafah termasuk kewajiban syariat yang penting dan urgen.  Pasalnya, eksistensi Khilafah merupakan penjamin penerapan syariat Islam secara kaaffah.  Tanpa Khilafah, banyak hukum Islam terlantar, dan kaum Muslim tidak memiliki pelindung atas harta, jiwa, dan kehormatan mereka.  Imam Al Ghazaliy menyatakan:

اَلِّديْنُ أُسٌّ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لاَ أُسَّ لَهُ فَمَهْدُوْمٌ وَمَا لاَ حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ 
”Agama Islam adalah asas, sedangkan kekuasaan adalah penjaga.  Kekuasaan tanpa asas akan binasa, sedangkan agama tanpa penjaga akan lenyap”. [Imam al-Ghazali, Al-Iqtishaad fi al-I’tiqaad, Juz 1/76] 

Khilafah atau imamah disepakati sebagai bagian dari pilar agama Islam (arkaan al-diin) Di dalam Kitab al-Farq Bain al-Firaq Imam al-Asyfirayaini rahimahullah ta’ala mengatakan:

الفصل الثالث من فصول هذا الباب في بيان الاصول التى اجتمعت عليها اهل السنة.  قد اتفق جمهور اهل السنة والجماعة على اصول من اركان الدين كل ركن منها يجب على كل عاقل بالغ معرفة حقيقته ولكل ركن منها شعب وفي شعبها مسائل اتفق اهل السنة فيها على قول واحد وضللوا من خالفهم فيها واول الاركان التى رأوها من اصول الدين اثبات الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم...والركن الثانى عشر في معرفة الخلافة والامامة وشروط الزعامة...
Pasal Ketiga: Di Antara Bagian-bagian Bab Ini; Penjelasan Masalah-masalah Ushul Yang  Ahlus Sunnah Telah Sepakat Di Atasnya.  Mayoritas ulama Ahlus Sunnah sepakat atas perkara-perkara ushul yang menjadi bagian dari rukun-rukun dien (pilkar-pilar agama Islam).  Setiap rukun dari rukun-rukun tersebut wajib atas setiap orang yang berakal dan baligh mengetahui hakekatnya.  Setiap rukun dari perkara-perkara ushuluddin memiliki cabang-cabang, dan di dalam cabang-cabang itu terdapat masalah-masalah yang ahlus sunnah wal jamamah telah menyepakatinya secara bulat, dan mereka menyesatkan siapa saja yang menyelisihi mereka dalam perkara-perkara tersebut, yakni: (1) Rukun Pertama, yang mereka (ahlus sunnah) pandang sebagai bagian dari ushuluddin: Penetapan hakekat-hakekat dan pengetahuan-pengetahuan atas yang khusus dan umum.[Itsbaat al-haqaaiq wa al-uluum ‘ala al-khushush wa al-‘umuum)….. (12) Rukun Kedua belas:  Khilafah dan Imamah, dan syarat-syarat pemimpin. (13) [Imam Asyfirayaini, al-Farq bain al-Firaq, hal. 279]

Di dalam Kitab al-Majmuu’ dinyatakan:

ومن ثم يأتي خطأ بعض المتكلمين في قولهم لو تكاف الناس عن الظلم لم يجب نصب الامام لان الصحابة رضى الله عنهم اجتمعوا على نصب الامام، والمراد بالامام الرئيس الاعلى للدولة، والامامة والخلافة وإمارة المؤمنين مترادفة، والمراد بها الرياسة العامة في شئون الدين والدنيا. ويرى ابن حزم أن الامام إذا أطلق انصرف إلى الخليفة، أما إذا قيد انصرف إلى ما قيد به من إمام الصلاة وإمام الحديث وإمام القوم.
“Lalu, ada kesalahan yang menimpa sebagian ahli kalam dalam perkataan mereka, seandainya manusia mampu terhindar dari kedzaliman, maka mereka tidak wajib mengangkat seorang Imam.  Pendapat ini salah, karena para shahabat ra bersepakat atas wajibnya mengangkat seorang Imam.  Yang dimaksud dengan al-Imam, tidak lain tidak bukan adalah kepala Negara.  Al-Imamah, al-Khilafah, Imaarat al-Mukminiin adalah mutaraadif (sinonim).  Sedangkan yang dimaksud dengan al-Imamah adalah kepemimpinan umum (al-riyaasah al-‘aamah) dalam mengatur urusan agama dan dunia. Ibnu Hazm berpendapat bahwa kata “al-Imam”, jika disebut secara mutlak, maka pengertiannya adalah al-khalifah. Adapun jika disebut dengan taqyid (pembatasan) maka maknanya adalah sesuai dengan batasan tersebut, misalnya, imam sholat, imam al-hadits, dan imam suatu kaum. [Imam An Nawawiy, Al-Majmuu’ Syarh al-Muhadzdzab, juz 19/191]

