Kamis, 25 Januari 2018

Hizbut Tahrir Mengkafirkan Kaum Muslim ?

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

Kita pahami dulu tentang pengkafiran (takfiir).
Terkait hal pengkafiran terhadap kaum / orang muslim, maka terbagi menjadi dua bagian ; pengkafiran secara umum [ta'mim] dan pengkafiran secara khusus [takhshish].

1- Pengkafiran secara umum memang dibolehkan dan telah dilakukan oleh para ulama, baik ulama salaf, ulama khalaf, ulama mutaakhirin maupun ulama mu'ashirin. Sebagai contohnya ketika para ulama berbicara dalam bab riddah [murtad], maka di sana selalu dikatakan; "Barang siapa yang berkata begini, maka ia kafir. Barang siapa yang mengerjakan ini, maka ia kafir. Barang siapa yang menyakini ini, maka ia kafir………".

Bagi siapa saja yang telah membaca kitab-kitab fiqih terutama dalam bab riddah dan kitab-kitab tauhid [yang membahas ilmu kalam], maka ia pasti mengerti bahwa di sana terdapat ratusan takfir secara umum, bahkan ribuan yang telah dilakukan oleh para ulama. Di sini saya tidak akan mengutipnya, karena masalah ini terlalu mudah untuk diketahui dan dari kitab-kitab yang juga mudah didapat.

Demikian juga yang biasa dilakukan oleh sebagian dari saudara-saudara kita dari syabab Hizbut Tahrir adalah takfir secara umum dengan mengikuti dalil-dalil yang juga berbicara masalah takfir, seperti takfir secara umum yang dilakukan oleh Al-Qur'an berikut;
ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ .
"Dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum sesuai yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir". QS. Al-Maidah ayat 44. dan ayat-ayat yang lain.

Juga takfir secara umum terdapat dalam banyak hadis di antaranya adalah hadis;
ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﻋﺮﺍﻓﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻫﻨﺎ ﻓﺼﺪﻗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ .
"Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu ia membenarkan dengan apa yang dikatakannya, maka ia benar-benar kafir terhadap sesuatu yang telah diturunkan kepada Muhammad saw.".

Juga shahabat Ali ra. berkata:
ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ ﺳﺎﺣﺮ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻛﺎﻓﺮ .
"Dukun itu tukang sihir, sedangkan tukang sihir itu kafir".

2- Pengkafiran secara khusus [dengan menunjuk langsung batang hidung seorang muslim atau dengan menyebut namanya], maka tidak dibolehkan, dan kalau yang dikafirkan itu bukan orang murtad atau orang kafir, maka kekafiran itu kembali kepada orang yang mengafirkan. Karena siapa saja diantara kaum muslim yang telah membaca dua kalimat syahadat, maka ia adalah orang muslim yang akan masuk surga dan tidak boleh dikafirkan. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:
ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ . ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .
"Barang siapa mati sedangkan ia meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah (dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah), maka ia akan masuk surga".

Dan sabda Nabi saw.;
ﻣﻦ ﻟﻘﻴﺖ ﻳﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻴﻘﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﺒﺸﺮﻩ ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ . ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .
"Siapa saja yang kamu jumpai sedang ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah (dan Muhammad adalah utusan Allah), dengan penuh yakin hatinya dengannya, maka senangkanlah dia dengan surga". Dan nas-nas yang lain.

Imam Nawawi rh dalam Syarah Muslimnya berkata;
"Ketahuilah bahwa madzhab ahlul haq, sesungguhnya seseorang dari ahlil qiblat tidak kafir sebab dosa, dan tidak kafir ahlul ahwa' wal bida', dan bahwa orang yang mengingkari perkara agama Islam yang telah diketahui secara pasti, maka ia dihukumi murtad dan kufur, kecuali ketika ia baru masuk Islam, atau ia tumbuh di hutan yang jauh, dan sesamanya, dari orang yang Islam masih samar atasnya, maka ia diberitahu tentang itu. Lalu ketika ia tetap pada pendiriannya, maka ia dihukumi kafir. Begitu pula hukumnya orang yang meghalalkan zina atau khamer atau membunuh atau sesamanya dari perkara-perkara yang diharamkan yang keharamannya diketahui secara pasti……".

Juga Doktor Abdullah Faqih dalam Fatawa Asy-Syabakah Al-Islamiyyah jilid 2 hal. 5, tertanggal 29 Jumadaa Tsaniyyah 1422 H, berkata:

“Sedangkan mengenai pengkafiran, sesungguhnya hukum kufur adalah hukum syar'iy. Orang kafir adalah orang yang telah dikafirkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya saw. Pengkafiran itu bukan hak seseorang diantara menusia, tetapi menjadi hak Allah swt.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rh berkata: "Tidak ada hak bagi seseorang untuk mengkafirkan seseorang diantara kaum muslim, meskipun ia salah dan keliru, sehingga ditegakkan terhadapnya hujjah dan dijelaskan kepadanya jalan. Barang siapa ke-Islamannya telah tetap dengan yakin, maka Islam itu akan tetap padanya dan tidak hilang hanya karena syakk (keraguan). Bahkan ke-Islamannya tidak dapat hilang keculai setelah ditegakkan terhadapnya hujjah dan dihilangkan darinya shubhat.

Seorang muslim tidak menjadi kafir hanya karena kesalahan atau tergelincir, bahkan tidak menjadi kafir karena terjatuh dalam perkara dimana dalil menunjukkan bahwa perkara itu adalah kufur besar yang mengeluarkannya dari Islam. Seorang muslim tidak menjadi kafir kecuali setelah tetapnya syarat-syarat pengkafiran dan tidak adanya peghalang pegkafiran itu".

Semoga bermanfaat
Wallahu a'lam bishshawaab ...

Jumat, 12 Januari 2018

Khilafah: Wajib Tunggal Atau Boleh Lebih Dari Satu?

