Kamis, 07 November 2019

KHILAFAH DAN KETATANEGARAAN WARISAN RASULULLAH

KHILAFAH DAN PEMIKIRAN KETATANEGARAAN WARISAN RASULULLAH *)

Oleh Yuana Ryan Tresna
Peneliti Raudhah Tsaqafiyyah Indonesia

Khalifah dan Khilafah

Sistem pemerintahan warisan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah Khilafah. Nabi bersabda,
أُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ فَتَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ اْلأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ
Aku mewasiatkan kepada kalian, hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah, mendengar dan menaati (pemimpin) sekalipun ia seorang budak Habsyi, karena sesungguhnya siapapun dari kalian yang berumur panjang sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak.  Oleh karena itu, kalian wajib berpegang pada jalan/jejak langkahku dan jalan/jejak langkah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah itu erat-erat dengan gigi geraham. Jauhilah perkara yang diada-adakan karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid’ah dan setiap bid‘ah adalah kesesatan. (HR Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidzi dan Ibn Majah).

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini berturut-turut dari Walid bin Muslim, dari Tsaur bin Yazid, dari Khalid bin Ma‘dan, dari Abdurrahman bin Amr as-Sulami dan Hujr bin Hujr. Keduanya berkata: Kami pernah mendatangi al-‘Irbadhi bin Sariyah. Lalu al-‘Irbadhi berkata, "Suatu hari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengimami kami shalat subuh. Beliau kemudian menghadap kepada kami dan menasihati kami dengan satu nasihat mendalam yang menyebabkan air mata bercucuran dan hati bergetar. Lalu seseorang berkata, 'Wahai Rasulullah, ini seakan merupakan nasihat perpisahan. Lalu apa yang engkau wasiatkan kepada kami?' Beliau bersabda, “Aku mewasiatkan kepada kalian...”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur yang lain, Ibn Majah, Imam al-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibn Hibban dalam Shahih Ibn Hibban, al-Hakim dalam al-Mustadrak ‘ala Shahihain dan ia berkomentar, "Hadits ini sahih, dan oleh al-Baihaqi dalam Sunan al-Baihaqi al-Kubra.

Maknanya, Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam berpesan, "Aku mewasiatkan kepada kalian, hendaklah selalu bertakwa kepada Allah.” Ini menunjukkan wajibnya takwa secara mutlak, dalam hal apa saja, dimana saja dan kapan saja.

Kemudian Beliau bersabda, "Oleh karena itu, kalian wajib berpegang pada sunnah (jalan/jejak langkah)-ku dan sunnah (jalan/jejak langkah) Khulafa’ur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah itu erat-erat dengan gigi geraham.” Sunnah dalam hadits ini menggunakan makna bahasanya, yaitu thariqah (jalan/jejak langkah). Dalam hadits ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintah kita untuk mengambil dan berpegang teguh dengan jejak langkah Beliau dan Khulafa’ur Rasyidin. Perintah ini mencakup masalah sistem kepemimpinan, karena konteks pembicaraan hadits ini adalah masalah kepemimpinan. Artinya,  hadits ini merupakan perintah agar kita mengikuti corak dan sistem kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu sistem Khilafah. Beliau sangat menekankan perintah ini dengan melukiskan (dengan bahasa kiasan) agar kita menggigitnya dengan gigi geraham.

Para ulama juga telah mengulas masalah ini secara global. Istilah khilafah, diungkapkan pula oleh para ulama dengan istilah imamah, yakni al-imamah al-’uzhma, keduanya bentuk sinonim (mutaradif) karena esensinya sama, yakni topik kepemimpinan dalam Islam.

Imam al-Mawardi al-Syafi’i mengatakan,
الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به
Imamah itu menduduki posisi untuk khilafah nubuwwah dalam menjaga agama serta pengaturan urusan dunia.[1]

Imam al-Haramain al-Juwaini al-Syafi’i menyebutkan,
الإمامة رياسة تامة، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا
Imamah itu adalah kepemimpinan yang sifatnya utuh, dan kepemimpinan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum dan khusus dalam urusan-urusan agama maupun dunia.[2]

Imam al-Ramli al-Syafi’i juga mengatakan,
الخليفة هو الإمام الأعظام, القائم بخلافة النبوة, فى حراسة الدين وسياسة الدنيا
Khalifah itu adalah imam agung yang menduduki jabatan khilafah nubuwwah dalam melindungi agama serta pengaturan urusan dunia.[3]

Adapun Imam al-Nawawi al-Syafi’i berpendapat,
الفصل الثاني في وجوب الإمامة وبيان طرقها لا بد للأمة من إمام يُقيم الدين وينصُر السنة وينتصف للمظلومين ويَستوفي الحقوق ويضَعها مواضعَها. قلت تولي الإمامة فرض كفاية …
…Pasal kedua tentang wajibnya imamah serta penjelasan mengenai metode (jalan untuk mewujudkannya). Adalah suatu keharusan bagi umat adanya seorang imam yang bertugas menegakkan agama, menolong sunnah, membela orang yang didzalimi, menunaikan hak, dan menempatkan hak pada tempatnya. Saya nyatakan bahwa mengurusi urusan imamah itu adalah fardhu kifayah.[4]

Adapun Imam Abu Hamid al-Ghazali al-Syafi’i –begitu pula para ulama lainnya- pun mengumpamakan din dan kekuasaan (kepemimpinan), sebagai saudara kembar[5], lalu Al-Ghazali menegaskan,
الدّين أس وَالسُّلْطَان حارس فَمَا لا أس لَهُ فمهدوم وَمَا لا حارس لَهُ فضائع
Al-dîn itu asas dan penguasa itu penjaganya, maka apa-apa yang tidak ada asasnya maka ia akan roboh dan apa-apa yang tidak ada penjaganya maka ia akan hilang.[6]