Syaikh al-Islaam, Imam Zakariya bin Mohammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshoriy di dalam Fath al-Wahab, menyatakan : 

(فصل) في شروط الامام الاعظم، وفي بيان طرق انعقاد الامامة، وهي فرض كفاية كالقضاء
“(Pasal) tentang syarat-syarat Imam al-A’dzam dan penjelasan mengenai metode untuk  pengangkatan Imamah. Imamah hukumnya adalah fardlu kifayah seperti al-qadla’ (peradilan)”. [Imam Zakariya bin Mohammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshoriy, Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thulaab, juz 2/268]

Di dalam Kitab al-Taaj wa al-Ikliil li Mukhtashar Khaliil,  disebutkan: 

( وَالْإِمَامَةِ ) قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَبُو الْمَعَالِي : لَا يُسْتَدْرَكُ بِمُوجِبَاتِ الْعُقُولِ نَصْبُ إمَامٍ وَلَكِنْ يَثْبُتُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَأَدِلَّةِ السَّمْعِ وُجُوبُ نَصْبِ إمَامٍ فِي كُلِّ عَصْرٍ يَرْجِعُ إلَيْهِ فِي الْمُلِمَّاتِ وَتُفَوَّضُ إلَيْهِ الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ ( وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ) 
“(Wa al-Imaamah): Imam al-Haramain Abu al-Ma’aaliy berkata: Mengangkat seorang Imam tidaklah bisa ditetapkan berdasarkan logika akal, tetapi ditetapkan berdasarkan ijma’ kaum Muslim dan dalil-dalil sam’iyyah; dan kewajiban mengangkat seorang Imam di setiap masa untuk mengembalikan kesukaran-kesukaran kepadanya, dan untuk diserahkan kemashlahatan umum kepadanya”.[Imam al-Muwaaq, al-Taaj wa al-Ikliil li Mukhtashar Khaliil, juz 5/131]

Urgensitas Khilafah tampak jelas dari kedudukan dan fungsinya bagi Islam dan kaum Muslim.   Dari sisi kedudukan, Khilafah adalah pemerintahan yang diwariskan Nabi saw, dijalankan para shahabat, dan terus dilestarikan hingga kejatuhan Khilafah Islamiyyah di Turki, pada tahun 1924 Masehi.   Khalifah, Imam, atau Amirul Mukminin, kepala negara Khilafah, oleh mayoritas ulama aswaja ditetapkan sebagai wakil atau pengganti Nabi saw dalam mengatur urusan umat Islam.  Ada pula yang mendudukkan Khalifah sebagai wakil Allah swt.  Adapun dari sisi fungsi, Khilafah merupakan pemerintahan yang bertugas mengatur seluruh urusan kaum Muslim dengan syariat Islam, menjaga Islam dan kaum Muslim, dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.   Realitas kedudukan dan fungsi tersebut dapat disarikan dari ta’rif (definisi) Khilafah yang telah dirumuskan ulama aswaja. Syeikh Muhammad Abu Zahrah menyatakan:

( المذاهب السياسية كلها تدور حول الخلافة وهي الإمامة الكبرى ، وسميت خلافة لأن الذي يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف النبي  في إدارة شؤونهم ، وتسمى إمامة : لأن الخليفة كان يسمى إمامًا ، ولأن طاعته واجبة ، ولأن الناس كانوا  يسيرون وراءه كما يصلون وراء من يؤمهم الصلاة ) 
“Madzhab-madzhab politik, seluruhnya mendefinisikan Khilafah di seputar imamah al-kubra (kepemimpinan agung). Disebut khilafah karena pihak yang memegang jabatan khilafah dan yang menjadi penguasa agung atas kaum Muslim menggantikan Nabi SAW dalam mengatur urusan mereka. Disebut imamah karena, khalifah disebut Imam, dan karena taat kepadanya adalah wajib, dan karena manusia berjalan di belakang imam tersebut layaknya mereka shalat di belakang  orang yang mengimami mereka dalam shalat”.[ Syeikh Muhammad Abu Zahrah, Tarikh Al-Madzahib al-Islamiyyah, juz 1/21]

Ulama aswaja sepakat atas wajibnya kaum Muslim mengangkat seorang Khalifah.  Mereka tidak berselisih pendapat dalam masalah ini.