Oleh : KH. M. Shiddiq Al-Jawi, S.Si, MSI

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

Khilafah telah menjadi pembicaraan publik di Indonesia akhir-akhir ini, baik pada level pemerintah maupun level masyarakat dengan berbagai segmennya. Seorang tokoh ormas Islam pun kemudian melontarkan ide “Khilafah Nasionalis”, sebagai lawan dari “Khilafah Internasionalis” yang ditolaknya tanpa alasan syar’i. Ide “Khilafah Nasionalis” nampaknya dimaksudkan untuk mengkrompomikan dua ide yang bertentangan (kontradiktif), yaitu Khilafah sebagai ajaran Islam di satu sisi, dengan ide negara-bangsa pada sisi lain.

Terlepas apakah lontaran itu serius atau hanya retorika kosong, ada persoalan yang muncul dengan ide “Khilafah Nasionalis” tersebut. Jika ide ini diterapkan, niscaya akan muncul fenomena ta’addud al-Khilafah (berbilangnya Khilafah), yakni adanya lebih dari satu negara Khilafah di Dunia Islam. Misalnya, akan ada Khilafah Indonesia, Khilafah Malaysia, Khilafah Brunei, dan seterusnya. Apakah kondisi seperti ini dibenarkan Syariah Islam? Bolehkah ada lebih dari satu Khilafah pada waktu yang sama di Dunia Islam?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jelas menunjukkan strategisnya kajian tentang apakah Khilafah itu memang boleh ta’addud (berbilang), yaitu lebih dari satu, ataukah wajib hanya satu saja untuk seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia walau berbeda-beda bangsa? Makalah ini berusaha menjawab persoalan krusial tersebut.

Mendudukkan Ikhtilaf

Apakah ada ikhtilaf (perbedaan pendapat) di kalangan fuqoha mengenai hukum mengangkat khalifah (nashbul khalifah) dan juga mengenai apakah Khilafah wajib satu ataukah boleh berbilang? Jawabannya adalah tidak ada ikhtilaf di kalangan fuqoha` bahwa mengangkat khalifah (nashbul khalifah) adalah fardhu, demikian pula tidak ada ikhtilaf bahwa tidak boleh mengangkat dua orang khalifah yang berada pada daerah yang sama (fi shuq’in waahidin). (Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, Qawa’id Nizham Al Hukm fil Islam, hlm. 313).

Tidak adanya ikhtilaf mengenai haramnya mengangkat dua khalifah pada daerah yang sama, dijelaskan dalam kitab Ghayatul Maram fi ‘Ilmil Kalam karya Imam Al Amidi hlm. 382 sebagai berikut :
ولا خلاف في أنه لا يجوز عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد، متضايق الأقطار، و متقارب الأمصار
“Tidak ada ikhtilaf bahwa tidak boleh mengadakan akad Imamah (Khilafah) bagi dua orang di satu daerah yang sama, yang berhimpitan negeri-negerinya dan berdekatan kota-kotanya.” (Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, Qawa’id Nizham Al Hukm fil Islam, hlm. 313).

Jadi, ikhtilaf fuqoha` dalam masalah ini hanya terjadi pada kasus pengangkatan dua orang khalifah yang berada di dua daerah yang berjauhan, bukan pada daerah yang sama. Dalam masalah ini ada dua pendapat : Pendapat pertama, boleh mengangkat dua khalifah. Atau dengan kata lain kaum muslimin boleh memiliki lebih dari satu negara Khilafah. Ini merupakan pendapat Zaidiyah, Karamiyah, Abu Ishaq Al Isfaroyini, Abdul Qahir Al Baghdadi, sebagian ulama Syafi’iyyah, dan Imam Haramain (Juwaini).

Pendapat kedua, tidak boleh mengangkat dua khalifah. Atau dengan kata lain, kaum muslimin di seluruh dunia tidak boleh memiliki lebih dari satu negara Khilafah. Inilah pendapat jumhur ulama, seperti Ibnu Hazm, Al Kamal Ibnul Humam, Abu Ya’la Al Farra`, Asy Sya’rani, Qadhi Abdul Jabbar, Al Iiji, Al Jurjani, Al Qalqasyandi, Al Amidi, An Nawawi, Al Mawardi, At Taftazani, Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, Ahmad, dan lain-lain. (Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, Qawa’id Nizham Al Hukm fil Islam, hlm. 314).

Dalil Masing-Masing Pendapat

Pendapat pertama menyatakan bahwa jika dua tempat berjauhan, maka boleh mengangkat dua khalifah. Pendapat pertama ini berdalil dengan dalil-dalil aqli (hujjah ‘aqliyyah), di antaranya sebagai berikut :

Pertama, mengangkat dua khalifah boleh jika ada hajat (kebutuhan) untuk mengangkat dua khalifah. Ini merupakan pendapat Abu Ishaq Isfarayini dan Imam Haramain.

Kedua, mengangkat dua khalifah boleh jika terdapat jarak yang jauh di antara dua khalifah. Ini pendapat Imam Haramain.

Ketiga, mengangkat dua khalifah boleh jika di antara dua Khalifah terdapat pemisah alami (haajiz thabi’iy) seperti laut, atau ada musuh di antara keduanya, yang tidak mampu dikalahkan oleh salah satu dari keduanya. Ini pendapat Abdul Qahir Al Baghdadi. (Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, Qawa’id Nizham Al Hukm fil Islam, hlm. 313; Jamal Ahmad Sayyid Jaad Al Marakbi, Al Khilafah Al Islamiyyah Bayna Nuzhum Al Hukm Al Mu’ashirah, hlm. 65-67).

Adapun pendapat kedua yang merupakan pendapat jumhur (mayoritas) ulama, menegaskan Khilafah wajib hanya satu. Dengan kata lain umat Islam tidak boleh mengangkat dua khalifah walaupun umat Islam berada di dua tempat yang berjauhan, seperti misalnya Maroko dengan Merauke (Indonesia).

Pendapat kedua dalilnya adalah dalil-dalil syar’i, berupa As Sunnah dan Ijma’ Shahabat.

Dalil pertama adalah As Sunnah, ada 5 (lima) nash sebagai berikut :

Pertama, sabda Rasulullah SAW :
إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم
“Jika keluar tiga orang dalam suatu perjalanan, maka hendaklah mereka memilih pemimpin satu orang dari mereka.” (HR Abu Dawud no 3608).