Konsep al-Dar

Bahasan tersebut di atas terkait dengan kewajiban mengangkat seorang Khalifah dan adanya sistem Khilafah. Adapun terkait dengan konsep negara yang memiliki wilayah yang di atasnya diterapkan hukum Islam dan kontradiksinya dengan wilayah yang tidak menerapkan Islam, para ulama membahas dalam bahasan al-Dar.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sulaiman Ibnu Buraidah, di mana di dalamnya dituturkan bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
أُدْعُهُمْ  إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَـابُوكَ فأَقْبِلْ مِنْهُمْ و كُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ أُدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوّلِ مِنْ دَارِهِمْ الى دَارِالمُهَاجِرِيْنَ و أَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مــا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَ عَلَيْهِمْ مَـا عَلَى الْمُهَـاجِريْنَ
"... Serulah mereka kepada Islam, maka apabila mereka menyambutnya, terimalah mereka dan hentikanlah peperangan atas mereka; kemudian ajaklah mereka berpindah dari negerinya (Darul Kufur) ke Darul Muhajirin (Darul  Islam   yang berpusat di Madinah); dan beritahukanlah kepada mereka bahwa apabila mereka telah melakukan semua itu, maka mereka akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana yang dimiliki kaum muhajirin, dan juga kewajiban yang sama seperti halnya kewajiban kaum muhajirin.”

Istilah Dar al-Islam dan Dar al-Kufr telah dituturkan di dalam Sunnah dan Atsar para shahabat. Imam al-Mawardi menuturkan sebuah riwayat dar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwasanya beliau bersabda,

"Semua hal yang ada di dalam Dar al-Islam menjadi terlarang (terpelihara), sedangkan semua hal yang ada di dalam Dar al-Syirk telah dihalalkan".[7]

Maksudnya, semua orang yang hidup di dalam Dar al-Islam, harta dan darahnya terpelihara. Harta penduduk Dar al-Islam tidak boleh dirampas, darahnya juga tidak boleh ditumpahkan tanpa ada alasan yang syar'i. Sedangkan penduduk Dar al-Kufr, maka harta dan darahnya tidak terpelihara, kecuali ada alasan syar'i yang mewajibkan kaum Muslim melindungi harta dan darahnya[8].

Di dalam kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf dituturkan, bahwasannya ada sebuah surat yang ditulis oleh Khalid bin Walid kepada penduduk al-Hirah. Di dalam surat itu tertulis, "….Aku telah menetapkan bagi mereka (penduduk Hirah yang menjalin perjanjian dzimmah); yakni orang tua yang tidak mampu bekerja, atau orang yang cacat, atau orang yang dahulunya kaya lalu jatuh miskin, sehingga harus ditanggung nafkahnya oleh penduduk yang lain; semuanya dibebaskan dari pembayaran jizyah, dan mereka akan dicukupi nafkahnya dari harta Baitul Maal kaum Muslim, selama mereka masih bermukim di Dar al-Hijrah dan Dar al-Islam.  Jika mereka berpindah ke negeri lain yang bukan Dar al-Hijrah, maka tidak ada kewajiban bagi kaum Muslim untuk mencukupi nafkah mereka.."[9]

Berdasarkan riwayat di atas dapat disimpulkan, bahwa frase Dar al-Islam, adalah istilah syar'i yang ditujukan untuk menunjukkan realitas tertentu dari sebuah negara. Sebab, di sana ada perbedaan hukum dan perlakuan pada orang yang menjadi warga negara Dar al-Islam dan Dar al-Kufr.

Para fuqaha juga telah membahas kedua istilah ini di dalam kitab-kitab mereka.   Dengan penjelasan para fuqaha tersebut, kita dapat memahami syarat atau sifat yang yang harus dimiliki suatu negara hingga absah disebut negara Islam.

Al-Kasa’i di dalam kitab Bada’i' al-Shana’i', mengatakan,

"Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha kami, bahwa Dar Kufr (negeri kufur)  bisa berubah menjadi Dar al-Islam dengan tampaknya hukum-hukum Islam di sana.  Mereka berbeda pendapat mengenai Dar al-Islam; kapan ia bisa berubah menjadi Dar al-Kufr?  Abu Hanifah berpendapat; Dar al-Islam tidak akan berubah menjadi Dar al-Kufr kecuali jika telah memenuhi tiga syarat. Pertama, telah tampak jelas diberlakukannya hukum-hukum kufr di dalamnya. Kedua, meminta perlindungan kepada Dar al-Kufr.  Ketiga, kaum Muslim dan dzimmi tidak lagi dijamin keamanannya, seperti halnya keamanan yang mereka dapat pertama kali, yakni, jaminan keamanan dari kaum Muslim". Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, "Dar al-Islam berubah menjadi Dar al-Kufr jika di dalamnya telah tampak jelas hukum-hukum kufur.”[10]

Di dalam Hasyiyah Ibnu 'Abidin atas kitab Al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar, disebutkan, "Dar al-Islam tidak akan berubah menjadi Dar al-Harb….(karena) misalnya, orang Kafir berhasil menguasai negeri kita, atau penduduk Mesir murtad kemudian mereka berkuasa, atau diterapkan kepada mereka hukum-hukum kufur; atau negeri itu mencabut dzimmah (perjanjian untuk mendapatkan perlindungan dari Daulah Islam), atau negeri mereka dikuasai oleh musuh; salah satu hal tersebut tidak menjadikan Dar Islam berubah menjadi Dar al-Harb jika telah memenuhi tiga syarat.  Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat; cukup dengan satu syarat saja; yakni tampaknya hukum-hukum kufur di negara itu, dan ini adalah qiyas.."[11]

Dengan demikian Dar al-Islam adalah negara yang menerapkan hukum Islam, dan keamanan negara tersebut di bawah jaminan kaum Muslim. Dar al-Kufr adalah negara yang menerapkan syari’at kufur, dan keamanannya tidak dijamin oleh kaum Muslim.