Dari Kalangan Ulama Hanafiyyah; Imam 'Alauddin al-Kasaniy, seorang ulama besar dari madzhab Hanafiy menyatakan;
 
وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَرْضٌ ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ ، وَلَا عِبْرَةَ - بِخِلَافِ بَعْضِ الْقَدَرِيَّةِ - ؛ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَلِمِسَاسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ؛ لِتَقَيُّدِ الْأَحْكَامِ ، وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنْ الظَّالِمِ ، وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الَّتِي هِيَ مَادَّةُ الْفَسَادِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا تَقُومُ إلَّا بِإِمَامٍ ، ...
"Sebab, mengangkat seorang Imamul A'dzam (imam agung) adalah fardlu, tidak ada perbedaan pendapat di antara ahlul haq.  Tidak bernilai sama sekali –penyelisihan sebagian kelompok Qadariyyah--, dikarenakan adanya ijma' shahabat ra atas kewajiban itu. Dan juga dikarenakan adanya kebutuhan terhadap khalifah; agar bisa terikat dengan hukum-hukum (syariat); membela orang yang didzalimi dari orang yang dzalim; memutus perselisihan yang menjadi sebab kerusakan, dan kemashlahatan-kemashlahatan lain yang tidak mungkin bisa tegak tanpa adanya seorang imam…"[Imam al-Kasaaniy, Badaai` al-Shanaai` fiy Tartib al-Syaraai’, juz 14/406]

Hukum mengangkat seorang Khalifah atau al-Imam al-A’dham, menurut ulama madzhab Hanafiy adalah fardlu.  Dalam tradisi keilmuan madzhab Hanafiy, jika hukum suatu perkara adalah fardlu, maka menolak perkara tersebut adalah kafir tanpa ada keraguan.  Begitu pula jika seseorang meninggalkan kewajiban tersebut  disertai dengan peremehan dan penolakan, maka ia telah kafir.  Imam Sarakhsiy dalam Kitab Ushul al-Sarakhsiy menyatakan:

فالفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع... وحكم هذا القسم شرعا أنه موجب للعلم اعتقادا باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع به ولهذا يكفر جاحده، وموجب للعمل بالبدن للزوم الاداء بدليله، فيكون المؤدي مطيعا لربه والتارك للاداء عاصيا، لانه بترك الاداء مبدل للعمل لا للاعتقاد وضد الطاعة العصيان ولهذا لا يكفر بالامتناع عن الاداء فيما هو من أركان الدين، لا من أصل الدين إلا أن يكون تاركا على وجه الاستخفاف فإن استخفاف أمر الشارع كفر، فأما بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير عذر، فاسق لخروجه من طاعة ربه، فالفسق هو الخروج، 
”Fardlu adalah sebutan untuk "kadar tertentu" yang secara syar'iy tidak mengandung penambahan atau pengurangan; dan ia bisa dipastikan kebenarannya.  Sebab, fardlu ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang menghasilkan keyakinan secara pasti ('ilm qath'iy) baik yang bersumber dari al-Quran, Sunnah Mutawatir, atau Ijma'...Secara syar'iy hukum untuk kategori semacam ini menghasilkan keyakinan pasti; sebab, fardlu ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti.  Oleh karena itu, siapa saja yang mengingkari hukum semacam ini (fardlu) dianggap kafir.  Perkara fardlu harus diamalkan dengan anggota badan.  Orang yang menunaikannya adalah orang yang taat  kepada Rabbnya, dan siapa saja yang meninggalkannya adalah orang-orang yang maksiyat.  Sebab, ketika ia tidak menunaikannya, berarti ia telah membatalkan amal perbuatan, namun tidak membatalkan keyakinannya.  Sedangkan melanggar ketaatan termasuk kemaksiyatan.  Oleh karena itu, orang yang meninggalkan perbuatan yang termasuk rukun agama atau ushulul diin, tidak boleh dianggap kafir; kecuali jika orang yang meninggalkan perbuatan itu disertai dengan unsur meremehkan atau menolak hukum.  Pasalnya menolak atau meremehkan perintah Allah swt termasuk kekufuran.  Namun, jika ia meninggalkan perbuatan fardlu tersebut tidak disertai dengan penolakan atau peremehan, maka orang tersebut hanya terkategori orang yang berbuat maksiyat.  Pasalnya, ia telah meninggalkan kewajiban tanpa ada udzur.  Orang tersebut terkategori fasiq, jika ia keluar dari ketaatan kepada Tuhannya.  Sebab, al-fisq (fasik) bermakna al-khuruj (keluar)”.[Imam Sarakhsiy, Ushuul al-Sarakhsiy, Juz 1, hal. 111]

Di dalam Kitab Radd al-Muhtaar, juz 4/205, disebutkan:

( قَوْلُهُ وَنَصْبُهُ ) أَيْ الْإِمَامِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْمَقَامِ ( قَوْلُهُ أَهَمُّ الْوَاجِبَاتِ ) أَيْ مِنْ أَهَمِّهَا لِتَوَقُّفِ كَثِيرٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْهِ ، وَلِذَا قَالَ فِي الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ : وَالْمُسْلِمُونَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ إمَامٍ ، يَقُومُ بِتَنْفِيذِ أَحْكَامِهِمْ ؛ وَإِقَامَةِ حُدُودِهِمْ ، وَسَدِّ ثُغُورِهِمْ ، وَتَجْهِيزِ جُيُوشِهِمْ ؛ وَأَخْذِ صَدَقَاتِهِمْ ، وَقَهْرِ الْمُتَغَلِّبَةِ وَالْمُتَلَصِّصَةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، وَإِقَامَةِ الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ ، وَقَبُولِ الشَّهَادَاتِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْحُقُوقِ ؛ وَتَزْوِيجِ الصِّغَارِ وَالصَّغَائِرِ الَّذِينَ لَا أَوْلِيَاءَ لَهُمْ ، وَقِسْمَةِ الْغَنَائِمِ ا هـ ( قَوْلُهُ فَلِذَا قَدَّمُوهُ إلَخْ ) فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ح عَنْ الْمَوَاهِبِ ، وَهَذِهِ السُّنَّةُ بَاقِيَةٌ إلَى الْآنَ لَمْ يُدْفَنْ خَلِيفَةٌ حَتَّى يُوَلَّى غَيْرُهُ  
“(Perkataannya: wa nashbuhu (mengangkatnya), maksudnya, (mengangkat) Imam Al-A’dzam (dan perkataannya: ahamm al-waajibaat (kewajiban yang paling penting)), yakni; mengangkat seorang Imam itu termasuk kewajiban yang paling penting, dikarenakan bergantungnya banyak kewajiban syariat kepadanya.  Oleh karena itu, Imam An Nasaafiy dalam al-‘Aqaaid al-Nasafiyyah berkata, “Kaum Muslim, sudah menjadi keharusan bagi mereka adanya seorang Imam yang tegak untuk melaksanakan hukum-hukum syariat, menegakkan hudud, memperkuat benteng-benteng, membentuk pasukan, mengambil zakat, mengalahkan para pemberontak dan mata-mata musuh, dan para pembegal, menegakkan sholat Jum’at dan Hari Raya, menerima kesaksian-kesaksian yang membuktikan atas hak-hak, menikahkan orang-orang lemah dan kecil yang tidak memiliki wali, dan membagikan ghanimah untuk mereka. (Perkataannya: Oleh karena itu para shahabat mendahulukannya (pengangkatan imamah)..dan seterusnya): sesungguhnya, Nabi saw wafat pada hari Senin dan dimakamkan pada hari Selasa, atau malam Rabu atau hari Rabu (h) dari al-Mawaahib. Sunnah ini tetap berlangsung hingga sekarang, yaitu, seorang Khalifah tidak akan dimakamkan sebelum diangkat Khalifah yang lain”.[Ibnu ‘Abidin, Radd al-Muhtaar, juz 4/205]

Kalangan Ulama Madzhab Malikiy; Imam Qurthubiy, seorang ulama dari Madzhab Malikiy menyatakan:
 
”... هَذِهِ اْلآيَةُ أَصْلٌ فِي نَصْبِ إِمَامٍ وَخَلِيْفَةٍ يُسْمَعُ لَهُ وَيُطَاعُ، لِتُجْتَمَعَ بِهِ الْكَلِمَةُ، وَتُنَفَّذَ بِهِ أَحْكَامُ الْخَلِيْفَةِ. وَلاَ خِلاَفَ فِي وُجُوْبِ ذَلِكَ بَيْنَ اْلاُمَّةِ وَلاَ بَيْنَ اْلاَئِمَّةِ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنِ اْلاَصَمِ..“
"..Ayat ini adalah dalil asal tentang wajibnya mengangkat seorang imam atau khalifah yang didengar dan ditaati, yang dengannya kalimat (persatuan umat) disatukan, dan dengannya dilaksanakan hukum-hukum khalifah.  Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban ini, baik di kalangan umat maupun kalangan para ulama, kecuali yang diriwayatkan dari Al-Asham…" (catatan: Al-Asham adalah orang Mu'tazilah yang berpendapat bahwa mengangkat seorang khalifah tidak wajib, dan dia dianggap sesat dan menyimpang dari kesepakatan kaum Muslim)”.[Imam Qurthubiy, Al Jaami’ li Ahkaam al-Quran, juz 1/264-265]

Di dalam Kitab al-Taaj wa al-Ikliil li Mukhtashar Khaliil,  disebutkan: 

