Senin, 30 April 2018

AKHLAK DAN KHILAFAH

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

Akhlak adalah hukum (syara') Islam. Tidak boleh ada ghuluw (berlebihan) di dalam akhlak. Sebagaimana tidak boleh ada ghuluw di dalam Islam. Ghuluw dalam akhlak bisa menggiring kepada ghuluw dalam ta'ashub, bahkan bisa menggiring kepada ghurur ghorur (tipuan syetan penipu). Ghurur ghorur dengan membalik dan mengacak peringkat hukum syara'. Yang peringkat satu dijadikan peringkat tujuh dan sebaliknya. Yang sunnah diutamakan, sedang yang wajib dan fardhu dinomor tujuhkan. Sehingga ada seorang ustadz yang selama mengajar tidak mau duduk hanya karena kursinya pernah diduduki gurunya. Sikap ghuluw seperti ini bisa menggiring kepada penolakan terhadap dakwah kepada Islam kaffah, bahkan penolakan terhadap Islam atau kewajiban dan fardhu Islam, seperti penolakan terhadap kewajiban penegakkan khilafah yang sudah final di antara para sahabat dan para mujtahid dan imam madzhab ternama, hanya karena gurunya masih menolaknya. Hanya karena gurunya yang pernah duduk di kursi itu masih menolaknya. Itu baru karena gurunya. Apalagi kalau karena kiai ulama masyayikhnya ... ... ...

Dan untuk mengetahui dimana posisi akhlak di dalam Islam, maka saya perlu membuat perumpamaan fisik agama Islam. 

Sayyid Muhammad Haqiy Annazily berkata : "Agama Islam itu diumpamakan seperti sebuah negeri (baldah), yang di dalamnya tersimpan yaqut dan permata, dimana negeri itu memiliki tujuh benteng; benteng pertama (hitungan dari dalam) terbuat dari emas, benteng kedua dari perak, benteng ketiga dari kuningan, keempat dari besi, kelima dari batu, keenam dari bata merah, dan ketujuh dari bata mentah. Selama penduduk negeri itu mau merawat dan menjaga benteng yang terbuat dari bata mentah, maka tidak ada musuh yang tamak kepada mereka. Tetapi ketika mereka tidak merawat dan menjaganya sehingga benteng pertama (dari luar) itu runtuh maka musuh tamak kepada benteng kedua, ketika benteng kedua roboh maka musuh tamak kepada benteng ketiga, lalu keempat, kelima, keenam dan terakhir ketujuh. Dan setelah semua benteng itu roboh, maka musuh mengambil yaqut dan permata itu.

Begitu pula Iman dan Islam yang laksana yaqut dan mutiara tersimpan di dalam tujuh benteng; benteng pertama adalah yakin, benteng kedua ikhlash, benteng ketiga melaksanakan yang fardlu-fardlu, keempat meninggalkan yang haram-haram, kelima melaksanakan yang wajib-wajib, keenam melaksanakan yang sunnah-sunnah, dan ketujuh menjaga akhlak (adab).

Selama seorang hamba masih merawat dan menjaga akhlak maka syetan tidak tamak terhadapnya, ketika ia telah meninggalkan akhlak maka syetan tamak terhadap yang sunnah-sunnah, ketika ia meninggalkan yang sunnah-sunnah maka syetan tamak terhadap yang wajib-wajib, lalu menerjang yang haram-haram, lalu meninggalkan yang fardlu-fardlu, lalu terhadap ikhlash, lalu terhadap yakin, sehingga syetan tamak terhadap seorang hamba mati dalam kondisi tidak memiliki Iman. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan syetan dan su-ul khatimah.

Oleh sebab itu, para ulama besar dan auliya pilihan berpendapat, bahwa siapa saja yang telah meninggalkan akhlak maka ia terjatuh ke dalam meninggalkan yang sunnah-sunnah, siapa saja yang telah meninggalkan yang sunnah-sunnah maka ia terjatuh kedalam meninggalkan yang wajib-wajib, siapa saja yang telah meninggalkan yang wajib-wajib maka ia terjatuh ke dalam menerjang yang haram-haram, siapa saja yang telah menerjang yang haram-haram maka ia terjatuh ke dalam  meninggalkan yang fardlu-fardlu, siapa saja yang telah meninggalkan yang fardlu-fardlu maka ia terjatuh ke dalam meremehkan syariah, dan siapa saja yang telah meremehkan syariah maka ia terjatuh ke dalam jurang kufur. Na’udzu billah". (lihat: Sayyid Muhammad Haqy Annazily, Khazinatul Asror).

Dari perumpamaan Islam di atas, sangat jelas, bahwa tujuan merawat dan menjaga akhlak adalah untuk menjaga pelaksanaan perkara sunnah, pelaksanaan perkara sunnah untuk menjaga pelaksanaan perkara wajib, pelaksanaan perkara wajib untuk menjaga aktifitas meninggalkan perkara haram, meninggalkan perkara haram untuk menjaga pelaksanaan perkara fardlu, pelaksanaan perkara fardlu untuk menjaga ikhlas, ikhlash untuk menjaga yakin, dan yakin untuk menjaga Iman dan Islam. 

Dengan demikian akhlak di dalam Islam itu tidak terlepas dari Islam, bahkan akhlak adalah bagian dari Islam sendiri. Contohnya seperti akhlak memakai sandal mendahulukan kaki kanan dan melepasnya mendahulukan kaki kiri, dan hukumnya adalah sunnah. Akhlak makan dengan tangan kanan dan cewok dengan tangan kiri, dan hukumnya sunnah. Dan menyalahi perkara sunnah hukumnya makruh. Sedang sunnah dan makruh adalah bagian dari hukum syara’ Islam. Jadi akhlak Islam adalah syara’ Islam. 

Alloh ta'alaa menjelaskan akhlak Rasulullah SAW :
وإنك لعلى خلق عظيم 
wa innaka la 'alaa khuluqin 'azhiim
"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung". (QS Al Qolam [68] : 4).

Imam Thobari berkata : "Alloh ta'alaa berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad SAW : "Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada di atas adab yang agung, yaitu adab Alqur'an dimana Alloh telah mengajarkan adab kepadanya dengannya, yaitu Islam dan syariatnya".
كان خلقه (صلى الله عليه وسلم) القرآن .
kaana khuluquhu alqur'ana
"Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Alqur'an". (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud, Aljaami' Ashshoghir lissuyuthiy).

Inilah akhlak di dalam Islam. Akhlak tertinggi di dalam Islam adalah mengimani dan mempraktekkan hukum-hukum (syariah) Allah ta'alaa secara kaffah dalam kehidupan, masyarakat dan negara. Maka tidak ada akhlak bagi orang yang menolak penerapan hukum-hukum (syariah) Allah. Karena Dia-lah yang telah menciptakan dan memberinya rizki yang harus diimani dan diamalkan hukum-hukum-Nya. Sedang dia yang hanya menikmati ciptaan dan rizki-Nya seraya menolak hukum-hukum-Nya, maka dia adalah hamba yang tidak tahu diri dan tidak berakhlak.