Al-Dar dan Tatanegara Modern

Konsep Dar al-Islam tersebut sulit dibayangkan jika bukan dalam bentuk negara sebagaimana dimaksud dalam konsep tatanegara modern. Hal itu terutama ketika dihadapkan dengan fakta bahwa Islam menetapkan berbagai macam hukum yang mengharuskan peran sebagai sebuah negara. Hukum-hukum tersebut antara lain adalah:

Penetapan status kewarganegaraan. Seseorang diketahui bahwa ia seorang kafir dzimmi, kafir mu’ahid, kafir musta’min, atau kafir harbi, jika  ada batas wilayah negara yang jelas.
Hukum jihad fi sabilillah. Adanya negara dan batas negara yang jelas juga berhubungan erat dengan hukum jihad di jalan Allah sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anfal Ayat 39.
Hukum perjanjian antar negara. Al-Quran telah menyitir dan menjelaskan secara rinci hukum-hukum perjanjian antara Dar al-Islam dengan Dar al-Kufr (lihat QS. At-taubah: 4)
Hukum bersiaga di perbatasan negara. Kemestian adanya negara dan batas teritorial yang jelas dan tegas, juga ditunjukkan dengan kewajiban untuk bersiap siaga di perbatasan negara. (Lihat QS. Ali Imran: 200)
Hukum hijrah. Imam Ahmad dan al-Nasa’i meriwayatkan sebuah hadits, bahwa Rasulullah bersabda, “Hijrah itu tidak ada putus-putusnya selama musuh itu masih diperangi.” Imam Bukhari meriwayatkan hadits, bahwa ‘Aisyah pernah ditanya tentang hijrah, beliau menjawab, “Hari ini tidak hijrah lagi, yang ada adalah seorang mukmin yang membawa lari agamanya kepada Allah dan Rasul, karena khawatir kena fitnah.” Hijrah adalah berpindah dari wilayah Dar Kufr, menuju wilayah Dar al-Islam.

Kesimpulan

Mengatakan bahwa Khilafah adalah ajaran Islam namun bukan sebuah sistem tatanegara, adalah kesalahan yang amat fatal. Khilafah adalah ajaran Islam yang bermakna sebuah sistem pemerintahan dalam Islam dan meniscayakan sebagai konsep tatanegara sebagaimana yang dipahami dewasa ini. Hal itu didukung fakta bahwa Islam menetapkan berbagai macam hukum yang mengharuskan peran sebagai sebuah negara. Wallahu a'lam.

Bandung, 9 Rabi'ul Awwal 1441 H

*) Disadur dari kata pengantar (sambutan) penulis pada Buku "Fiqih Khilafah dalam Madzhab Syafi'i"

===
[1] Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 5
[2] Al-Haramain, Ghiyats al-Umam fil Tiyatsi al-Zhulam, hlm.15
[3] Al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fil Fiqhi ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i, Juz 7, hlm. 289
[4] Al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin, juz III, hlm. 433.
[5] Al-Ghazali, Al-Iqtishâd fî al-I’tiqâd, hlm. 128.
[6] Ibid. Penuturan senada diutarakan oleh Imam Abu al-Hasan al-Mawardi, Imam al-Qal’i al-Syafi’i, Imam Ibn al-Azraq al-Gharnathi, dan lainnya.
[7] Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, hlm. 60.
[8] Muhammad Khair Haikal, al-Jihad wa al-Qital, juz 1, hlm. 661
[9] Abu Yusuf, al-Kharaj, hlm. 155-156.
[10] Al-Kasa’i, Bada’i' al-Shana’i', juz 7, hlm. 130.
[11] Hasyiyyah Ibnu 'Abidin, juz 3, hlm. 390

Rabu, 06 November 2019

SEPUTAR PERAYAAN MAULID NABI SAW

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

Pada tulisan ini alfaqîr hanya akan menyampaikan maqolah ulama Ahlussunnah Waljama’ah dari Hijaz, Abuya Syaikh Muhammad bin 'Alwi al-Maliki rohimahullah.

TUJUAN PERAYAAN MAULID NABI SAW

Abuya Syaikh Muhammad bin 'Alwi al-Maliki rohimahullah berkata:
Anna hazhihi ...
أن هذه الإجتماعات هي وسيلة كبرى لدعوة إلى الله ، وهي فرصة ذهبية ينبغي أن ﻻ تفوت ، بل يجب على الدعاة والعلماء أن يذكروا الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وآدابه وأحواله وسيرته ومعاملته وعبادته ، وأن ينصحوهم ويرشدوهم إلى الخير والفلاح ويحذروهم من البلاء والبدع والشر والفتن ، وإننا دائما بفضل الله ندعو إلى ذلك ونشارك في ذلك ونقول للناس : " ليس المقصود من هذه الإجتماعات مجرد الإجتماعات والمظاهر بل إن هذه وسيلة شريفة إلى غاية شريفة وهي كذا وكذا ، ومن لا يستفد شيئا لدينه فهو محروم من خيرات المولد الشريف
“Sesungguhnya perayaan maulid ini adalah sarana besar untuk dakwah kepada (agama) Allah dan kesempatan emas yang tidak layak disia-siakan. Bahkan wajib atas para da’i dan ulama mengingatkan umat dengan Nabi saw, dengan akhlaknya, adabnya, kondisinya, sirohnya, muamalahnya dan ibadahnya. Menasihati umat, menunjukkan mereka kepada kebaikan dan kebahagiaan, memberi peringatan kepada mereka terhadap musibah, bid’ah, keburukan dan fitnah. Dan bahwa kami -dengan fadhal dari Allah- selalu mengajak kepada hal tersebut, bersekutu pada hal tersebut, dan berkata kepada umat: “Tujuan dari perayaan maulid ini bukan sekedar perayaan dan ekspressi, tetapi sebagai sarana mulia untuk tujuan mulia, yaitu ini dan itu. Dan siapa saja yang tidak mengambil faedah bagi agamanya, maka ia terhalang dari kebaikan maulid yang mulia”. (Syaikh Muhammad bin ‘Alwi al-Maliki, Dzikrayat wa Munasabat, hal. 103, Maktabah al-Ghazali Damaskus, Muassasah Manahil al-‘Irfan, Beirut).