Hadits tersebut menurut manthuq (makna tersurat) mewajibkan adanya satu pemimpin untuk tiga orang dalam sebuah perjalanan. Menurut mafhum mukhalafah (makna tersirat yang berkebalikan dari makna tersurat) dari hadits tersebut, yakni dari lafazh “ahadahum” (satu orang dari mereka), berarti tidak boleh hukumnya mengangkat pemimpin lebih dari satu. Dan jika untuk tiga orang dalam perjalanan saja tidak boleh mengangkat pemimpin lebih dari satu, maka berdasarkan mafhum muwafaqah (makna tersirat yang bersesuaian dengan makna tersurat), berarti lebih tidak boleh lagi ada lebih dari satu khalifah bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. (Imam Syaukani, Nailul Authar, 8/265).

Kedua, sabda Rasulullah SAW :
ومن بايع إماما، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر
“Dan siapa saja yang telah membaiat seorang Imam (Khalifah), lalu memberikan kepadanya genggaman tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah dia mentaatinya dengan sekuat kemampuannya. Maka jika datang orang lain yang hendak mencabut kekuasaan Imam itu, maka penggallah leher orang lain itu.” (HR Muslim no 1844).

Ketiga, sabda Rasulullah SAW :
إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما
“Jika telah dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (HR Muslim no 1853).

Keempat, sabda Rasulullah SAW :
من أتاكم، وأمركم جميع، على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه
“Siapa saja yang datang kepada kalian –sedangkan urusan kalian seluruhnya ada pada satu orang laki-laki (Khalifah)– [orang yang datang itu] hendak memecah belah kesatuan kalian dan mencerai-beraikan jamaah kalian, maka bunuhlah dia.” (HR Muslim no 1852).

Kelima, sabda Rasulullah SAW :
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم
“Dahulu Bani Israil diatur oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, dia digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada lagi nabi sesudahku. Yang akan ada adalah para khalifah dan jumlah mereka akan banyak. Mereka [para shahabat] bertanya,’Lalu apa yang Engkau perintahkan kepada kami [ketika khalifah jumlahnya banyak]?” Nabi SAW bersabda,”Penuhilah baiat untuk khalifah yang pertama, yang pertama. Berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada mereka mengenai urusan rakyat yang diamanahkan kepada mereka .” (HR Muslim no 1842).

Setelah memaparkan lima hadits di atas, Syekh Mahmud Abdul Majid Al Khalidi berkata :
هذه الأحاديث الخمسة، وهي أحاديث صحيحة، تدل دلالة واضحة على وحدة الخلافة، و أنه لا يجوز أن يكون للمسلمين إلا دولة واحدة.
“Lima hadits ini –dan ia adalah hadits-hadits yang shahih– menunjukkan dengan jelas mengenai kesatuan (ketunggalan) Khilafah, dan bahwa tidak boleh kaum muslimin mempunyai negara kecuali satu negara saja.” (Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, Qawa’id Nizham Al Hukm fil Islam, hlm. 316).

Dalil kedua, yaitu Ijma’ Shahabat (kesepakatan para shahabat Nabi SAW) juga menegaskan ketunggalan Khilafah bagi kaum muslimin. Ijma’ Shahabat iu terwujud pada saat pertemuan para shahabat Nabi di Saqiifah Bani Saa’idah untuk membicarakan pemimpin umat pengganti Rasulullah SAW yang telah wafat. Pada saat itu, seorang shahabat Nabi dari golongan Anshar, yakni Al Hubab Ibnul Mundzir mengusulkan,”Dari kami seorang pemimpin, dan dari kalian seorang pemimpin (minna amiir wa minkum amiir).” Maka Abu Bakar Shiddiq dengan tegas membantah perkataan Al Hubab Ibnul Mundzir itu dengan berkata :
أنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران
“Sesungguhnya tidaklah halal kaum muslimin mempunyai dua orang pemimpin.” (HR Al Baihaqi, Sunan Baihaqi, Juz 8 hlm. 145). Perkataan Abu Bakar Shiddiq itu didengar oleh para shahabat dan tak ada seorang pun yang mengingkarinya. Maka terwujudlah di sini Ijma’ Shahabat (kesepakatan para shahabat Nabi) mengenai ketunggalan Khilafah. (Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, Qawa’id Nizham Al Hukm fil Islam, hlm. 316).

Tarjih

Pendapat yang rajih (lebih kuat) adalah pendapat kedua, yaitu pendapat jumhur ulama, termasuk mazhab yang empat, yang menetapkan wajibnya wahdatul Khilafah (ketunggalan Khilafah) dan haramnya lebih dari satu orang khalifah bagi seluruh umat Islam. Alasan pentarjihan pendapat jumhur tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, pendapat yang membolehkan lebih dari satu khalifah, hanya didukung oleh dalil aqli, bukan dalil syar’i, baik ayat Al Qur`an maun Al Hadits. Padahal masalah yang dibahas adalah hukum syar’i yang dalilnya wajib dalil syar’i, bukan dalil aqli. Dalam pembahasan hukum syar’i, dalilnya wajib dalil syar’i, bukan dalil aqli, sesuai dengan definisi hukum syar’i itu sendiri, yaitu sbb :
الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد
“Hukum syar’i adalah khithab (seruan/firman) dari Allah sebagai Pembuat Syariah yang berkaitan dengan perbuatan para hamba.”

Yang dimaksud Khithaabusy Syaari’ adalah dalil syar’i, yaitu apa-apa yang terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dan apa yang ditunjukkan oleh keduanya, yaitu Ijma’ dan Qiyas, bukan yang lain (dalil aqli).

Kedua, pendapat yang membolehkan lebih dari satu khalifah, pada sebagiannya, khususnya pendapat Al Juwaini, Al Isfaroyini, dan Al Baghdadi, sebenarnya menunjukkan hukum dalam kondisi darurat (rukhsah), seperti adanya lautan atau musuh yang memisahkan dua khalifah. Jadi pendapat tersebut bukan menunjukkan hukum asal (azimah).