INILAH AKHLAK ORANG BERIMAN
Alloh ta'alaa berfirman :
إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)
"Sesungguhnya jawaban orang - orang mu'min, bila mereka dipanggil kepada Alloh dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan : "Kami mendengar dan kami patuh". Dan mereka itulah orang - orang yang beruntung". (QS Annur [24] : 51).

Imam Qurthubi berkata : "... ... bila mereka dipanggil kepada Alloh dan Rasul-Nya, yakni dipanggil kepada kitabulloh dan hukum Rasul-Nya ... ...".

Dan Alloh berfirman :
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (36)
"Dan tidaklah patut bagi laki - laki yang beriman dan tidak (pula) bagi perempuan yang beriman, apabila Alloh dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata". (QS Al Ahzaab [33] : 36).

Jadi akhlak tertinggi adalah:
1. Ketika "SAMI'NAA WA ATHO'NAA" (kami mendengar dan kami patuh) mereka diucapkan ketika diajak kepada hukum Allah dan Rasul-Nya.
2. Ketika pilihan mereka mengikuti pilihan Alloh dan Rasul-Nya.

KHILAFAH ADALAH HUKUM ALLOH DAN RASUL-NYA
KHILAFAH ADALAH PILIHAN ALLOH DAN RASUL-NYA

Maka orang beriman pasti memilih menegakkan khilafah dan meninggalkan demokrasi

#KhilafahAjaranIslam
#DemokrasiWarisanPenjajah
#ReturnTheKhilafah

Wallohu a'lam ...

Rabu, 25 April 2018

PENYALAHGUNAAN KAIDAH FIKIH UNTUK MENGIKUTI PEMILU

Oleh: KH. M. Shiddiq Al-Jawi

Biasanya, menjelang Pemilu akan berseliweran di pelbagai media berbagai justifikasi agar umat Islam terlibat dalam Pemilu. Sebagiannya menggunakan kaidah-kaidah fikih (al-qawa’id al-fiqhiyyah). Misalnya kaidah adh-dharurah tubih al-mahzhurat, yang berarti kondisi darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan. Maksudnya, keikutsertaan umat dalam Pemilu dalam sistem demokrasi sekarang, diakui hukum asalnya haram. Pasalnya, Pemilu Legislatif berarti memilih wakil rakyat yang di parlemen akan melegislasi hukum kufur, bukan hukum syariah Islam.

Namun kemudian, ada pertimbangan, Pemilu dalam sistem demokrasi saat ini adalah darurat sehingga akhirnya dibolehkan. Alasannya, kalau tidak memilih (alias golput) akan menimbulkan kemadaratan yang lebih besar, yaitu dominasi orang kafir atau pihak yang tidak menghendaki umat Islam kuat. Sebaliknya, dengan memilih, kemadaratannya lebih kecil. Menurut mereka, ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: Yukhtaru ahwanus-syarrayn(dipilih kemadaratan yang paling ringan dari dua kemadaratan yang ada).

*Kaidah Fikih dan Rambu-rambunya

Kaidah fikih dalam kitab-kitab ushul fikih disebut dengan beragam istilah, namun maksudnya secara garis besar sama. Kadang disebut al-qawa’id al fiqhiyyah, atau al-qawa’id asy-syar’iyyah, atau al-qawa’id al kulliyah. Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani, kaidah fikih adalah :
اَلْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الْكُلِّيُّ الْمُنْطَبِقُ عَلىَ جُزْئِيَّاتِهِ
Hukum syar’i yang bersifat menyeluruh (kulli) yang berlaku untuk bagian-bagiannya (juz’iyat) (An-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, III/444).

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kaidah fikih mempunyai dua sifat utama. Pertama: kaidah fikih sebenarnya adalah hukum syar’i, yang di-istinbath dari dalil-dalil syar’i. Artinya, kaidah fikih sebenarnya bukan dalil syar’i (sumber hukum), melainkan hukum syar’i itu sendiri. Kedua: kaidah fikih merupakan hukum kulli, yakni hukum yang berlaku untuk banyak kasus (juz’iyyat), bukan berlaku untuk satu kasus saja (Taqiyuddin An-Nabhani, Izalah al-Atribah ‘anil Judzur, hlm. 1-2).

Misalkan kaidah fikih yang berbunyi: Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. (Apa yang tak dapat dijangkau semuanya, tidak ditinggalkan semuanya). Kaidah ini di-istinbath dari sejumlah dalil syar’i yang mewajibkan kaum Muslim untuk melaksanakan suatu taklif syariah semaksimal mungkin, di antaranya sabda Rasulullah saw.:
إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara maka lakukan itu sekuat kemampuan kalian (HR Bukhari dan Muslim). (Lihat Iman Abdul Majid Al Hadi, Qa’idah Al-Maysur La Yasquthu bi al-Ma’sur, hlm. 77).

Kaidah ini tak hanya dapat diberlakukan pada satu kasus, tetapi banyak kasus. Misalnya, jika seseorang punya utang Rp 10 juta, tetapi hanya mampu membayar Rp 5 juta, maka tak boleh dia tak membayar utang sama sekali. Dia wajib membayar walau hanya Rp 5 juta.

Contoh lain, jika seorang murid/mahasiswa harus menguasai 10 bab ilmu untuk ujian, sedangkan dia hanya mampu menguasai 7 bab saja, maka dia wajib menguasai yang 7 bab itu. Tidak boleh dia menyerah dan tidak menguasai satu bab pun. Demikian seterusnya.

Meskipun kaidah fikih bukan dalil syar’i (sumber hukum), ia dapat diamalkan seperti halnya dalil syar’I; maksudnya, dapat menjadi dasar bagi penetapan hukum-hukum syariah baru. Hanya saja hukum-hukum syariah baru ini bukan hukum syariah yang sama sekali baru, seperti halnya hukum hasil ijtihad, melainkan sekadar cabang hukum dari hukum pokok yang sudah ada (yaitu kaidah fikih itu sendiri).

Jadi pengamalan kaidah fikih hakikatnya adalah mencabangkan hukum syariah, yang diistilahkan at-tafrii’ ‘ala al hukm asy-syar’i oleh Imam Taqiyuddin an-Nabhani (An-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, III/443).

Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani, pengamalan kaidah fikih ada rambunya, yaitu disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan nash-nash syariah dalam al-Quran dan as-Sunnah. Jika pengamalan suatu kaidah fikih bertentangan dengan nash-nash syariah maka yang diamalkan adalah nas syariah, sedangkan kaidah fikihnya wajib diabaikan, yakni tidak boleh diamalkan. Hal itu karena pengamalan kaidah fikih kedudukannya sederajat dengan pengamalan Qiyas. Jika Qiyas bertentangan dengan nash al-Quran dan as-Sunnah, yang wajib diamalkan adalah nas al-Quran dan as-Sunnah, sedangkan Qiyasnya dikalahkan dan tidak boleh diamalkan (An-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, III/449).