( وَالْإِمَامَةِ ) قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَبُو الْمَعَالِي : لَا يُسْتَدْرَكُ بِمُوجِبَاتِ الْعُقُولِ نَصْبُ إمَامٍ وَلَكِنْ يَثْبُتُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَأَدِلَّةِ السَّمْعِ وُجُوبُ نَصْبِ إمَامٍ فِي كُلِّ عَصْرٍ يَرْجِعُ إلَيْهِ فِي الْمُلِمَّاتِ وَتُفَوَّضُ إلَيْهِ الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ ( وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ) 
“(Wa al-Imaamah): Imam al-Haramain Abu al-Ma’aaliy berkata: Mengangkat seorang Imam tidaklah bisa ditetapkan berdasarkan logika akal, tetapi ditetapkan berdasarkan ijma’ kaum Muslim dan dalil-dalil sam’iyyah. Kewajiban mengangkat seorang Imam di setiap masa untuk mengembalikan kesukaran-kesukaran kepadanya, dan untuk diserahkan kemashlahatan umum kepadanya”.[Imam al-Muwaaq, al-Taaj wa al-Ikliil li Mukhtashar Khaliil, juz 5/131]

Kalangan Ulama Madzhab Asy Syafi’iy ; Imam Abu Zakaria An Nawawiy, dari kalangan ulama madzhab Syafi'iy mengatakan;

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ خَلِيفَةٍ وَوُجُوبُهُ بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ ، وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْ الْأَصَمّ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَجِبُ ، وَعَنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ يَجِبُ بِالْعَقْلِ لَا بِالشَّرْعِ فَبَاطِلَانِ ، 
"Para ulama sepakat bahwa sesungguhnya wajib atas kaum Muslim mengangkat seorang khalifah.  Dan kewajibannya (mengangkat seorang khalifah) ditetapkan berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal.  Adapun apa yang diriwayatkan dari al-Asham bahwa ia berkata, "Tidak wajib", dan selain Asham yang menyatakan bahwa mengangkat seorang khalifah wajib namun berdasarkan akal bukan berdasarkan syariat , maka dua pendapat ini bathil". [Imam Abu Zakaria An Nawawiy, Syarah Shahih Muslim, juz 6/291]

Di dalam Kitab Raudlat al-Thaalibiin wa ’Umdat al-Muftiin, disebutkan: 

الفصل الثاني في وجوب الإمامة وبيان طرقها, لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها.قلت تولي الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا وأحد تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه والله أعلم.
“Pasal kedua tentang kewajiban Imamah dan penjelasan mengenai jalan-jalan (menegakkan) Imamah.  Sudah menjadi sebuah keharusan bagi umat adanya seorang Imam yang menegakkan agama, menolong sunnah, menolong orang-orang yang didzalimi, memenuhi hak-hak dan menempatkan hak-hak pada tempatnya.  Saya berpendapat bahwa menegakkan Imamah adalah fardlu kifayah.  Jika tidak ada lagi orang yang layak (menjadi seorang Imam) kecuali hanya satu orang, maka ia dipilih menjadi Imam dan wajib atas orang tersebut menuntut jabatan Imamah jika orang-orang tidak meminta dirinya terlebih dahulu.  Wallahu A’lam”. [Imam An Nawawiy, Raudlat al-Thaalibiin wa ‘Umdat al-Muftiin, juz 3/433]

Syaikh al-Islaam, Imam Zakariya bin Mohammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshoriy di dalam Fath al-Wahab, menyatakan : 

(فصل) في شروط الامام الاعظم، وفي بيان طرق انعقاد الامامة، وهي فرض كفاية كالقضاء
“(Pasal) tentang syarat-syarat Imam al-A’dzam dan penjelasan mengenai metode untuk  pengangkatan Imamah. Imamah hukumnya adalah fardlu kifayah seperti al-qadla’ (peradilan)”. [Imam Zakariya bin Mohammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshoriy, Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thulaab, juz 2/268]

Dari Kalangan Ulama Madzhab Hanbali; Imam Umar bin Ali bin Adil Al Hanbali, seorang ulama madzhab Hanbaliy menyatakan; 