Artinya, sebenarnya pendapat yang membolehkan lebih dari satu khalifah itu, mengakui hukum asal (azimah) yang ada, yaitu wajib tunggalnya Khilafah (wahdatul Khilafah) dan haram Khilafah lebih dari satu (berbilang). Syekh Al Marakby menganalisis pendapat pertama tersebut dengan berkata :
فالأصل عدم جواز التعدد فإذا استدعت الضرورة ذلك جاز…فالتعدد محظور أصلا أباحته الضرورة فإذا زالت الضرورة حرم التعدد
“[Pendapat yang membolehkan berbilangnya Khilafah tersebut] hukum asalnya sebenarnya tak membolehkan berbilangnya Khilafah. Jika kondisi darurat mengharuskan berbilangnya Khilafah, barulah boleh ada lebih dari satu Khilafah. Jadi berbilangnya Khilafah hukum asalnya haram, yang dibolehkan oleh kondisi darurat. Maka jika kondisi darurat ini lenyap, haram hukumnya Khilafah lebih dari satu.” (Jamal Ahmad Sayyid Jaad Al Marakbi, Al Khilafah Al Islamiyyah Bayna Nuzhum Al Hukm Al Mu’ashirah, hlm. 65-66)

Ketiga, pendapat kedua tersebut, yang mewajibkan ketunggalan Khilafah, didukung oleh dalil-dalil syar’i yang sangat kuat dari As Sunnah dan Ijma’ Shahabat. Sebagai contoh, hadits Nabi SAW :
إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما
“Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (HR Muslim no 1853).

Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi ‘Ala Shahih Muslim memberi syarah (penjelasan) hadits tersebut dengan berkata :
إذا بويع الخليفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها و بيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها…وهذا هو الصواب الذي عليه…جماهير العلماء
“Jika dibaiat seorang khalifah setelah khalifah [sebelumnya], maka baiat untuk khalifah pertama hukumnya sah yang wajib dipenuhi. Sedang baiat untuk khalifah kedua hukumnya batal yang haram untuk dipenuhi…Inilah pendapat yang benar yang menjadi pendapat jumhur ulama.” (Imam Nawawi, Syarah Nawawi ‘Ala Shahih Muslim, Juz XII hlm. 231).

Dengan demikian, jelaslah bahwa pendapat jumhur inilah yang pendapat yang benar (shawwaab) dan pendapat yang lebih kuat (raajih). Pendapat ini pula yang menjadi pendirian dari imam mazhab yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, radhiyallahu ‘anhum. Syekh Abdurrahman Al Jaziri menjelaskan pendapat empat imam mazhab mengenai ketunggalan Khilafah (wahdatul Khilafah) tersebut sebagai berikut:
وقال الشيخ عبد الرحمن الجزيري (1360 ه) : ) إِتَّفَقَ اْلأَئِمَّةُ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالىَ عَلىَ أَنَّ اْلإِمَامَةَ فَرْضٌ وَأَنَّهُ لاَ بُدَّ لِلْمُسْلِمِيْنَ مِنْ إِمَامٍ يُقِيْمُ شَعَائِرَ الدِّيْنِ وَيُنْصِفُ الْمَظْلُوْمِيْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ وَعَلىَ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ عَلىَ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ وَقْتٍ وَاحِدٍ فِيْ جَمِيْعِ الدُّنْيَا إِمَامَانِ لاَ مُتَّفِقَانِ وَلاَ مُفْتَرِقَانِ ). الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 416
Syeikh Abdurrahman Al Jaziri berkata (w. 1360 H), ”Telah sepakat para imam [yang empat; Abu Hanifah. Malik, Syafi’i, dan Ahmad] bahwa Imamah (Khilafah) adalah fardhu; dan bahwa tak boleh tidak kaum muslimin harus mempunyai seorang Imam yang menegakkan syiar-syiar agama dan melindungi orang-orang yang dizhalimi dari orang-orang zhalim; dan bahwa tak boleh kaum muslimin pada waktu yang sama di seluruh dunia mempunyai dua Imam, baik keduanya sepakat maupun bertentangan.” (Abdurrahman Al Jaziri, Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah, V/416).

Kesimpulan

Dari kajian di atas dapat diambil 5 (lima) kesimpulan sebagai berikut;

Pertama, tidak ada ikhtilaf mengenai wajibnya mengangkat khalifah (nashbul khalifah).

Kedua, tidak ada ikhtilaf mengenai tidak bolehnya mengangkat dua khalifah pada daerah yang sama (fi suq’in wahidin).

Ketiga, ikhtilaf yang ada hanyalah mengenai hukum mengangkat dua khalifah jika keduanya berada pada dua daerah yang berjauhan.

Keempat, jika terdapat dua daerah yang berjauhan, ada dua pendapat : sebagian ulama membolehkan berbilangnya Khilafah, sedangkan jumhur ulama mengharamkan berbilangnya Khilafah dan tetap mewajibkan ketunggalan Khilafah (wahdatul Khilafah).

Kelima, pendapat yang rajih (lebih kuat) adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa jika dua daerah berjauhan maka haram hukumnya mengangkat dua khalifah dan tetap wajib adanya ketunggalan Khilafah (wahdatul Khilafah). Wallahu a’lam.[]

Selasa, 02 Januari 2018

BENARKAH “KHILAFAH ALA HTI” BUKAN AJARAN ISLAM?

Oleh : KH. M. Shiddiq Al Jawi

Pemerintah diberitakan akan membuktikan apa yang disebut “Khilafah ala HTI” adalah bukan ajaran Islam. Anggota Tim Kuasa Hukum Pemerintah, Achmad Budi Prayoga (20/12), mengatakan pembuktian itu akan dibeberkan berdasarkan dalil-dalil yang dirumuskan sejumlah ahli hukum tata negara seperti Azyumardi Azra dan Mahfud MD dalam persidangan lanjutan gugatan HTI atas pembubarannya di PTUN. ( https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/989437-pemerintah-akan-buktikan-khilafah-ala-hti-bukan-ajaran-islam , diakses 20 Desember 2017).