*Penyalahgunaan Kaidah Darurat

Tidak dibenarkan menggunakan kaidah darurat untuk menjustifikasi keikutsertaan dalam Pemilu Legislatif.

Alasannya ada dua.
Pertama: pengamalan kaidah darurat tersebut tidak sah karena bertentangan dengan nas-nas syariah yang mengharamkan fungsi legislasi dalam sistem demokrasi saat ini. Pemilu Legislatif dimaksudkan untuk memilih anggota parlemen yang tugas utamanya adalah melakukan legislasi. Legislasi di parlemen haram karena legislasi ini hakikatnya adalah memberikan hak tasyri’(penetapan hukum) kepada selain Allah, sesuai prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi.

Padahal dalam Islam hak tasyri’ hanyalah milik Allah saja, bukan yang lain (M. Ahmad Mufti, At-Tasyri’ wa Sann al-Qawanin fi ad-Dawlah al-Islamiyyah, hlm. 6 & 38).
Nas-nas syariah dengan tegas membatasi hak tasyri’ sebagai hak milik Allah SWT saja (QS al-An’am [6] : 57). Karena itu wajar jika orang yang membuat hukum sendiri tanpa merujuk pada wahyu Allah disebut sebagai “tuhan-tuhan” selain Allah, karena dia telah menandingi hak Allah sebagai Pembuat Hukum (Al Musyarri’) (Lihat: QS at-Taubah [9] : 31).

Dengan demikian, jelas penggunaan kaidah darurat untuk menjustifikasi keterlibatan umat dalam Pemilu adalah batil. Pasalnya, kaidah darurat merupakan bagian kaidah fikih yang syarat penerapannya tidak boleh bertentangan dengan nas-nas syariah dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Kedua: karena kondisi daruratnya sendiri tidak ada sehingga tidak sah mengamalkan kaidahadh-dharurah tubih al—mahzhurat (kondisi darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan) untuk menjustifikasi keterlibatan umat dalam pemilu. Darurat menurut Imam Suyuthi adalah sampainya seseorang pada suatu batas yang jika dia tidak melakukan yang dilarang, maka dia akan mati atau mendekati mati (misal kehilangan anggota tubuh seperti tangan, kaki, dsb).

Contohnya boleh makan bangkai atau minum khamer bagi orang yang kalau tidak segera makan/minum dia akan terancam mati (Imam Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nazha’ir, hlm. 84-85). Definisi darurat Imam Suyuthi itu semakna dengan definisi darurat menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani, yaitu keterpaksaan yang sangat (al-idhthirar al-mulji’) yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kematian (Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, III/483). Jadi definisi darurat itu terbatas pada kondisi yang mengancam jiwa.

Inilah definisi darurat yang disepakati ulama empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali (Wahbah Zuhaili, Mawsu’ah al-Fiqh al-Islami, X/427).

Dengan demikian, jika kondisi yang ada tidak sampai mengancam jiwa, misalnya sekadar kehilangan kesempatan menjadi presiden, anggota DPR, atau anggota kabinet, jelas bukan kondisi darurat. Kondisi darurat dalam arti terancamnya jiwa sama sekali tidak terwujud ketika umat Islam tidak memilih dalam Pemilu. Apakah kalau umat Islam tidak memilih dalam Pemilu lantas terancam jiwanya? Tidak, bukan?

Persoalannya, para masyasyikh muta’akh-khirin (ulama kontemporer) ternyata cenderung melonggarkan definisi darurat. Darurat didefinisikan secara luas bukan hanya kondisi yang mengancam jiwa, tetapi juga mengancam hal-hal selain jiwa, seperti harta, akal, dan sebagainya (Wahbah Zuhaili, Mawsu’ah al-Fiqh al-Islami, 10/428-429).

Jadi seorang pegawai yang terancam dipecat oleh atasannya dapat dikategorikan dalam kondisi darurat, karena terancam hartanya (tak lagi gajian). Jika definisi darurat yang longgar seperti ini yang dipakai, memang logis kalau Pemilu dianggap darurat. Mungkin mereka menganggap dominasi kaum liberal/sekular dalam parlemen adalah kondisi darurat jika umat tidak memilih. Dengan tak memilih, umat akan terancam, meski bukan terancam nyawanya, tetapi mungkin terancam kepentingannya.

Padahal definisi darurat yang longgar itu tak dapat diterima. Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani definisi itu justru tidak sesuai dengan nash al-Quran yang menjadi sumber atau dasar definisi darurat. Misalnya, QS al-Baqarah ayat 173 jelas membatasi kondisi darurat hanya pada kondisi yang mengancam jiwa, bukan mengancam hal-hal lain di luar keselamatan jiwa (An-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, III/483).

*Penyalahgunaan Kaidah Akhaffu Dhararayn

Kaidah Akhaffu Dhararayn artinya adalah seorang Muslim boleh memilih bahaya (dharar) yang paling ringan dari dua bahaya yang ada. Kaidah ini pengertiannya sama dengan kaidahYukhtaru ahwanus-syarrayn yang telah dijelaskan di atas (M. Shidqi al-Burnu, Mawsu’ah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, XII/349).

Kaidah ini biasanya digunakan untuk menyikapi adanya dua bahaya yang diasumsikan akan menimpa umat dalam konteks Pemilu.

Pertama: bahaya kecil ketika umat Islam terlibat dalam demokrasi. Kedua: bahaya besar ketika umat Islam tidak terlibat dalam demokrasi, yaitu akan adanya dominasi orang kafir di parlemen atau kabinet, yang dapat mengancam kepentingan atau aspirasi umat Islam.
Penggunaan kaidah Akhaffu Dhararayn ini untuk membolehkan umat ikut Pemilu juga tidak dapat dibenarkan, karena beberapa alasan. Pertama: pengamalan kaidah tersebut secarasyar’i tidak sah karena tidak memenuhi syaratnya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan nash-nash al-Quran dan as-Sunnah. Sudah dijelaskan bahwa banyak nas-nas yang mengharamkan fungsi legislasi dalam sistem demokrasi saat ini.