...وَقَالَ « اِبْنُ الْخَطِيْبِ » : اَلْخَلِيْفَةُ : اِسْمٌ يَصْلُحُ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ كَمَا يَصْلُحُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ...   ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ اْلآيَةُ دَلِيْلٌ عَلَى وُجُوْبِ نَصْبِ إِمَامٍ وَخَلِيْفَةٍ يُسْمَعُ لَهُ وَيُطَاعُ ، لِتُجْتَمَعَ بِهِ الْكَلِمَةُ ، وَتُنَفَّذَ بِهِ أَحْكَامُ الْخَلِيْفَةِ ، وَلاَ خِلاَفَ فِي وُجُوْبِ ذَلِكَ بَيْنَ اْلأَئِمَّةِ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنِ الْأَصَمِّ ، وَأَتْبَاعِهِ ..."
"Berkata (Ibnu al-Khathiib): al-Khalifah adalah kata benda (isim) yang layak digunakan untuk tunggal maupun jamak, sebagaimana ia juga layak untuk laki-laki dan perempuan…..Lalu ia berkata, "Ayat ini (Al Baqarah:30) adalah dalil yang menunjukkan kewajiban mengangkat seorang imam atau khalifah yang wajib didengar dan ditaati, yang dengannya disatukan kalimat (persatuan umat), dan dilaksanakan hukum-hukum khalifah. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban itu antara para ulama kecuali yang diriwayatkan dari al-Asham dan pengikutnya.." [Imam Umar bin Ali bin Adil Al Hanbaliy, Tafsirul Lubab fii 'Ulumil Kitab,  juz 1 hal 204]

Inilah pendapat yang diketengahkan ulama dari kalangan empat madzhab mengenai wajibnya mengangkat seorang Khalifah, Amirul Mukminin, atau Imam bagi seluruh kaum Muslim di dunia.  Seluruhnya sepakat bahwa mengangkat seorang Khalifah atau Imam setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib.  Ketentuan itu ditunjukkan oleh perilaku generasi shahabat dan salafus shalih dari kalangan umat Islam.  Hukum ini pula yang dipegang, didakwahkan, dan diajarkan Hizbut Tahrir.  Lantas, bagaimana mungkin ada orang yang mengaku Mukmin, justru memusuhi dan menghambat hukum wajib yang telah disepakati ulama aswaja yang diserukan Hizbut Tahrir?  Bukankah seharusnya mereka menerima dengan sepenuh penerimaan?

Lebih dari itu, ulama aswaja menetapkan kewajiban mengangkat seorang Khalifah sebagai kewajiban paling penting.  ‘Allamah Ibnu Hajar al-Haitamiy Asy Syafi’iy, di dalam kitab Ash Shawaa'iqul Muhriqah menyatakan:

اِعْلَمْ أَيْضًا أَنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالىَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ أَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ نَصْبَ اْلإِمَامِ بَعْدَ اِنْقِرَاضِ زَمَنِ النُّبُوَّةِ وَاجِبٌ بَلْ جَعَلُوْهُ أَهَمَّ الْوَاجِبَاتِ حَيْثُ اشْتَغَلُوْا بِهِ عَنْ دَفْنِ رَسُوْلِ اللهِ وَاخْتِلاَفُهُمْ فِي التَّعْيِيْنِ لاَ يَقْدِحُ فِي اْلإِجْمَاعِ الْمَذْكُوْرِ
"Ketahuilah juga; sesungguhnya para shahabat ra seluruhnya telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib; bahkan mereka menjadikan kewajiban tersebut (mengangkat seorang imam/khalifah) sebagai kewajiban yang paling penting.  Sebab, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban tersebut daripada kewajiban menyelenggarakan jenazah Rasulullah saw.  Perbedaan pendapat di antara mereka mengenai ta'yiin (siapa yang paling layak menjabat khalifah) tidak merusak ijma' yang telah disebut.." [Allamah Ibnu Hajar al-Haitamiy Asy Syafi’iy, Ash Shawaa'iqul Muhriqah, juz 1/25]

Di dalam Kitab Jam’u al-Wasaail fiy Syarh al-Syamaail, dinyatakan sebagai berikut:

(وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ) أَيْ : أَكْثَرُهُمْ (يَتَشَاوَرُونَ) أَيْ : فِي أَمْرِ الْخِلَافَةِ الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ أَوِ الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ وَإِلَّا فَالْقَضِيَّةُ وَاقِعَةٌ قَبْلَ الدَّفْنِ كَذَا ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ صَاحِبُ الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ أَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ بَعْدَ انْقِرَاضِ زَمَنِ النُّبُوَّةِ مِنْ وَاجِبَاتِ الْأَحْكَامِ بَلْ جَعَلُوهُ أَهَمَّ الْوَاجِبَاتِ حَيْثُ اشْتَغَلُوا بِهِ عَنْ دَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَاخْتِلَافُهُمْ فِي التَّعْيِينِ لَا يَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا مُخَالَفَةُ الْخَوَارِجِ وَنَحْوِهِمْ فِي الْوُجُوبِ مِمَّا لَا يُعْتَدُّ بِهِ ؛ لِأَنَّ مُخَالَفَتَهُمْ كَسَائِرِ الْمُبْتَدِعَةِ لَا تَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ وَلِتِلْكَ الْأَهَمِّيَّةِ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ أَبُو بَكْرٍ خَطِيبًا فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ، وَلَا بُدَّ لِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ يَقُومُ بِهِ فَانْظُرُوا وَهَاتُوا رَأْيَكُمْ فَقَالُوا : صَدَقْتَ وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ (فَقَالُوا) أَيْ :
(Kaum Muhajirin bersepakat), maksudnya: mayoritas mereka (bermusyawarah): yakni tentang urusan Khilafah.  Huruf wawu untuk menunjukkan kemuthlakan jamak atau kalimat haaliyyah; dan jika tidak maka urusan itu sudah terjadi sebelum penyelenggaraan jenazah, sebagaimana dituturkan oleh Imam Ath Thabariy, pengarang Kitab al-Riyaadl al-Nadlrah menyatakan, bahwasanya para shahabat bersepakat bahwa mengangkat seorang Imam setelah berakhirnya zaman kenabian termasuk kewajiban-kewajiban hukum, bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban yang paling penting, dikarenakan mereka lebih menyibukkan diri dalam urusan itu dibandingkan penyemayaman jenazah Rasulullah saw. Perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam menentukan siapa yang paling berhak menduduki jabatan itu (at-ta’yiin) tidaklah menciderai kesepakatan (ijma’) yang telah disebut (kesepakatan shahabat mengenai wajibnya mengangkat seorang Imam).  Demikian pula penentangan kelompok Khawarij dan kelompok-kelompok yang sehaluan dengan Khawarij mengenai kewajiban (mengangkat seorang Imam), termasuk perkara yang tidak perlu diperhitungkan.  Sebab, penentangan mereka, seperti halnya ahli bid’ah yang lain tidak akan mampu menciderai ijma’.  Begitu pentingnya masalah itu (pengangkatan seorang Imam), tatkala Rasulullah saw wafat, Abu Bakar ra berkhuthbah, “Wahai manusia, barangsiapa menyembah Mohammad saw, sesungguhnya Mohammad saw telah wafat, dan barangsiapa menyembah kepada Allah swt, sesungguhnya Allah Hidup tidak mati.  Sudah seharusnya untuk urusan ini (nashb al-khilafah) ada orang yang menegakkannya, maka perhatikan dan sampaikan pandangan kalian”.  Maka, mereka berkata,”Anda benar, dan kaum Muhajirin pun bersepakat..” [‘Ali bin (Sulthan) Mohammad (Abu al-Hasan Nuur al-Diin al-Mulaa al-Harawiy al-Qaariy, Jam’u al-Wasaail fiy Syarh al-Syamaail, Juz 2/219]

Tegaknya kembali Khilafah juga ditetapkan ulama aswaja menjadi salah satu bagian dari bisyarah Nabi saw (kabar gembira Nabi saw). Di dalam sunnah, banyak dituturkan riwayat-riwayat yang berisi bisyarah (kabar gembira) tegaknya kekhilafahan Islam yang kekuasaannya meliputi timur dan barat bumi.   Di antara hadits-hadits yang berbicara tentang bisyarah Rasulullah saw adalah sebagai berikut:

Imam Ahmad menuturkan sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)
"Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya.  Setelah itu, akan datang masa Kekhilafahan 'ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang.  Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya.  Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang.  Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya.  Setelah itu, akan datang masa raja dictator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya.  Kemudian, datanglah masa Khilafah 'ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian).  Setelah itu, beliau diam".[HR. Imam Ahmad]

Di dalam hadits-hadits shahih, Nabi Mohammad saw telah mengabarkan kabar gembira (bisyarah) kepada kaum Muslim tentang kekuasaan umat Islam yang mencakup seluruh muka bumi.   Riwayat-riwayat yang menuturkan kekuasaan kaum Muslim mulai dari timur dan barat, menunjukkan bahwasanya kekhilafahan Islam akan ditegakkan kembali di muka bumi.  Pasalnya, perluasan kekuasaan kaum Muslim hanya akan terjadi jika di sana ada penaklukkan-penaklukkan.  Penaklukkan-penaklukkan hanya terjadi jika di sana ada pasukan perang yang dilengkapi oleh piranti perang yang kuat dan canggih. Semua itu tidak akan terwujud kecuali ada negara super power yang tegak di atas ’aqidah dan syariat Islam.  Negara itu tidak lain tidak bukan adalah Khilafah Islamiyyah.