Sejalan dengan misi pemerintah itu, penolakan terhadap apa yang disebut “Khilafah ala HTI” juga dilakukan oleh sebagian ulama di Indonesia. KH Afifuddin Muhajir dalam acara bedah bukunya yang berjudul Fiqh Tata Negara, di Bondowoso, Senin (25/12) mengatakan bahwa Indonesia berpeluang menjadi negara Khilafah secara substansial bukan secara wadah. Namun khilafah yang dimaksudkan oleh KH Afifuddin Muhajir bukanlah khilafah versi HTI melainkan khilafah versi Al Mawardi, yang menurut beliau secara substansial tugas khilafah itu ada dua, yaitu menjaga agama dan mengurus dunia. Maka dari itu, sebagaimana kata KH Afifudin Muhajir,”Kalau ada negara yang pemimpinnya melaksanakan dua tugas itu sesungguhnya intinya sudah khilafah. Sementara yang diinginkan HTI, umat Islam seluruh dunia dipimpin seorang pemimpin.” (https://jatim.antaranews.com/lihat/berita/246207/ulama-indonesia-bisa-menjadi-negara-khilafah , diakses 25 Desember 2017).

Dari penjelasan KH Afifuddin Muhajir tersebut, nampak bahwa beliau ingin membuktikan bahwa Khilafah versi HTI berbeda dengan Khilafah versi Al Mawardi. Perbedaan tersebut khususnya terletak pada cakupan kepemimpinan, yakni apakah umat Islam seluruh dunia itu harus dipimpin oleh seorang pemimpin saja ataukah boleh dipimpin oleh lebih dari seorang pemimpin seperti sekarang ini. Dari ungkapan KH Afifuddin Muhajir tersebut, nampaknya beliau memahami bahwa Khilafah ala HTI menghendaki umat Islam seluruh dunia dipimpin oleh seorang pemimpin. Sedangkan Khilafah ala Al Mawardi, menurut beliau, membolehkan umat Islam seluruh dunia dipimpin oleh lebih dari satu orang pemimpin. Pertanyaan kritisnya, benarkah Al Mawardi berpendapat demikian? Benarkah khilafah ala Al Mawardi berbeda dengan khilafah ala HTI dalam hal cakupan kepemimpinan?

Sesungguhnya tidaklah benar Imam Al Mawardi membolehkan adanya lebih dari seorang khalifah bagi umat Islam. Imam Al Mawardi (w. 450 H) sendiri menegaskan sebagai berikut dalam kalimat otentiknya :
ﺇﺫﺍﻋﻘﺪﺕ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻹﻣﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻟﻢ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺇﻣﺎﻣﺘﻬﻤﺎ ﻹﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻸﻣﺔ ﺇﻣﺎﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ...
“Jika diadakan akad Imamah [Khilafah] bagi dua orang Imam [Khalifah] di sebuah negeri, maka tidak sah akad Imamah [Khilafah] bagi keduanya, karena tidak boleh umat Islam mempunyai dua orang Imam [Khalifah] pada waktu yang sama…” (Imam Al Mawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyyah, Beirut : Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, hlm. 9).

Dari kutipan original tersebut di atas, jelaslah bahwa pendapat Imam Al Mawardi sebenarnya sejalan dengan pendapat jumhur ulama, termasuk pendapat HTI, yakni bahwa umat Islam di seluruh dunia hanya boleh dipimpin oleh satu orang pemimpin (khalifah) saja, tidak boleh lebih. (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, Beirut, Darul Ummah, Cet. V, 2003, Juz II, hlm. 38; Muqaddimah Ad Dustuur, Beirut, Darul Ummah, Cet. II, 2009, Juz I, hlm. 110).

Maka dari itu, adalah suatu kebohongan jika ada yang mengatakan bahwa Imam Al Mawardi membolehkan umat Islam seluruh dunia dipimpin oleh lebih dari satu orang pemimpin.
Pendapat Imam Al Mawardi yang tidak membolehkan lebih dari satu orang pemimpin bagi umat Islam seluruh dunia, bukanlah pendapat yang aneh (syadz) atau pendapat sempalan yang menyimpang dari ajaran Islam. Pendapat Imam Al Mawardi itu justru adalah pendapat yang sejalan dengan jumhur (mayoritas) ulama. Berikut ini kutipan beberapa pendapat ulama yang sejalan dengan pendapat Imam Al Mawardi tersebut.

Imam Ibnu Hazm (w. 456 H) dalam kitabnya Al Muhalla mengatakan :
ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺇﻻ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ...
“Dan tidaklah halal di seluruh dunia ini kecuali dipimpin hanya oleh satu orang Imam [Khalifah] saja...” (Imam Ibnu Hazm Al Andalusi, Al Muhalla bi Al Aatsaar, Beirut : Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1988, Juz VIII, hlm. 422).

Qadhi As Simnaani (w. 499 H) dalam kitabnya Raudhat Al Qudhah wa Thariq An Najah berkata :
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺪﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ
“Tidak boleh ada lebih dari satu orang Imam [Khalifah] pada waktu yang sama.” (Ali bin Muhammad As Simnani, Raudhat Al Qudhah wa Thariq An Najah, Beirut : Mu`assasah Ar Risalah, Cet. II, 1984, Juz I, hlm. 29).

Imam Al Iiji (w. 756 H) dalam kitabnya Al Mawaaqif fi ‘Ilm Al Kalaam :
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻹﻣﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻘﻊ ...
“Tidak boleh akad [baiat] bagi dua orang Imam [Khalifah] di satu wilayah yang sama...” (Imam Abdurrahman bin Ahmad Al Iiji, Al Mawaaqif fi ‘Ilm Al Kalaam, Beirut : ‘Aalam Al Kutub, hlm. 400).

Imam Al Haramain Al Juwaini (w. 478 H) mengatakan dalam kitabnya Ghiyaats Al Umam :
ﺇﺫﺍ ﺗﻴﺴﺮ ﻧﺼﺐ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻄﺒﻖ ﺧﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺮﺍﺗﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﻣﻐﺎﺭﺑﻬﺎ ﺃﺛﺮﻩ، ﺗﻌﻴﻦ ﻧﺼﺒﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻊ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻧﺼﺐ ﺇﻣﺎﻣﻴﻦ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻠﻔﻰ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ .
“Jika memungkinkan mengangkat satu orang Imam [Khalifah] yang menerapkan ajaran Islam, yang kebijakannya dapat meliputi manusia dalam berbagai kondisinya di penjuru-penjuru timur dan barat bumi, maka sudah menjadi kepastian mengangkat satu Imam tersebut dan dalam kondisi seperti ini tidak boleh mengangkat dua orang Imam [Khalifah]. Ini adalah pendapat yang telah disepakati ulama yang tidak boleh ada perbedaan pendapat padanya.” (Imam Al Haramain Al Juwaini, Ghiyaats Al Umam, hlm. 126).