Kedua: pengguna kaidah tersebut terjebak pada logika jumlah orang (individu), seraya melupakan aspek sistem yang ada. Diasumsikan kalau di parlemen mayoritasnya Muslim, akan baik dan tak berbahaya. Sebaliknya, kalau mayoritasnya non-Muslim akan tidak baik dan berbahaya. Padahal jumlah Muslim atau non-Muslim tidak ada efeknya secara signifikan dalam sistem demokrasi. Pasalnya, dalam sistem demokrasi, UU yang dihasilkan adalah UU kufur, tidak peduli apakah pendukung UU itu mayoritasnya Muslim atau non-Muslim. Bahkan kalaupun UU yang akan dilegislasikan adalah syariah Islam dari segi substansi hukumnya, seperti UU Perkawinan, Zakat, atau Wakaf, tetap saja prosedur legislasinya batil, yaitu tunduk pada suara mayoritas (Muhammad Syakir Syarif, Al-Musyarakah fi al-Barlaman, hlm. 91).

Ketiga: pengguna kaidah tersebut lupa terhadap fakta konkret, bahwa banyak bahaya yang menimpa umat Islam justru ketika anggota parlemen mayoritasnya Muslim. Sebagai contoh, UU Migas yang disahkan oleh DPR tahun 2001 yang mayoritasnya Muslim. UU Migas ini telah menjadi dasar Perpres (Peraturan Presiden) untuk menetapkan kenaikan BBM yang berkali-kali terjadi. Padahal kenaikan BBM telah terbukti melonjakkan berbagai harga barang dan jasa dan sudah terbukti menaikkan jumlah orang miskin di Indonesia.

*Penyalahgunaan Kaidah Ma La Yudraku Kulluhu La Yutraku Kulluhu

Kaidah ini berarti apa yang tak dapat diraih semua, jangan ditinggalkan semua. Maksudnya, umat Islam harus ikut Pemilu walaupun tidak bisa mayoritas (meraih semua kursi), jangan sampai tidak ikut memilih sama sekali.

Penggunaan kaidah ini juga tak dapat dibenarkan karena dua alasan.

Pertama: kaidah ini tidak sah untuk diterapkan karena tidak memenuhi syarat penerapannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan nas-nas syariah dalam al-Quran dan as-Sunnah. Padahal banyak nas-nas syariah yang telah mengharamkan fungsi legislasi dalam parlemen saat ini.

Kedua: kaidah tersebut hanya boleh diterapkan pada perbuatan-perbuatan yang halal, tidak boleh diterapkan untuk perbuatan yang haram, seperti legislasi di parlemen saat ini. Hal ini dapat diketahui dari dalil hadis yang mendasari kaidah ini, yaitu sabda Nabi saw., “Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara maka lakukan itu sekuat kemampuan kalian.”(HR al-Bukhari dan Muslim). Dari hadis ini dapat diketahui bahwa tidak mungkin Nabi saw. memerintahkan kecuali yang halal menurut syariah.

Karena itu, tidak boleh menerapkan kaidah tersebut untuk perbuatan yang haram.
Misalnya, kalau tidak bisa k orupsi 1 miliar, korupsi 500 juta saja. Demikian pula tidak boleh menerapkan kaidah tersebut untuk menjustifikasi keikutsertaan dalam Pemilu Legislatif. Pasalnya, Pemilu ini akan mengantarkan para wakil rakyat untuk melakukan perbuatan yang haram, yaitu melegislasi UU kufur.
WalLahu a’lam

Selasa, 24 April 2018

“THARIQAH” (METODE) DAN “USLUB” (TEKNIS) UNTUK MEMENANGKAN ISLAM

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Soal:

Menjelang pemilu/pilkada banyak pihak berdalih dengan berbagai dalil, agar kaum Muslim menggunakan hak pilihnya demi memenangkan calon tertentu. Mulai dari kasus Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir, diamnya Nabi terhadap Najasyi dan Tufail bin ‘Amru ad-Dausi saat menjadi pemimpin kaumnya, sementara mereka tidak menerapkan Islam, hingga hilf al-fudhul, dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Ustadz?

Jawab:

*Pertama*, Islam adalah agama, sekaligus ideologi. Islam tidak hanya mengajarkan ritual, spiritual dan akhlak, tetapi juga mengajarkan sistem yang mengatur kehidupan manusia. Mulai dari sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik dalam dan luar negeri, sanksi hukum dan sebagainya.

Islam juga tidak hanya menjelaskan semuanya tadi sebagai konsepsi kehidupan (majmu’ al-mafahim ‘an al-hayat), tetapi juga bagaimana semuanya itu diterapkan, dipertahankan dan diemban. Karena itu, Islam tidak hanya menjelaskan fikrah, tetapi juga thariqah.

*Kedua*, diakui atau tidak, pemahaman tentang thariqah ini telah lama hilang dari umat Islam, termasuk para ulama’nya, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah.

Karena itu, mereka tidak paham, mana hukum yang merupakan thariqah, dan mana yang tidak? Karena, mereka tidak mempunyai standar tentang thariqah itu seperti apa?

Akibatnya, mereka menggunakan demokrasi sebagai thariqah dalam meraih kekuasaan, padahal demokrasi merupakan sistem Kufur. Mereka juga tidak bisa membedakan uslub dengan thariqah, sehingga dengan berbagai dalih, mengubah hukum pemilu yang “mubah”, bahkan “haram”, menjadi wajib untuk kepentingan mereka. Di sisi lain, ada juga yang menggunakan doa sebagai thariqah, padahal doa bukan merupakan hukum thariqah.

Ada juga yang menggunakan jihad sebagai thariqah untuk meraih kekuasaan. Jihad memang hukum Islam, dan termasuk thariqah, tetapi bukan thariqah untuk meraih kekuasaan. Nah, semuanya ini membuktikan, hilangnya pemahaman umat, termasuk para ulama’nya, tentang thariqah ini.

Karena itu, penting dijelaskan tentang apa itu thariqah, dan apa bedanya thariqah dengan uslub? Al-‘Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, dalam kitabnya, Mafahim Hizb at-Tahrir, telah menjelaskan thariqah dan uslub sebagai berikut:

1⃣ *Thariqah* adalah hukum syara’ yang bersifat tetap, tidak berubah, dalam kondisi apapun, karena memang hukumnya wajib, bukan sunah apalagi mubah. Hukum tersebut terkait dengan perbuatan fisik, yang menghasilkan sesuatu yang bersifat fisik. Contoh, doa merupakan hukum Islam, juga merupakan aktivitas fisik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bersifat fisik, maka doa bukan merupakan thariqah untuk mengubah keadaan. Karena itu, tidak cukup mengubah negeri kaum Muslim hanya dengan berdoa. Begitu juga menurunkan nilai tukar dolar terhadap rupiah tidak cukup dengan berdoa. Meski orang yang berdakwah dan berjuang untuk mengubah keadaan harus selalu berdoa, dan meminta pertolongan kepada Allah SWT.

2⃣ *Uslub* adalah hukum syara’ yang dituntut oleh situasi dan kondisi. Karena itu, hukumnya mubah, tidak wajib. Kadang digunakan, kadang tidak, bergantung siatuasi dan kondisinya.
Pemilu adalah contohnya. Ketika Nabi saw. baru mengenal para sahabat Anshar, uslub pemilihan ini digunakan, karena baginda saw. belum mengenal siapa-siapa Nuqaba’ di antara mereka. Contoh lain longmach, konferensi, muktamar, seminar, rapat akbar adalah uslub untuk membentuk opini umum di tengah-tengah umat termasuk ahl an-nushrah, yang lahir dari kesadaran umum.