PERAYAAN MAULID NABAWI DI MALAM TERTENTU

Abuya Syaikh Muhammad bin ‘Alwy al-Maliki rohimahullah berkata:
Annanaa laa ...
أننا لا نقول بسنية الإحتفال بالمولد المذكور في ليلة مخصوصة بل من اعتقد ذلك فقد ابتدع في الدين . لأن ذكره صلى الله عليه وسلم والتعلق بهيجب أن يكون في كل حين ، ويجب أن تمتلأ به النفوس . نعم : إن في شهر وﻻدته يكون الداعي أقوى لإقبال الناس واجتماعهم وشعورهم الفياض بارتباط الزمان بعضه ببعض ، فيتذكرون بالحاضر الماضي وينتقلون من الشاهد إلى الغائب
"Sesungguhnya kami tidak mengatakan dengan kesunnahan perayaan maulid nabawi tersebut pada malam tertentu, tetapi siapa saja yang meyakini hal itu, maka ia benar-benar telah membuat bid’ah dalam agama. Karena mengingat dan mencintai Nabi SAW itu wajib ada pada setiap masa, dan wajib memenuhi jiwa dengannya. Ya, sesungguhnya pada bulan kelahirannya itu dorongannya lebih kuat untuk datang, berumpul, dan perasaan manusia yang penuh dengan keterkaitan zaman, sebagian zaman dengan sebagian zaman yang lain. Lalu mereka mengingat dengan zaman sekarang akan zaman lampau, dan berpindah dari zaman hadir ke zaman ghaib”. (Syaikh Muhammad bin ‘Alwy al-Maliki, Dzikrayat wa Munasabat, hal. 103, Maktabah al-Ghazali Damaskus dan Muassasah Manahil al-‘Irfan, Beirut).

PERAYAAN MAULID NABAWI HARUS BEBAS DARI KEMUNKARAN

Abuya Syaikh Muhammad bin 'Alwi al-Maliki rohimahullah berkata :
Kullu maa ...
كل ما ذكرنا سابقا من الوجوه في مشروعية المولد إنما هو في المولد الذي خلا من المنكرات المذمومة التي يجب الإنكار عليها ، أما إذا إشتمل المولد على شيئ مما يجب الإنكار عليه كاختلاط الرجال بالنساء وارتكاب المحرمات وكثرة الإسراف مما ﻻ يرضى به صاحب المولد  الشريف صلى الله عليه وسلم فهذا ﻻ شك في تحريمه ومنعه لما اشتمل عليه من المحرمات لكن تحريمه حينئذ يكون عارضيا ﻻ ذاتيا كما ﻻ يخفى على من تأمل ذلك
“Semua alasan disyariatkannya maulid Nabi saw yang telah saya kemukakan, itu hanya berlaku pada maulid yang bebas dari kemungkaran yang tercela yang wajib diingkari. Adapun ketika maulid itu mengandung sesuatu yang wajib diingkari seperti campurnya laki-laki dan perempuan, menerjang perkara haram dan banyak berlebihan dimana pemilik maulid yang mulia Rasulullah saw tidak suka dengan hal itu, maka tidak diragukan lagi keharaman dan terlarangnya, karena mengandung perkara haram. Akan tetapi keharamannya ketika itu adalah hal baru, bukan haram asal, sebagaimana tidak samar atas orang yang mau berpikir terhadapnya".

RASULULLAH SAW  TIDAK PERNAH KELUAR DARI KUBURNYA UNTUK DATANG KE MAJLIS MAULID NABAWI

Abuya Syaikh Muhammad bin 'Alwi al-Maliki rohimahullah berkata :
Tanbiih ...
تنبيه : أما ما يشاع حول المولد النبوي من أن الناس يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بذاته الشريفة ويخرج من قبره . وأن الناس يقفون احتراماً لدخوله . وأنهم يهيئون له مكانا خاصا في وسط المجلس ، ويضعون أواني الماء لأجل أن يبارك عليها . فكل هذا افتراء محض لا أصل له عندنا بحمد الله وإن أقل الناس علما من عوالم المسلمين ﻻ يخطر بباله مثل هذا الإعتقاد وإنا نبرأ إلى الله من كل هذا الباطل والله من وراء القصد
"Peringatan: Adapun sesuatu yang telah populer ditengah-tengah maulid nabawi, bahwa orang-orang meyakini; bahwa Nabi saw keluar dari kuburnya dengan dzatnya yang mulia dan hadir secara langsung; bahwa orang-orang berdiri karena menghormati kedatangannya, mereka menyediakan tempat khusus untuknya di tengah-tengah majlis, dan mereka meletakkan bejana-bejana air agar Nabi memberi barokah padanya. Maka menurut kami (Ahlussunnah Wal Jama’ah) semuanya itu adalah kebohongan yang murni yang tidak memiliki dalil sama sekali, dan sebodoh-bodoh ulama kaum muslimiin tidak terlintas dalam hatinya keyakinan seperti itu, dan kami berlepas diri kepada Allah dari semua kebatilan itu. Allah mengetahui setiap tujuan dan akan membalasnya". (Syaikh Muhammad bin ‘Alwy al-Maliki, Dzikrayat wa Munasabat, hal. 110, Maktabah al-Ghazali Damaskus dan Muassasah Manahil al-‘Irfan, Beirut).

==============================================

KOMENTAR ALFAQÎR :

Momentum perayaan maulid nabawi untuk dakwah kepada penerapan syariah Islam Kâffah melalui penegakkan daulah islamiyah khilafah 'alâ minhajin nubuwwah adalah lebih utama. Karena akhlak Rasulullah SAW adalah menerapkan Alqur'an, menerapkan syariah Islam Kâffah. Sedang penerapan syariah Islam Kâffah tidak akan pernah bisa sempurna tanpa terlebih dahulu tegaknya khilafah 'alâ minhajin nubuwwah. Wallohu A’lamu Bishshawâb.