Imam Syihabuddin Al Qaraafi (w. 684 H) dalam kitabnya Adz Dzakhiirah berkata :
ﺇﺫﺍ ﻋﻘﺪﺕ ﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺒﻠﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺇﻣﺎﻣﺘﻬﻤﺎ ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺇﻣﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺇﺫﺍ ﺑﻮﻳﻊ ﻟﺨﻠﻴﻔﺘﻴﻦ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ
“Jika diadakan akad [Imamah/Khilafah] bagi dua orang [Imam] di dua negeri, maka tidak sah akad Imamah [Khilafah] keduanya, karena ada larangan adanya dua orang Imam [Khalifah] pada waktu yang sama, sesuai sabda Rasulullah SAW,’Jika dibai’at dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (Imam Syihaabuddin Al Qaraafi, Adz Dzakhiirah, Dar Al Gharb Al Islami, Cet. I, 1994, Juz X, hlm.26).

Dari berbagai kutipan pendapat ulama di atas, jelaslah bahwa jumhur (mayoritas) ulama berpendapat tidak boleh ada lebih dari satu orang pemimpin (Imam/Khalifah) bagi umat Islam di seluruh dunia. Kesimpulan ini dengan tepat dinyatakan oleh Qadhi As Simnaani (w. 499 H) dalam kitabnya Raudhat Al Qudhah wa Thariq An Najah sebagai berikut :
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ
“Telah terdapat ijma’ (kesepakatan) dari jumhur (mayoritas) ulama bahwa Imam [Khalifah] itu hanya boleh satu orang pada waktu yang sama.” (Ali bin Muhammad As Simnani, Raudhat Al Qudhah wa Thariq An Najah, Beirut : Mu`assasah Ar Risalah, Cet. II, 1984, Juz I, hlm. 62).

Maka dari itu, tidaklah mengherankan jika imam mazhab yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahumullah (semoga Allah merahmati mereka), telah sepakat (ijma’, konsensus) bahwa umat Islam di seluruh dunia tidak boleh dipimpin kecuali oleh satu orang Imam (Khalifah) saja.

Syeikh Abdurrahman Al Jaziri (w. 1360 H) mengungkapkan kesepakatan imam mazhab yang empat tersebut dalam kitabnya Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah sebagai berikut :
ﺇِﺗَّﻔَﻖَ ﺍْﻷَﺋِﻤَّﺔُ ﺭَﺣِﻤَﻬُﻢُ ﺍﻟﻠﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟﻰَ ﻋَﻠﻰَ ﺃَﻥَّ ﺍْﻹِﻣَﺎﻣَﺔَ ﻓَﺮْﺽٌ ﻭَﺃَﻧَّﻪُ ﻻَ ﺑُﺪَّ ﻟِﻠْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴْﻦَ ﻣِﻦْ ﺇِﻣَﺎﻡٍ ﻳُﻘِﻴْﻢُ ﺷَﻌَﺎﺋِﺮَ ﺍﻟﺪِّﻳْﻦِ ﻭَﻳُﻨْﺼِﻒُ ﺍﻟْﻤَﻈْﻠُﻮْﻣِﻲْﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴْﻦَ ﻭَﻋَﻠﻰَ ﺃَﻧَّﻪُ ﻻَ ﻳَﺠُﻮْﺯُ ﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮْﻥَ ﻋَﻠﻰَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴْﻦَ ﻓِﻲْ ﻭَﻗْﺖٍ ﻭَﺍﺣِﺪٍ ﻓِﻲْ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺇِﻣَﺎﻣَﺎﻥِ ﻻَ ﻣُﺘَّﻔِﻘَﺎﻥِ ﻭَﻻَ ﻣُﻔْﺘَﺮِﻗَﺎﻥ
”Telah sepakat para imam [yang empat] bahwa Imamah (Khilafah) adalah fardhu; dan bahwa tak boleh tidak kaum muslimin harus mempunyai seorang Imam yang menegakkan syiar-syiar agama dan melindungi orang-orang yang dizhalimi dari orang-orang zhalim; dan bahwa tak boleh kaum muslimin pada waktu yang sama di seluruh dunia mempunyai dua Imam, baik keduanya sepakat maupun bertentangan.” (Abdurrahman Al Jaziri, Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah, Juz V, hlm. 416).

Adanya ijma’ (kesepakatan) tersebut memang wajar dan sudah seharusnya demikian, karena didasarkan dalil syar’i yang kuat, yaitu As Sunnah dan Ijma’ Shahabat (kesepakatan para sahabat Nabi SAW). Di antara dalil dari As Sunnah, adalah sabda Nabi SAW :
ﺇﺫﺍ ﺑﻮﻳﻊ ﻟﺨﻠﻴﻔﺘﻴﻦ، ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ
“Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (HR Muslim, Shahih Muslim, hadits no 1853).

Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim memberi syarah (penjelasan) hadits tersebut dengan berkata :
ﺇﺫﺍ ﺑﻮﻳﻊ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻓﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﺎ ... ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
“Jika dibaiat seorang khalifah setelah khalifah [sebelumnya], maka baiat untuk khalifah pertama hukumnya sah yang wajib dipenuhi. Sedang baiat untuk khalifah kedua hukumnya batal yang haram untuk dipenuhi...Inilah pendapat yang benar yang menjadi pendapat jumhur ulama.” (Imam Nawawi, Syarah An Nawawi ‘Ala Shahih Muslim, Juz XII, hlm. 231).

Adapun dalil Ijma’ Shahabat mengenai haramnya lebih dari satu khalifah bagi umat Islam, terwujud pada saat pertemuan para shahabat di Saqiifah Bani Saa’idah untuk membicarakan pemimpin umat pengganti Rasulullah SAW yang wafat. Pada saat itu, seorang shahabat dari golongan Anshar, yaitu Al Hubab Ibnul Mundzir mengusulkan,”Dari kami seorang pemimpin, dari kalian seorang pemimpin.” Abu Bakar Shiddiq RA kemudian membantah perkataan Al Hubab Ibnul Mundzir tersebut dengan berkata :
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻣﻴﺮﺍﻥ
“Sesungguhnya tidaklah halal kaum muslimin mempunyai dua orang pemimpin.” (HR Al Baihaqi, Sunan Baihaqi, Juz VIII, hlm. 145).