*Ketiga*, bahwa kemenangan umat Islam semata karena pertolongan Allah SWT. Pertolongan Allah SWT. itu diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang taat. Ini adalah janji yang pasti dari Allah SWT. Karena itu, ini harus menjadi keyakinan kita. Allah berfirman:
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
“Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [Q.s. al-Anfal [08]: 10]

Nabi saw. dan para sahabat pernah diberi pelajaran oleh Allah, ketika mereka mulai silau dengan jumlah mereka saat Perang Hunain. Allah berfirman:
﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴾
“Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (orang Mukmin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah(mu), maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai..” [Q.s. at-Taubah [09]: 25]

Karena itu, kemenangan bukan karena jumlah. Termasuk jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu. Tetapi, semata-mata karena pertolongan Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat yang sama:
﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾
“Kalaupun saja kamu tidak menolongnya (Muhammad), maka sesungguhnya Allah pasti menolongnya..” [Q.s. at-Taubah [09]: 40]

Artinya, Allah bisa memenangkan Nabi saw. sendiri tanpa pertolongan siapapun. Andai saja mereka tidak mau menolong baginda saw. untuk memenangkan agama-Nya, maka Allah SWT pasti memenangkannya. Menariknya, Q.s. at-Taubah ini turun pada tahun ke-9 H, saat seluruh Jazirah Arab sudah tunduk kepada Nabi saw. Sedangkan peristiwa yang dituturkan adalah peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Semuanya ini untuk mengingatkan Nabi saw. dan para sahabat ridhwanu-Llah ‘alaihim, agar mereka tidak melupakan sedikitpun fakta, bahwa kemenangan mereka itu hakikatnya karena pertolongan Allah semata. Bukan karena kehebatan mereka, juga bukan karena jumlah mereka.

Karena itu, ketika ada para aktivis yang berjuang untuk meraih kemenangan, yang konon untuk Islam, lalu mereka mati-matian mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, sambil menghalalkan “demokrasi” yang diharamkan oleh Allah, dan membolehkan orang Kafir menjadi penguasa, pasti mereka tidak pernah mendapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Tidakkah cukup, kasus Mursi di Mesir, Hamas di Palestina, FIS di Aljazair yang menang dalam pemilu, tapi akhirnya tidak meraih kemenangan yang diharapkan, menjadi pelajaran bagi mereka?

*Keempat*, memang benar, kemenangan semata datangnya dari Allah. Kemenangan adalah janji Allah. Tetapi, Allah SWT. juga tidak akan memberikan kemenangan kepada orang yang tidak melakukan apapun. Hanya saja, apa yang dilakukan untuk meraih kemenangan yang dijanjikan Allah harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena itu, harus berjuang dengan sungguh-sungguh dan seratus persen.

Dalam konteks kekuasaan, Nabi saw. telah menggariskan thariqah yang khas. Mengikutinya hukumnya wajib, dan jika diikuti, hasilnya pun pasti. Thariqah itu adalah membina umat untuk membentuk jamaah, dan menyiapkan mereka, sehingga mempunyai pemahaman dan kesadaran yang sahih.

Setelah dibina, dibentuk dan disiapkan, mereka melakukan interaksi di tengah-tengah umat agar umat menerima dan menjadikan ideologi mereka menjadi ideologi umat. Baru setelah semuanya itu siap, umatlah yang akan memberikan kekuasaan kepada mereka, melalui ahl an-nushrah. Ahl an-nushrah pun memberikan nushrah, setelah paham dan yakin dengan ideologi mereka. Karena itu, thalab an-nushrah merupakan satu-satunya thariqah Rasulullah saw. dalam meraih kekuasaan. Bukan yang lain.

Nushrah yang diberikan kepada Nabi saw. pun tanpa syarat, apalagi syarat yang menyalahi hukum syara’. Itulah yang dilakukan oleh kaum Anshar, ketika mereka memberikan nushrah kepada Nabi saw. saat Bai’at Aqabah II. Mereka betul-betul ikhlas memberikan kekuasaan kepada Nabi saw. tanpa imbalan apapun. Karena itu, Nabi saw. pun menerima nushrah dari mereka. Berbeda, ketika Nabi saw. hendak diberi nushrah oleh Bani ‘Amir bin Sha’sha’ah, yang mensyaratkan kekuasaan setelah Nabi saw. harus diserahkan kepada mereka, maka nushrah ini pun serta merta ditolak oleh Nabi saw.

*Kelima*, mengenai dalih sebagian orang atau kelompok, bahwa boleh saja menggunakan demokrasi, dan terlibat dalam sistem Kufur, karena beberapa alasan:

*Pertama*, Nabi saw. membiarkan Tufail bin ‘Amru ad-Dausi dan Najasyi tidak menerapkan hukum Islam kepada kaumnya. *Kedua* kasus hilf al-fudhul yang terjadi sebelum Nabi saw. diutus menjadi Nabi. *Ketiga*, kasus Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir.

Jawabannya, sebagai berikut:

1- Thufail bin ‘Amru ad-Dausi berasal dari suku Daus di barat daya Jazirah Arab, yang sangat jauh dari Makkah. Menurut al-Baghawi, “Saya kira, beliau menetap di Syam.” Ibn Hibban menuturkan, beliau masuk Islam di tangan Nabi saw. saat masih di Makkah. Setelah itu, kembali kepada kaumnya untuk mendakwahkan Islam. Ketika itu, hanya ayahnya dan Abu Hurairah yang masuk Islam. Setelah mendengar berita Nabi saw. di Madinah, beliau mengajak 75 lelaki dari kaumnya. Mereka semuanya telah masuk Islam.

Mereka, termasuk Abu Hurairah, bertemu Rasulullah di Khaibar, setelah Peristiwa Hudaibiyyah. Beliau melaporkan kepada Nabi, “Ya Rasulullah, sesungguhnya suku Daus telah menolak [dakwah], maka doakan kepada Allah agar dilaknat.” Maka, baginda saw. berdoa, “Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus.” Beliau mengikuti Umrah Qadha’ tahun ke-7 H, dan Penaklukan Kota Makkah.

Karena itu, fakta Thufail adalah fakta pengemban dakwah yang berjuang mengislamkan kaumnya, bukan fakta penguasa yang dibiarkan oleh Nabi saw. tidak menerapkan Islam. Ini tampak dari doa Nabi saw. di atas. Selain itu, negeri beliau juga jauh dari negeri dan jangkauan Nabi saw. berada.