MEMAHAMI KHILAFAH DENGAN ILMU NAHWU

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

Ilmu nahwu bukan dalil dan tidak bisa menjadi dalil terkait kilafah atau bukan khilafah. Saya hanya akan menunjukkan secuil tentang keteraturan dan keseimbangan alam semesta beserta ilmu-ilmu yang telah datang dari Sang Pencipta Yang Maha Perkasa Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya tunduk patuh terhadap satu sistem, khilafah, yang telah dibuat untuk mengatur ketertiban, keseimbangan, keamanan dan kenyamanan makhluk yang hidup di atas bumi bagian dari alam semesta ini.

Bukan semua perihal khilafah bisa dipahami dengan ilmu nahwu. Tetapi khilafah ketika dibandingkan dengan Pancasila dan NKRI; Pancasila ketika menjadi Dasar Negara, dan NKRI ketika menjadi bentuk dan wilayah Negara; Pancasila ketika diambil dari (nilai-nilai) Islam sehingga menjadi bagian dari Islam, dan NKRI yang telah memiliki wilayah tertentu dan terbatas sehingga menjadi bagian dari wilayah Dunia Islam.

Simak baik-baik ilmu nahwunya, terkait kaidah I'rob, sebagai bagian dari nahwu :

Syaikh Yusuf bin Syaikh Abdul Qodir Albarnawy di dalam Manzhumah Qowa'idul I'rob-nya berkata :
فإن تكن في ضمن أخرى صغرى      وإن تكن في ضمنها فكبرى
Fa in takun fi dhimni ukhroo shughroo  wa in takun fi dhimni haa fa kubroo
"Apabila jumlah (kalimat) itu berada di dalam jumlah lain, maka ia dinamakan jumlah shughro (kecil). Dan apabila jumlah lain itu ada di dalamnya, maka ia dinamakan jumlah kubro (besar)".

● PERHATIKAN contohnya :

(Untuk memudahkan terjemahnya mengikuti susunan lafadz arabnya)
Jumlah shughro (kalimat kecil) seperti ; قام أبوه / qooma abuuhu (berdiri bapaknya), sebagai bagian dari jumlah kubro (kalimat besar) yaitu ; زيد قام أبوه / zaedun qooma abuuhu (Zaed berdiri bapaknya).

Atau jumlah shughro ; أبوه قائم / abuuhu qooimun (bapaknya berdiri)", sebagai bagian dari jumlah kubro ; زيد أبوه قائم / zaedun abuuhu qooimun (Zaed bapaknya yang berdiri)".

Baik jumlah قام أبوه / qooma abuuhu yang berupa jumlah fi'liyyah (diawali dengan kalimah fi'il) dari sisi lain, atau jumlah أبوه قائم / abuuhu qooimun yang berupa jumlah ismiyyah (diawali dengan kalimah isim) dari sisi lain, keduanya menjadi khobar dari mubtada' berupa kalimah (kata) "Zaedun", dimana antara keduanya dan antara "Zaedun" saling terikat dan saling membutuhkan, dan tentu tidak boleh dipisahkan (dibuang). Karena ketika keduanya dipisahkan dari "Zaedun", maka sudah bukan jumlah shughro lagi, tetapi hanya sebagai jumlah fi'liyyah atau ismiyyah saja. Dan "Zaedun" pun sudah bukan jumlah kubro lagi, bahkan bisa menjadi kalimah yang tidak berfaidah.

Penting : Ketika ada jumlah kubro maka pasti ada jumlah shughro, tetapi tidak akan pernah ada jumlah shughro tanpa adanya jumlah kubro.

Pada jumlah shughro - kubro tersebut terdapat 4 kalimah (kata) dan 10 - 11 huruf  yang saling terikat dan menyatu dalam satu sistem I'rob nahwu, mubtada' - khobar - fi'il - fa'il atau mubtada' - khobar - mubtada' - khobar. Sedang sesuatu yang mengikat diantara semuanya adalah isim dhomir berupa huruf "HA" pada أبوه yang didhommah sehingga terbaca "HU (Dia)".

● LALU apa hubungannya dengan Pancasila dan NKRI?

Sekarang ingat kata kuncinya ialah "khilafah". Khilafah itu mencakup hukum dan wilayah. Hukum yang diterapkan dalam khilafah, dan wilayah tempat penerapan hukum atas warga negaranya. Ingat, khilafah. Hukum yang diterapkan dalam khilafah hanyalah hukum Allah seluruhnya, tidak sebagian atau setengahnya. Sedang wilayah tempat penerapan hukumnya adalah seluruh dunia selagi di sana terdapat manusia, muslim maupun kafir. Karena dunia seluruhnya adalah milik Allah SWT.

● Pancasila dan NKRI

Kalau Anda yakin bahwa Pancasila itu diambil dari Islam, berarti Pancasila adalah bagian dari hukum Allah. Maka ketika seluruh hukum Allah itu diterapkan, berarti Pancasila juga ikut diterapkan. Dan sampai kapan pun, bahkan sampai kiamat pun Pancasila tidak akan pernah bisa diterapkan. Sebagaimana ketika ada jumlah kubro maka pasti ada jumlah shughro, tetapi tidak akan pernah ada jumlah shughro tanta adanya jumlah kubro. Kuncinya adalah "khilafah".

Dan kalau Anda yakin bahwa seluruh bumi ini milik Allah, maka wilawah NKRI adalah milik Allah, bukan milik embahmu, bukan milik para pendiri negara, juga bukan milik para pahlawan. Semua yang ada diatas bumi ini pasti akan mati, semuanya, apalagi manusia-manusia jaman now yang umurnya sudah dibatasi tidak jauh dari angka 63 thn.