Perkataan Abu Bakar Shiddiq itu didengar oleh para shahabat dan tak ada satu orang pun shahabat Nabi SAW yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian terwujudlah Ijma’ Shahabat bahwa umat Islam tidak boleh dipimpin kecuali oleh satu orang Imam (Khalifah) saja. (Dr. Mahmud Al Khalidi, Qawa’id Nizham Al Hukm fil Islam, hlm. 316; Ihsan Sammaarah, An Nizham As Siyasi fi Al Islam (Nizham Al Khilafah Al Rasyidah), hlm. 57).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan sebagai berikut;
pertama, tidaklah benar Imam Al Mawardi membolehkan adanya banyak pemimpin bagi umat Islam seluruh dunia. Yang benar justru sebaliknya, yakni Imam Al Mawardi tidak membolehkan adanya lebih dari seorang khalifah bagi umat Islam seluruh dunia.

Kedua, pendapat HTI bahwa umat Islam di seluruh dunia hanya boleh dipimpin oleh satu orang khalifah, sejalan dengan pendapat Imam Al Mawardi.

Ketiga, pendapat bahwa umat Islam seluruh dunia hanya boleh dipimpin oleh satu orang Khalifah saja, merupakan pendapat yang shahih dan otentik dari jumhur ulama. Wallahu a’lam. [ ]

Yogyakarta, 31 Desember 2017
Muhammad Shiddiq Al Jawi
(Pimpinan Pesantren Hamfara Yogyakarta, Anggota Komisi Fatwa MUI DIY, Mahasiswa Doktoral Program Studi Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya).

Senin, 01 Januari 2018

MENGENAL GARIS KERAS SEJATI

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

Termasuk kekerasan yang paling keras adalah menolak, melanggar atau menabrak rambo-rambo syariat (hukum Allah dan Rasul-Nya). Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

"Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal diantara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air dari padanya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan". QS al-Baqarah [2]: 74.

Garis keras bukan orang yang suka marah-marah karena perintah Alloh ditinggalkan, larangan Alloh diterjang, dan kehormatan Alloh dilecehkan. Bahkan Abu Bakar Shiddieq yang terkenal lembut, lunak dan sabar pernah memukul wajah Yahudi bernama Fanhash.

Peristiwa di atas bermula ketika Abu Bakar Shiddieq mengajak Fanhash kepada Islam lalu Fanhash menolak seraya berkata: "Demi Alloh, hai Abu Bakar, kami tidak butuh kepada Alloh, Dia lah yang butuh kepada kami. Kami tidak mengemis kepada Alloh seperti Dia mengemis kepada kami. Kami dari-Nya adalah orang yang cukup dan Dia dari kami bukan Tuhan Yang cukup. Seandainya Dia Tuhan Yang cukup dari kami, maka Dia tidak akan minta hutang kepada kami harta-harta kami, sebagaimana klaim teman kamu (yakni Nabi saw). Dia melarang kamu dari riba, tapi memberi kami riba. Dan seandainya Dia cukup dari kami, maka Dia tidak memberi kami riba". Yang dikehendaki oleh Fanhash adalah firman Alloh:

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Alloh, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan  Alloh), maka Alloh akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak". (QS 2:245).

Sehingga Abu Bakar tidak kuat untuk menjawabnya dengan sabar. Abu Bakar marah dan memukul muka Fanhash dengan keras seraya berkata: "Demi Tuhan yang jiwaku ada dalam genggaman tangan-Nya, hai musuh Alloh, seandainya tidak ada perjanjian diantara kami dan kamu, niscaya aku memenggal kepalamu!". (Syaikh Taqiyyuddien An Nabhani, Addaulah Al Islamiyyah, hal. 65, cet. Ke 7, 2002 H). Hal serupa juga terjadi dengan Munarman yang menyiramkan secangkir minuman yang ada di depannya kepada teman dialognya yang ngengkel dan ngawur.

Alloh juga telah memberi izin kepada suami untuk memukul (melakukan kekerasan) kepada selain muka (dengan pukulan yang tidak merobek kulit, tidak mematahkan atau menggeser tulang, dan tidak mengalirkan darah atau bengkak) istrinya yang tidak taat kepada suaminya dalam kebaikan (nusuz) setelah tidak mau sadar dengan dinasihati dan dipisah ranjang (QS 4:34). Lalu bagaimana dengan istri yang jelas-jelas didapati menerjang larangan-Nya dan tidak mau sadar dengan dinasihati dan dipisah ranjang?

Jadi yang layak disebut "Garis Keras" adalah mereka yang selama ini menolak diterapkannya syariah Islam secara sempurna dalam kehidupan, masyarakat dan negara melalui penegakkan Khilafah Rosyidah. Bukan mereka yang sedang berdakwah menuju ke sana, dan bukan mereka yang melakukan amar-makruf dan nahi-munkar seperti halnya eF-P-Ie dll.

Wallohu a'lam bishshawwab.

TENTANG BANSER JAGA GEREJA

HASIL KEPUTUSAN MUSYAWAROH KUBRO KE-51 PP. MUS TENTANG BANSER JAGA GEREJA

Deskripsi masalah:

Kita mungkin sudah sering mendengar kabar, atau bahkan pernah melihat adanya banser menjaga sejumlah gereja di tanah air. Salah satunya adalah kabar dibawah ini :

JAKARTA, KOMPAS.com - Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU) akan ikut bersama Polisi dan TNI menjaga keamanan perayaan Natal dan malam Tahun Baru 2017. Badan otonom Gerakan Pemuda (GP) Ansor itu sudah menyiapkan 300 personel untuk tugas pengamanan tersebut.