Di antara riwayat-riwayat yang berbicara tentang kekuasaan kaum Muslim yang mencakup timur dan barat adalah sebagai berikut.  Imam Muslim menuturkan sebuah hadits dari Tsauban, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: 

ِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا...“ (أخرجه الامام مسلم, صحيح مسلم 4:2215 , الترمذي, سنن الترمذي 4:472 ,ابو داود,سنن ابو داود,4:97)
”Sesungguhnya Allah swt telah mengumpulkan (dan menyerahkan) bumi kepadaku, sehingga aku bisa menyaksikan timur dan baratnya.  Sesungguhnya umatku, kekuasaannya akan mencapai apa yang telah dikumpulkan dan diserahkan kepadaku”.[HR. Imam Muslim, Tirmidziy, dan Abu Dawud]

Al-Hafidz al-Khaathabiy berkata:

”.. وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْأَرْضَ زُوِيَتْ لِي جُمْلَتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَرَأَيْت مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا , ثم هي تفتح لأمتي جزأ فجزأ حتى يصل ملك أمتي إلى كل أجزائها... (العلامة الشيخ محمد عبد الرحمن المباركفوري, تحفة الاحوذي بشرح سنن الترمذي,4:468)
”..Maknanya adalah, sesungguhnya bumi telah dikumpulkan dan diserahkan kepadaku seluruhnya secara serentak, sehingga aku bisa menyaksikan timur dan baratnya.  Kemudian, bumi akan ditaklukkan untuk ummatku bagian demi bagian, hingga kekuasaan umatku meliputi seluruh bagian muka bumi”..[Imam al-Mubarakfuriy, Tuhfat al-Ahwadziy bi Syarh Sunan al-Tirmidziy, juz 4/468]

Imam An Nawawiy Asy Syafi’iy ra, menyatakan:

..فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب وهكذا وقع وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب انتهى (العلامة الشيخ محمد شمس الحق العظيم, عون المعبود بشرح سنن ابو داود, 9:292)
”Di dalam hadits ini ada isyarat bahwasanya kekuasaan umat ini akan membentang (membesar) pada arah timur dan barat, dan inilah yang telah terjadi.  Adapun pada arah selatan dan utara, maka itu lebih kecil jika dinisbahkan kepada timur dan barat. Selesai.”[Imam Syams al-Haqq al-’Adziim, ’Aun al-Ma’buud bi Syarh Sunan Abu Dawud, juz 9/292]

Sebagaimana dijelaskan di atas, Khilafah Islamiyyah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir hakekatnya adalah Khilafah atau Imamah yang telah dijelaskan eksistensi dan hukumnya oleh ulama aswaja.  Lantas, atas dasar apa mereka menolak Khilafah ‘ala Hizbut Tahrir’, sedangkan yang diusung dan diperjuangkan Hizbut Tahrir adalah Khilafah sama yang telah dijelaskan berbagai sisinya oleh ulama aswaja dalam kitab-kitab mu’tabar mereka?  Jangan-jangan mereka adalah musuh-musuh Islam dan kaum Muslim yang menyaru sebagai seorang Muslim?

Ketiga,  Khilafah yang didakwahkan dan diperjuangkan Hizbut Tahrir, memiliki fakta dan realitas yang bisa diindera dan dipahami.  Khilafah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir bukanlah pemikiran atau ide khayali yang tidak memiliki sandaran dalil dan argumentasi.   Bahkan, dalam konteks berdalil, Hizbut Tahrir membatasi diri dengan hanya merujuk kepada dalil-dalil mu’tabar, dan tidak menggunakan syubhat al-dalil, semacam mashalih mursalah, pendapat shahabat, istihsan, syar’u man qablanaa, ijma’ mujtahidin, ma’alat al-af’al, dan syubhat dalil lainnya.  Di sisi lain, metode ijtihad dan istinbath yang digunakan Hizbut Tahrir merupakan metode sama yang digunakan oleh para ulama ushul mu’tabar.  Tidak ada satupun yang asing dan menyimpang dalam pendalilan maupun metode ijtihadnya.  Selain itu, Hizbut Tahrir juga menyandarkan kepada apa yang disebut dengan quwwat al-dalil (kekuatan dalil), sehingga pemikiran dan pendapat yang dikeluarkan merupakan pendapat terkuat, jernih dan mendalam –-menurut Hizbut Tahrir. 

Dari berbagai macam pemikiran dan pendapat tentang Khilafah yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, ada yang bersumber dari dalil-dalil qath’iy, dan ada pula yang bersumber dari dalil-dalil dhanniy.  Adapula yang hukumnya sudah disepakati ulama (mujma’ ‘alaihi) dan ada pula yang masih diperselisihkan hukumnya (mukhtalaf fiih).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam ranah khilafiyyah, seorang Muslim tidak boleh mengingkari, menghambat, menghalang-halangi, atau memaksa saudaranya untuk meninggalkan pendapat yang diadopsinya, apalagi berusaha menghentikan aktivitas dakwah dan mengajarkan pendapatnya kepada orang lain.   Pasalnya, amar makruf nahi ‘anil mungkar tidak berlaku dalam masalah-masalah yang hukumnya masih diperselisihkan di kalangan para ulama. BERSAMBUNG