● Ingat, wilayah NKRI itu seperti rumah besar bagian dari rumah besar Dunia Islam, yang dihuni oleh sekumpulan manusia yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang saling berbeda, dimana di dalamnya berjejer dan bertingkat kamar-kamar. Rumah besar itu pasti dibangun untuk keamanan dan kenyamanan. Keamanan dari binatang buas, rampok, maling, panasnya terik matahari, dinginnya hujan dan angin, serta gangguan-gangguan lain. Dan kenyamanan dalam menikmati pasangan hidup, makanan, minuman dan nikmat-nikmat lain yang mubah dan halal, bukan yang dilarang dan haram.
Di dalam rumah besar NKRI juga tersimpan segala macam harta kekayaan dunia dari yang hijau menyejukkan, yang putih menentramkan, yang kuning menyilaukan, yang merah menantang sampai yang hitam menggoda budak-budak dunia. Tapi sayang, karena rumah super besar Dunia Islam nya sedang dijajah, dijarah dan dirampok oleh imperialisme barat yang kapitalis dan timur yang sosialis-komunis, maka nasib rumah besar NKRI nya juga sama sedang dijajah, dijarah dan dirampok. Kuncinya, khilafah. Khilafah yang akan menyelamatkan rumah besar dunia Islam dengan mungusir penjajah, penjarah dan perampok, sehingga rumah besar NKRI juga bisa diselamatkan. Ingat, tidak ada jumlah shughro tanpa jumlah kubro.

● Keberadaan jumlah kubro dan jumlah shughro adalah bagian dari qodho dan qodar Allah, juga keberadaan rumah besar dunia Islam dan rumah besar NKRI. Dimana semuanya harus dijaga dan diselamatkan dari para penjajah, penjarah dan perampok, dengan mendatangkan pertolongan Allah berupa penerapan hukum-Nya secara sempurna melalui penegakkan khilafah, karena pada hukum-Nya terdapat pertolongan-Nya.

Rumah besar NKRI sebagai jumlah shughro harus menyatu dengan rumah besar dunia Islam sebagai jumlah kubro dengan ikatan ukhuwwah islamiyyah yang asasnya dhomir HU (Dia), dan dengan ikatan akidah islamiyyah yang berawal dari iman kepada Dia sebagai dhomir HU... Qul HuwallohU Ahad... katakanlah,  Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam sistem khilafah, sila pertama menyatu dengan rukun iman pertama, iman kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.

● Tidak perlu ada rasa takut :

Sudah wajar pada setiap pergantian status, baik status orang maupun status negara, ada pergantian nama dari yang dianggap buruk / kurang baik menjadi baik / lebih baik. Nama seseorang ketika baru memeluk Islam, ketika masuk pesantren, atau ketika ibadah haji, pada umumnya berganti dengan yang baik / lebih baik. Pergantian nama adalah kebanggaan, bukan kerendahan dan bukan penghinaan. Begitu pula ketika wilayah NKRI bergabung, bersatu dan melebur dengan dunia Islam sebagai wilayah khilafah, maka Indonesia tanpa NKRI adalah nama yang sudah baik dan bahkan yang lebih baik. Sedang Pancasila pun tidak hilang atau dibuang, tetapi benar-benar telah kembali menyatu dan melebur dengan induknya yaitu (nilai-nilai syariah) Islam yang rahmatan lil'alamin dalam bingkai khilafah rosyidah mahdiyyah.

Inilah hakekat penyatuan kebaikan dunia dengan kebaikan akhirat tanpa ada azab mendahului,
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار
Robbanaa aatinaa fid dunyaa hasanatan wa fil aakhiroti hasanatan wa qinaa 'adzaaban naar.

"Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan dan peliharalah kami dari siksa neraka".

Wallohu a'lam bishshawwab

Jumat, 01 November 2019

PIAGAM MADINAH TIDAK BISA DISAMAKAN DENGAN PANCASILA DAN UUD '45

Oleh: Abulwafa Romli

*Piagam Madinah tidak bisa disamakan dengan Pancasila dan UUD '45*
*Negara Islam Madinah tidak bisa disamakan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

Banyak pihak dari kaum Aswaja Sekular dan kelompok nasionalis liberal telah memanipulasi Piagam Madinah hanya untuk menjustifikasi NKRI, Pancasila dan UUD '45 yang selama ini diklaim sebagai kesepakatan bersama para pendahulu dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila dan UUD '45 terlihat islami. Padahal fakta Daulah Islam Madinah serta Piagam Madinah-nya itu sangat kontradiksi dengan fakta NKRI, Pancasila dan UUD '45.

Dengan mempelajari naskah Piagam Madinah dari kitab al-Bidayah wa al-Nihayah (juz III, hal. 272-276), karya Ibnu Katsir, atau Sîroh Ibnu Hisyam (juz 2, hal. 368 - 370), juga dengan memahami fakta NKRI, Pancasila dan UUD '45 sejak awal pembentukannya, seperti dari buku Dosa-Dosa Politik Orde Lama Dan Orde Baru Yang Tidak Boleh Berulang Kembali, karya A.N. Firdaus (kalau tidak keliru alfaqîr membaca buku tersebut pada tahun 2003, lalu buku itu dipinjamkan dan hilang), alfaqîr memahami, bahwa Negara Islam serta Piagam Madinah atau UUD Madinah (Watsiqah / Shahifah / Dustur Madinah) itu bukan hasil kesepakatan yang dibuat dan ditetapkan secara bersama diantara penduduk Madinah. Tetapi telah didirikan, dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh Rasulullah SAW dengan bimbingan wahyu, setibanya di Madinah dalam kapasitas beliau sebagai kepala Negara Islam pertama. Lalu Rasulullah saw menerapkan dan mengikatkan Piagam Madinah tersebut atas semua penduduk Madinah dalam kapasitas mereka sebagai warga Negara Islam. Kesimpulan ini bisa dipahami dari memahami teks Pembukaan / Pasal 1 Piagam Madinah yang akan dijelaskan dibawah, dan bahwa Rasulullah saw tidak berkata-kata dari hawa nafsu, tetapi dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa mâ yanthiqu 'anil hawâ in huwa illa wahyun yûhâ.