Sedangkan diamnya Nabi saw. yang dihukumi sebagai taqrir, menurut al-‘Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, harus: (1) sebelumnya dilarang; (2) diketahui oleh Nabi, misalnya dikerjakan di hadapan Nabi, atau terjadi pada zaman baginda saw, dan baginda mengetahuinya; (3) Nabi saw. bisa mengingkari, yaitu bisa mencegah pelakunya, tetapi tidak diingkari atau dicegah. Karena itu, dalam konteks ini, diamnya Nabi tidak bisa dinyatakan sebagai taqrir, karena wilayahnya di luar jangkauan Nabi. Lalu, bagaimana mungkin Nabi saw. dianggap mendiamkan sesuatu yang seharusnya bisa diingkari, sementara wilayahnya di luar jangkau Nabi?

2- Karena itu, hal yang sama juga berlaku untuk Raja Najasyi yang berada di Habasyah, Ethiopia. Kalaulah Nabi saw. dianggap mendiamkan Raja Najasyi tidak menerapkan hukum Islam, maka diamnya Nabi saw. dalam kasus ini juga tidak bisa disebut sebagai taqrir. Di sisi lain, posisi Najasyi sebagai Muslim, meski sebagai penguasa, tetapi berada di luar otoritas wilayah Negara Islam, sehingga hukum yang sama tidak bisa diberlakukan di wilayahnya, kecuali jika diterima oleh rakyatnya. Dalam hal ini Allah berfirman:
﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾
“Jika mereka datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka.” [Q.s. al-Maidah: 42]

Ayat ini memberikan opsi, bagi orang yang tinggal di luar wilayah Negara Islam, jika datang ke wilayah Negara Islam meminta dihukum dengan hukum Islam, bisa diterim atau ditolak. Karena dia bukan warga Negara Islam. Tetapi, bagi warga Negara Islam tidak ada opsi lain, kecuali menerapkan hukum Islam. Dalam kasus Raja Najasyi, maka mafhum mukhalafah ayat ini juga bisa digunakan, sehingga kalaupun didiamkan oleh Nabi saw. tidak menerapkan sistem Islam secara kaffah, itu termasuk pengecualian, karena beliau tinggal di luar wilayah Negara Islam.

Seperti, diamnya Nabi saw. terhadap orang Kristen dan Yahudi dengan keyahudian mereka, bukan berarti persetujuan baginda saw. terhadap kekufuran mereka, tetapi karena itu merupakan pengecualian yang diberikan oleh Islam kepada mereka.

Selain itu, mengenai Raja Najasyi yang tidak bisa menjalankan hukum Islam, ada dua versi riwayat. Riwayat yang dinukil Ibn Taimiyyah, tanpa menyebut sumbernya, bahwa Raja Najasyi tidak bisa mengerjakan shalat, puasa dan zakat.

Sedangkan riwayat kedua, dituturkan oleh Qatadah dan ‘Atha’, bahwa beliau mengerjakan shalat menghadap Baitul Maqdis hingga wafatnya. Najasyi sendiri adalah gelar untuk Raja Habsyah, bukan nama orang. Dalam beberapa riwayat, nama Raja Najasyi yang masuk Islam adalah Ashhamah. Nabi saw. pun mengetahui beliau wafat dari malaikat Jibril, kemudian menshalatkannya bersama sahabat dengan shalat gaib.

3- Mengenai hilf al-fudhul yang terjadi ketika Nabi saw. belum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ketika usia baginda saw. baru 15 tahun. Saat itu, ada pria dari Zubaid, wilayah Yaman, datang ke Makkah membawa barang. Barangnya dibeli oleh al-‘Ash bin Wa’il, tetapi tidak dibayar. Singkat kata, pria ini kemudian berdiri di Ka’bah meminta tolong.

Bani Hasyim, Bani Zuhrah, Bani Taim bin Murrah akhirnya teranggil, dan berkumpul di rumah ‘Abdullah bin Jud’an. Mereka bersatu untuk melawan kezaliman al-‘Ash bin Wa’il, dan mengembalikan hak pria malang ini. Misi ini pun berhasil. Setelah menjadi Nabi, baginda saw. bersabda, “Aku telah menyaksikan pakatan bersama pamanku di rumah ‘Abdullah bin Jud’an. Betapa aku lebih menyukainya, ketimbang unta merah.” [Hr. Ahmad]. Konteks pakatan ini adalah menghilangkan kezaliman, yang hukumnya wajib.

Konteks menghilangkan kezaliman ini tidak bisa digeneralisasi untuk membentuk koalisi pemerintahan, atau terlibat dalam sistem Kufur. Sebab, jika digeneralisasi,pasti akan bertabrakan dengan dalil-dalil lain.

4- Tentang Nabi Yusuf ‘alaihi as-salam, jika ada klaim, seolah Nabi Yusuf memerintah dengan menggunakan hukum Kufur, maka klaim ini merupakan kebohongan atas nama Allah dan Nabi-Nya.

Sekaligus menuduh Nabi Yusuf melakukan maksiat, padahal para ulama’ Ahlussunnah sepakat, bahwa Nabi dan Rasul harus maksum. Karena itu, ini tidak mungkin.

Selain itu, andai saja klaim ini benar, dan tindakan Nabi Yusuf ini dibolehkan, maka kebolehan ini tidak berlaku bagi kita. Karena, syariat Nabi dan umat sebelum kita bukanlah syariat bagi kita. Sebab, masing-masing sudah diberi syariat yang berbeda [Q.s. al-Ma’idah: 48].

Karena itu, hanya ada satu thariqah untuk memenangkan Islam, yaitu dengan menegakkan Khilafah, sebagaimana thariqah yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Karena inilah satu-satunya thariqah yang benar.

Wallahu a’lam.

Senin, 23 April 2018

SALAH PAHAM TERHADAP METODE THALABUN NUSHROH

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

Meskipun metode thalabun nushroh yang diistinbath oleh Syaikh Taqiyyuddin dari dalil-dalil syara' sudah sangat jelas, tetapi masih banyak dari para peneliti yang salah paham terhadapnya, lalu mereka melemparkan tuduhan miring kepada HT.
Sebagian mereka menuduh bahwa HT meminta nushroh dari orang-orang kafir.
Sebagian mereka malah mencampur masalah thalabun nushroh sebagai metode untuk menegakkan khilafah dengan masalah minta tolong (isti'anah) dengan orang orang kafir dalam peperangan.
Sebagian mereka menuduh bahwa HT mencari nushroh dari ahlul quwwah meskipun mereka tidak menerima fikroh HT.
Sebagian mereka justru menyalahkan HT, katanya HT itu bersandar kepada kekuatan yang tidak mandiri atau tidak independen.
Sebaian mereka menuduh bahwa HT meminta nushroh kepada thaghut dan bersekutu dengannya, dan tidak mustahil bahwa mereka akan menghancurkan khilafah ketika baru berdirinya.
Dan sebagian mereka melihat bahwa HT tidak menyadari, bahwa orang orang yang dimintai nushroh oleh HT, semuanya atau sebagiannya adalah musuh yang berpotensi akan menghancurkan HT sendiri.

JAWABANKU

Untuk menjawab semua tuduhan miring dan kesalah pahaman di atas, juga untuk memahamkan orang-orang yang salah paham, sebenarnya sangat mudah, yaitu dengan ;
1) memahami dan memahamkan fakta baiat aqabah pertama sebagai syarat bagi ahli nushroh sebelum mereka benar-benar memberikan nushrohnya, yaitu syarat menerima (fikroh dan thariqah) Islam,
2) memahami dan memahamkan fakta baiat aqabah kedua sebagai baiat nushroh, himayah dan perang, dan
3) memahami dan memahamkan fakta orang-orang yang membaiat dan yang diterima baiatnya oleh Nabi Saw, yaitu sahabat anshar yang secara riil telah memiliki wilayah yang telah siap dijadikan negara Islam pertama, bukan sahabat muhajirin yang sama sekali belum memiliki wilayah kekuasaan. Dan perlu dipahami bahwa rumah, pekarangan dan ladang itu bukan wilayah kekuasaan dimaksud.

Nah dengan pemahaman terhadap tiga fakta di atas, pada tahun 1962 M, HT telah mengeluarkan takmim dengan redaksi (terjemahan) berikut;

"Pertanyaan yang bisa datang di hati, apakah ketika jama'ah (ahlul quwwah) itu telah menerima dakwah dan telah siap memberikan nushrohnya kepada dakwah dengan semua yang dimiliki, apakah jama'ah tersebut harus mengikuti kajian di dalam halaqah-halaqah dan mengharuskan dirinya menjadi anggota hizb (HT), ataukah cukup dengan memeluk fikroh dan menjelaskannya kepada mereka?

JAWABAN

Keberadaan jama'ah (ahlul quwwah) dari umat Islam, maka tidak perlu dibahas, karena Islam adalah syarat asasi dalam thalabun nushroh. Jadi jama'ah tersebut harus muslim, sehingga secara syara' nushrohnya bisa diterima.

Adapun jama'ah tersebut harus mengikuti kajian di dalam halaqah-halaqah, maka tidak diragukan lagi dan tidak perlu dibahas, karena yang menjadi topik adalah pemberian nushroh kepada suatu kelompok dakwah yang harus benar benar riil, yakni bahwa jama'ah tersebut pertama kali harus masuk ke dalam kelompok dakwah dengan mengikuti kajian di dalam halaqah-halaqahnya. Karena fikroh Islam itu harus dipahami oleh orang-orang yang akan menolongnya. Sedang hanya dengan penjelasan tanpa terlibat dalam kajian di dalam halaqah itu tidak bisa memberikan pemahaman yang mendalam.

Karena itu, jama'ah tersebut harus terlibat dalam kajian di dalam halaqah-halaqah, atau perwakilan mereka harus terlibat dalam kajian di dalam halaqah-halaqah. Sehingga kami bisa mengerti bahwa mereka benar benar telah menerima dakwah, bahwa mereka telah membenarkan dan memahami fikroh, dan bahwa mereka telah siap menolong dan dan membela fikroh.

Adapun bahwa jama'ah tersebut mengharuskan dirinya menjadi anggota hizb, maka hal ini bukan syarat untuk diterima nushrohnya, tetapi cukup mengikuti kajian di dalam halaqah-halaqah untuk menerima nushrohnya dan menganggapnya bagian dari kekuatan, dan menerima kebaikan infaknya sebagaimana kondisi setiap orang yang mengikuti kajian. Jadi mengikuti kajian adalah syarat asasi.

Kemudian dari kajian itu ada orang yang mengharuskan dirinya menjadi anggota hizb, dan ada orang yang tidak mengajukan dirinya menjadi anggota hizb, tetapi tergolong menjadi kekuatan hizb . . ." (takmim tertanggal, Rojab 1382 H / Desember 1962 M).

Takmim di atas telah membantah sejumlah tuduhan miring, dan melenyapkan syubhat dari orang orang yang salah paham, gagal paham atau bertujuan buruk kepada HT. HT benar benar telah menjelaskan topik thalabun nushroh dengan hujjah yang kuat, yaitu perbuatan / aktifitas Rosulullah berupa pencarian dan permintaan nushrohnya kepada lima belas kabilah dan anak kabilah, dimana dijelaskan bahwa Arrosul telah mengajak mereka kepada Islam, kemudian baru meminta nushroh dan himayah dari mereka. Jadi metode thalabun nushroh itu ditujukan dan diterima dari orang orang yang telah menerima dan memahami fikroh dan thariqah Islam yang telah ditabanni oleh HT, tidak dari yang lainnya.

Adapun masalah isti'anah dengan orang kafir secara individu di dalam perang, adalah masalah fiqhiyah yang ulama telah berbeda pendapat atasnya, dan masalah ini terpisah dari masalah thalabun nushroh dan disini bukan tempat pembahasannya.

Adapun bahwa thalabun nushroh kepada musuh berpotensi menghadapkan HT kepada kemarahan atau penghancuran terhadap HT sendiri, maka hal ini adalah sunnah para nabi dan rosul. Sebagaimana yang telah terjadi dengan Nabi Muhammad SAW yang banyak mendapat penolakan buruk, dan ketika pergi ke Thaif, bagaimana mereka justru mengadukannya kepada kaum Quraisy. Seandainya Nabi SAW tidak melakukan thalabun nushroh dan himayah hanya karena berpikiran akan mendapat penentangan dan keburukan, maka daulah islamiyah mungkin tidak tegak . . . . .

KENAPA HARUS DENGAN THALABUN NUSHROH?

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

Meskipun term thalabun nushroh belum dikenal dalam khazanah fuqaha dari para ulama mujtahid terdahulu, baik pada masa salaf maupun khalaf, tetapi keberadaannya tidak perlu disalahkan, disesatkan atau diinkari, selagi masih diistinbath dari dalil-dalil syara’ yang mujma’ ‘alaihi yaitu Alqur’an, Assunnah, Ijma’ sahabat dan Qiyas syar’i.

Thalabun nushroh baru diistinbath dan dimunculkan oleh Syaikh Taqiyyuddin Annabhani (pendiri Hizbut Tahrir) sebagai metode syar’i yang wajib diikuti untuk menegakkan daulah khilafah, dan menjadi bukti atau indikasi bahwa beliau adalah seorang mujtahid mutlak. Karena para ulama mujtahid terdahulu tidak hidup di suatu zaman yang kosong dari khilafah, sehingga tidak membutuhkan metode untuk menegakkan khilafah seperti saat ini. Dan meskipun pada masa itu terdapat kekosongan zaman dari khalifah, tetapi daulah khilafah masih berdiri dan tidak lenyap seperti saat ini.