Sementara Pancasila dan UUD '45 itu hanyalah hasil "kesepakatan yang sarat dengan kepentingan dan tipu muslihat" dari kubu nasionalis sekular terhadap kubu ulama yang mewakili kaum muslimin nusantara pengemban kepentingan islami. Pancasila dan UUD '45 juga bukan hasil ijtihad syar'iy oleh ulama mujtahid, karena mereka yang terlibat dalam pembuatan dan penetapannya tidak ada satupun dari mereka yang kapasitasnya sebagai ulama mujtahid. Pancasila dan UUD '45 dibentuk dan ditetapkan tidak dari bimbingan wahyu, sebagaimana Piagam Madinah, tetapi hanya berdasarkan kepentingan dari semua kubu yang terlibat, dimana kubu nasionalis sekular pada akhirnya memperoleh "kemenangan" dan kubu ulama pengemban kepentingan Islami mendapat "kekalahan". Salah satu bukti kuatnya, baru sehari merdeka pada 17 Agustus 1945, sila pertama "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk - pemeluknya", lalu pada 18 Agustus 1945 sudah diganti (dikhianati) menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

PASAL-PASAL KUNCI PIAGAM MADINAH YANG DISEMBUNYIKAN OLEH KAUM ASWAJA SEKULAR DAN KELOMPOK NASIONALIS LEBERAL

Piagam Madinah itu memiliki 47 pasal menurut kitab Albidayah Wannihayah karya Ibnu Katsir,dan 55 pasal menurut kitab Sîroh Ibnu Hisyam, dan dari padanya ada tiga pasal kunci yang menjadikan kedaulatan berada di tangan syara’, yaitu pasal ke 1 / 2, 23 / 27 dan 42 / 48  menurut Albidayah Wannihayah / Sîroh Ibnu Hisyam. Akan tetapi yang sering dipakai dan diulang-ulang oleh kaum Aswaja Sekular dan kelompok nasionalis liberal hanya satu pasal saja, yaitu pasal ke 1 / 2, untuk menjustifikasi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan UUD ‘45-nya yang faktanya telah menjadikan kedaulatan membuat dan menetapkan hukum berada di tangan rakyat, itu identik dengan Negara Madinah dengan Piagam Madinahnya.

Tiga pasal kunci tersebut berawal dari sini :
وقال محمد بن إسحاق: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم:
Muhammad bin Ishaq berkata: “Rasulullah SAW telah menulis surat diantara sahabat Muhajirin dan Anshar, dimana pada surat itu beliau berdamai dan membuat perjanjian dengan kaum Yahudi, mengakui agama serta harta benda mereka, dan memberi syarat atas mereka dan bagi mereka:

Pembukaan Piagam Madinah menurut Albidayah Wannihayah / Pasal 1 menurut Sîroh Ibnu Hisyam :
"ببسم الله الرحمن الرحيم" هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.
“Bismillahirrahmanirrahim” Surat ini dari Nabi Muhammad diantara orang-orang beriman dan orang-orang muslim dari Quraisy dan Yatsrib (Muhajirin dan Anshar) dan siapa saja (orang-orang Yahudi) yang mengikuti, menyusul, dan berjihad bersama kaum Mu'min dan Muslim”.

Keterangan :
Pada pembukaan Piagam Madinah / Pasal 1 Piagam Madinah di atas tersurat sangat jelas, bahwa kaum Yahudi telah tunduk kepada sistem (syariat) Islam, karena mereka bisa ikut berjihad bersama kaum Muslim. Padahal jihad adalah bagian dari syariat Islam dan untuk kepentingan Islam dan kaum Muslim. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan Negara Madinah berada di tangan syariat Islam.

Pasal 1 menurut Albidayah / 2 menurut Sîroh Ibnu Hisyam :
- إنهم أمة واحدة من دون الناس.
"Sesungguhnya mereka semua (warga negara Daulah Madinah) adalah umat yang satu yang berbeda dari manusia yang lain".

Keterangan :
Mereka yang menjadi umat yang satu adalah kaum Muslim dari sahabat Muhajirin dan Anshar, dan kaum Yahudi yang telah tunduk kepada sistem hukum Islam, sebagaimana pada pembukaan di atas, karena pasal 1 / 2 ini penjelasan dari pembukaan / pasal 1.

Imam Ibnu Katsir rh dalam catatan kakinya terkait pasal 1 mengatakan :
أي متميزين عن الناس، ويمكن أن يعني ذلك اليهود، ولكن هذا بعيد.
“Yakni mereka itu berbeda dari umat manusia yang lain, dan memungkinkan memasukkan kaum Yahudi, tapi kemungkinan ini jauh”.

Ini menunjukkan bahwa yang dikehendaki dengan umat yang satu adalah umat Islam, tanpa melibatkan kaum Yahudi sebagai umat lain, kecuali Yahudi yang tunduk kepada sistem hukum Islam dan berada dalam perlindungan negara Islam. Maka posisi Yahudi hanyalah pengikut.

Sedang umat non muslim di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi justru kaum muslimiin tunduk dan membebek kepada sistem kufur. Maka memakai pasal di atas untuk melegitimasi NKRI, Pancasila dan UUD '45 adalah sangat kelilu, jauh panggang dari api.

Pasal 23 / 27 :
- وانكم مهما اختلفتم فيه من شيئ فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم.
"Sesungguhnya kalian ketika berselisih mengenai sesuatu, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah azza wajalla dan kepada Muhammad saw".

Keterangan :
Pasal 23 / 27 ini tersurat dengan jelas, bahwa kedaulatan itu berada di tangan syariat Islam, karena mengembalikan hukum sesuatu kepada Allah swt dan Rasulullah saw itu artinya dikembalikan kepada al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukumnya.

Pasal 42 / 48 :
- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتئجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.
"Sesungguhnya ketika terjadi peristiwa atau perelisihan diantara pemilik Piagam ini yang dikhawatirkan kerusakannya, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah azza wajalla dan kepada Rasulullah saw. Dan bahwa Allah sangat menjaga yang terkuat dan terbaik isi kandungan Piagam ini".