Thalabun nushroh juga sangat efektif menjadi standar dan filter untuk mengungkap dan membongkar kemunculan khilafah-khilafah palsu dan batil yang keberadaannya justru sesat dan menyesatkan, karena disamping rawan terjadi penipuan atas umat Islam dengan pemakaian sejumlah term syara’ seperti khilafah, khalifah, bai’at, ta’at dll untuk menjaring warganya, juga dapat mengkaburkan dan menjadi kerikil pengganggu atas dakwah kepada penegakkan daulah khilafah yang sesungguhnya. Karena tanpa metode thalabun nushroh, siapapun dan organisasi apapun sangat mudah untuk mengklaim telah mendirikan khilafah, seperti halnya organisasi Khilafatul Muslimin.

Dan dengan metode thalabun nushroh pula dapat kita ketahui bahwa, 1) kaum muslimin benar-benar telah siap atau belum siap untuk menegakkan khilafah, 2) khilafah yang diklaim berdiri benar-benar khilafah atau khilafah palsu, batil dan tipuan, 3) khilafah yang berdiri benar-benar dari pertolongan Allah Swt atau ghurur (tipu daya) dari setan.

DALIL THALABUN NUSHROH

Adalah dalil-dalil syara’, baik dari Alqur’an, Assunnah maupun Ijmak, yang mewajibkan kepada kita untuk mengikuti serta menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladan. Siapapun yang memiliki sedikit ilmu pasti mengetahui hal ini, maka tidak perlu saya datangkan disini. Karena yang mendesak kita butuhkan disini adalah pemahaman dan penempatan terhadap dalil dengan tepat dan benar.

Siapa saja yang meneliti siroh nabawiyah, ia memahami bahwa Rosululloh SAW benar-benar telah melakukan thalabun nushroh dari para pemimpin yang memiliki kekuatan, meskipun mendapatkan penolakan yang buruk dari sejumlah kabilah, tetapi beliau tetap melakukannya dan terus mengulang-ulangnya tanpa berhenti. Bahkan Ibnu Sa’ed dalam Thabaqatnya menuturkan bahwa Nabi SAW telah melakukan thalabun nushroh kepada lima belas kabilah dan anak kabilah. Ini menunjukkan bahwa thalabun nushroh adalah perintah dari Alloh SWT kepada Rosululloh SAW.

Rosululloh SAW melakukan thalabun nushroh dan himayah (perlindungan) dari berbagai kabilah dan dari orang-orang yang memiliki kekuatan, perlindungan dan kemuliaan, setelah wafatnya istri tercinta Khadijah dan pamannya Abu Thalib tiga tahun sebelum hijrah ke Madinah, sampai terjadi aqad bai’at aqabah kedua... Dalam siroh Ibnu Hisyam disebutkan, bahwa Ibnu Ishaq berkata: “Ketika Abu Thalib meninggal, maka kaum Quraisy menyakiti Rosululloh Saw melebihi ketika Abu Thalib masih hidup. Lalu Rosululloh Saw keluar ke Thaif untuk mencari pertolongan dan perlindungan dari Tsaqif, beliau mengharap mereka mau menerima agama yang dibawanya dari Alloh SWT.” Namun beliau kembali dari Thaif dengan membawa kekecewaan.

Ibnu Ishaq berkata: “Kemudian Rosululloh Saw kembali datang ke Mekkah, sedang kaumnya semakin menyelisihi dan menjauhi agamanya, selain kelompok kecil yang lemah dari orang-orang yang telah beriman kepadanya. Kemudian di musim haji beliau menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab. Beliau mengajak mereka kembali kepada Alloh dan memberi khabar bahwa beliau adalah nabi yang diutus, dan beliau meminta agar mereka membenarkan dan melindunginya, sampai beliau bisa menjelaskan kepada mereka agama yang Alloh mengutusnya dengannya”. Ibnu Ishaq barkata: “Maka Rosululloh SAW tidak berhenti atas aktifitasnya, setiap kali manusia berkumpul di musim haji, beliau mendatangi mereka dan mengajak kabilah-kabilah itu kepada Alloh dan kepada Islam. Beliau menawarkan dirinya kepada mereka, dan menawarkan petunjuk dan rohmat yang dibawanya dari Alloh. Dan tidaklah beliau mendengar ada orang Arab yang punya nama dan kemuliaan datang ke Mekah, kecuali beliau segera menemuinya, lalu mengajaknya kepada Alloh dan menawarkan agama yang dibawanya.”

Dari aktifitas Nabi SAW diatas dapat kita pahami;

Pertama, Nabi SAW mendatangi sejumlah kabilah layaknya sebuah institusi dan mendatangi para pemimpin dan penghulu dan orang-orang yang memiliki kekuatan, perlindungan, kemuliaan dan kedudukan.

Kedua, Nabi melakukan thalabun nushroh dan himayah dari ahlul quwwah dan man’ah, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan memberi pertolongan dan perlindungan. Nabi tidak mendatangi mereka, kecuali agar mereka menolong dan melindungi dirinya dan dakwahnya, setelah mereka beriman dan membenarkannya.

Sampai akhirnya datang kepada Nabi SAW utusan penduduk Madinah dari suku Aus dan Khazroj, setelah Mush’ab bin ‘Umair tinggal bersama mereka selama setahun. Beliau Saw berjanji kepada mereka untuk bertemu di Aqabah, dan seterusnya terjadilah aqad bai’at aqabah kedua atas dasar nushroh dan himayah, dan sebagai bai’at perang. Dengan demikian, Nabi telah menemukan institusi yang menolong dan melindunginya, dan ketika itu beliau baru berhenti dari aktifitas thalabun nushroh dan himayah.

Dengan demikian, aktifitas thalabun nushroh dan himayah dari sejumlah kabilah, dari mereka yang memiliki kekuatan, perlindungan dan kemuliaan yang tanpa henti dilakukan oleh Nabi sampai terjadi aqad bai’at aqabah kedua, yaitu bai’at pertolongan, perlindungan dan perang, adalah dalil yang menunjukkan dengan sangat jelas bahwa thalabun nushroh adalah bagian dari metode, dan hukum syara’ yang wajib diikuti.

Dan dengan demikian pula, menjadi sangat jelas bahwa mekanisme untuk bisa sampai kepada pemerintahan dan menegakkan daulah Islam, adalah hukum syara’ yang kita wajib terikat dengannya. Sedang menyalahi dan menggantinya dengan bentuk dan ketetapan yang lain adalah kemunduran, bahkan penyimpangan dan pembelokan dari tujuan, dimana tidak dikehendaki darinya kecuali penyesatan terhadap para aktifis dakwah dan terhadap umat Islam, dari hukum-hukum syara’ yang praktis, juga permainan dan penghancuran terhadap mereka dan terhadap Hizbut Tahrir.

Wallohu a'lam bishshawaab ...