Keterangan :
Pasal 42 / 48 ini dengan sangat jelas menyuratkan bahwa ketika terjadi perselisihan diantara penduduk warga negara Madinah, maka keputusan hukumnya dikembalikan kepada Allah swt (Alqur'an) dan Rasulullah saw (Assunnah). Ini juga menunjukkan bahwa kedaulatan negara Madinah berada di tangan syariat Islam.

Perbedaan antara pasal 23 / 27 dan pasal 42 / 48, kalau pasal 23 / 27 mengenai perselisihan terkait hukum segala sesuatu (benda), sedang pasal 42 / 48 mengenai perselisihan terkait amal perbuatan manusia. Jadi ketentuan penyelesaian hukum semuanya harus dikembalikan kepada syariat Islam.

Pasal-pasal di atas sebenarnya sesuai firman Allah SWT berikut:
ياأيهاالذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الـأمر منكم، فإن تنازعتُمْ في شيئ فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلا. 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. QS an-Nisa [4]: 59.

PIAGAM MADINAH HANYA BISA MENJADI DUSTUR DAULAH ISLAM ATAU KHILAFAH

Dengan fakta tiga pasal kunci dari Piagam Madinah diatas, dimana kedaulatan menetapkan hukum amal pebuatan dan segala sesuatu hanyalah milik Asysyâri', Allah swt dan Rasulullah saw, atau syariat, maka mustahil Piagam Madinah bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan yang meletakkan kedaulatan menetapkan hukum amal perbuatan dan segala sesuatu berada di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya, baik yang masih jujur bekerja untuk kepentingan rakyat maupun yang bekerja untuk kepentingan penjajah kapitalis - komunis, dengan mengatasnamakan dan menjual rakyat. Adalah mimpi di siang bolong, Piagam Madinah bisa diterapkan dalam sistem kufur demokrasi dengan beragam jenisnya dan sistem komunis yang atheis.

Substansi Piagam Madinah hanya bisa menjadi dustur / UUD, dan hanya bisa diterapkan dalam Negara Islam yang memiliki karakter Negara Islam Madinah yang ditegakkan Rasulullah saw, atau dalam Negara Islam dengan sistem khilafah yang ditegakkan oleh Alkhulafa' Arrosyidîn Almahdiyyîn.

Dengan demikian, juga sangat keliru bahkan sesat menyesatkan, menyamakan Negara Islam Madinah dengan Rasulullah saw manusia ma'shum sebagai kepala negaranya, yang menerapkan serta melaksanakan syariah Islam Kâffah, disamakan dengan negara nasional dengan sistem kufur demokrasi atau komunis atheis dengan presiden yang pendusta, anti Islam Kâffah dan anti ulama pengemban dakwah sebagai kepala negaranya, yang menerapkan sistem hukum kufur produk hawa nafsu manusia yang tidak mampu mengatur dirinya sendiri. Jarak perbedaan antara Negara Islam Madinah serta Piagam Madinah sebagai UUD-nya dan antara NKRI serta Pancasila dan UUD '45-nya, adalah sejauh antara langit dan bumi, antara ujung timur dan ujung barat. Karena antara keduanya sangat kontradiksi. Maka hanya manusia yang tidak memahami fakta keduanya atau manusia yang menyimpan niat jahat yang nekat menyamakan diantara keduanya.

INILAH KARAKTER KAUM MUNAFIQUN

Sesungguhnya kelakuan kaum munafiqun dari Aswaja Sekular dan Nasionalis Liberal dalam mencampur adukkan antara yang haqq dan yang bathil, yaitu dengan menyamakan negara demokrasi-sekular yang meletakkan kedaulatannya berada di tangan rakyat, disamakan dengan negara Islam Madinah yang meletakkan kedaulatannya berada di tangan syariat Islam, menyamakan UUD ’45 hasil produk manusia yang tidak ma’shum dengan Piagam Madinah hasil produk Nabi Muhammad saw yang ma’shum, dan menyembunyikan pasal-pasal kunci dari Piagam Madinah, itu sama halnya dengan kelakuan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). 

Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:
ياأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.
“Hai ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil[*], dan menyembunyikan kebenaran[**], padahal kamu mengetahuinya?” QS Ali ‘Imron [3]: 71.

[*] Yaitu: menutupi firman-firman Allah yang termaktub dalam Taurat dan Injil dengan perkataan-perkataan yang dibuat-buat mereka (ahli Kitab) sendiri.
[**] Maksudnya: kebenaran tentang kenabian Muhammad s.a.w. yang tersebut dalam Taurat dan Injil. 

Dan Allah SWT juga berfirman:
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”. QS al-Baqaroh [2]: 42.

AKHIRUL KALAM :

Fenomena manipulasi ajaran Islam pada setiap masa dan setiap generasi, baik ketika dunia berada dalam kekuasaan negara Islam khilafah maupun  berada dalam kekuasaan negara demokrasi dan komunis seperti saat ini, itu selalu ada dan akan terus ada. Sebagaimana selalu adanya maksiat dan munkar. Hanya saja ketika sistem Islam khilafah tegak, manipulator ajaran Islam, pelaku maksiat dan munkar, semuanya diperlakukan dan diselesaikan secara islami sesuai jenis manipulasi, maksiat dan munkarnya. Sehingga manipulasi, maksiat dan munkar tersebut bisa ditekan sampai batas minimal. Sangat kontras, ketika sistem kufur demokrasi atau komunis diterapkan, kemaksiatan dan kemunkaran dibiarkan bahkan dipelihara hingga merajalela dan menjadi wabah melanda seluruh lapisan masyarakat dunia.

Oleh karena itu, solusi tuntas untuk menekan dan mengatasi perilaku memanipulasi ajaran Islam, maksiat dan munkar itu hanya bisa dengan menerapkan syariah Islam Kâffah melalui penegakkan khilafah. Dan semuanya harus dimulai dengan dakwah syariah dan khilafah. Wallohu A’lamu Bishshawâb. []