“Kami ingin mencairkan soal intoleransi antarumat bergama. Jakarta ini kan bagian dari miniatur Indonesia. Intinya kami coba membangun semangat ukhuwah antar umat beragama,” kata Ketua GP Ansor DKI Jakarta, Abdul Azis, saat dihubungi
Kompas.com di Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Ada dua bentuk pengamanan .0 78hbyg00hyyy74f yang dilakukan Banser. Pertama dengan berkeliling gereja dan menempatkan personel di pos-pos keamanan Natal. Bentuk menjaga keamanan lainnya dengan menaruh personel di gereja saat perayaan Natal.

Personel yang diturunkan di setiap gereja minimal berjumlah lima orang. Azis menambahkan, penjagaan ibadat Natal itu dilakukan bila diminta pihak gereja. Saat ini, setidaknya sudah ada lebih dari sepuluh gereja yang meminta Banser untuk melakukan pengamanan.
"Yang kami jagain bukan gereja, tapi masyarakat yang merasa nyaman ketika umat Islam berpartisipasi,” kata Azis.

Wakil Ketua DPW PKB DKI Jakarta itu menambahkan, aksi itu bukan soal akidah tetapi semata-mata untuk membangun toleransi agama di Jakarta. Menurut dia, setiap warga negara berhak mendapatan kenyamanan beribadat.

Kegiatan itu sekaligus mengenang Riyanto, salah satu Banser NU yang meninggal karena ledakan bom saat menjaga kebaktian Natal di Gereja Eben Haezer di Mojokerto pada 24 Desember tahun 2000. ( sumber kompas.com ).

Dan menurut isu yang beredar disuatu daerah, bila sampai terjadi pemusnahan gereja, maka akan berimbas pada musholla, masjid, dan tempat-tempat ibadah yang lain. Sebab oknum yang ingin menghancurkan gereja beralasan karena gereja dibangun pada tanah yang tidak bersertivikat, padahal banyak sekali tempat ibadah kita, yang juga masih belum bersertivikat.

Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum banser jaga gereja, sebagaimana deskripsi di atas?

Jawaban:
haram, karena beberapa hal berikut:
- termasuk I’anah ‘Alal Ma’siat (membantu syi`ar kekufuran),
- adanya unsur ta’dhim terhadap orang kafir
- toleransi di dalam Islam dibatasi tidak sampai menyangkut urusan ibadah mereka.
- Termasuk bid’ah sayyi’ah.

Maraji`:
 Al Fatawa al Fiqhiyyah al Kubro, vol: 4 hal: 248
 Hasyiyah al Jamal, vol: 5 hal: 226
 Ruh al Ma`ani, vol: 3 hal: 120
 Anwarul Buruq fi Anwa`il Furuq, vol:3 hal: 16-17
 Tafsir An Nawawi, vol: 1 hal: 94
 Hasyiyah I`anatut Tholibin, vol: 1 hal: 313
ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ‏( ﺝ 4 : ﺻـ : 248 ‏)
‏( ﺳﺌﻞ ‏) ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﺿﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﻤﻪ ﻓﺴﺄﻝ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻬﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻴﻪ ؟ ‏( ﻓﺄﺟﺎﺏ ‏) ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻪ ﻟﺬﻟﻚ ؛ ﻷﻧﺎ ﻻ ﻧﻘﺮ ﻋﺎﺑﺪﻱ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﺈﺭﺷﺎﺩﻩ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻓﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ .
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻞ ‏( ﺝ 5 : ﺻـ : 226 ‏)
‏( ﻭ ‏) ﻟﺰﻣﻨﺎ ‏( ﻣﻨﻌﻬﻢ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻣﻨﻜﺮ ﺑﻴﻨﻨﺎ ‏) ﻛﺈﺳﻤﺎﻋﻬﻢ ﺇﻳﺎﻧﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﺰﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﺧﻤﺮ ﻭﺧﻨﺰﻳﺮ ﻭﻧﺎﻗﻮﺱ ﻭﻋﻴﺪ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻇﻬﺮﻭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﺄﻥ ﺍﻧﻔﺮﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﻮﺱ ﻣﺎ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ‏( ﻓﺈﻥ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ‏) ﺑﺄﻥ ﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ‏( ﻋﺰﺭﻭﺍ ‏) ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺗﻲ ‏( ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻋﻬﺪﻫﻢ ‏) ﻭﺇﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﺿﻪ ﺑﻪ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺘﺪﻳﻨﻮﻥ ﺑﻪ .
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ‏( ﺝ : 3 ﺻـ 120 : ‏)
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﻮﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻘﺎﺓ ﻭﻳﺤﺬﺭﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ . ‏( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻵﻳﺔ 28 : ‏) - ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺎﻝ - ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻋﻤﺎﻻ ﻭﻻ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻓﻰ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ . ﻭﻛﺬﺍ ﺃﺩﺧﻠﻮﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﺎﻟﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ . ﻭﻓﻰ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﻋﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻻﻳﻨﻬﺎﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﻜﻢ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﺭﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﺒﺮﻭﻫﻢ ﻭﺗﻘﺴﻄﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻤﻘﺴﻄﻴﻦ . ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎﻋﺪﻩ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻭﺣﺴﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻮﺍﻻﺓ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻗﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺏ ﺿﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﻻ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ ﻷﻥ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻻ ﺃﺭﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻻﻳﺨﻔﻰ .
ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻭﻕ ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ‏( ﺝ : 3 ﺻـ 17-16 : ‏)
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺩﺩ ﻟﻬﻢ ‏) ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺩﺩ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‏( ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻻ ﺗﺘﺨﺬﻭﺍ ﻋﺪﻭﻱ ﻭﻋﺪﻭﻛﻢ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺗﻠﻘﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺩﺓ ﻭﻗﺪ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ‏) ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺩﺩ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‏( ﻻ ﻳﻨﻬﺎﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﻮﻛﻢ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﺭﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﺒﺮﻭﻫﻢ ‏) ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻵﺧﺮ ‏( ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﻬﺎﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺗﻠﻮﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ‏) ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻗﺎﻝ  ( ﺍﺳﺘﻮﺻﻮﺍ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺧﻴﺮﺍ ‏) ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺁﺧﺮ ‏( ﺍﺳﺘﻮﺻﻮﺍ ﺑﺎﻟﻘﺒﻂ ﺧﻴﺮﺍ ‏) ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺇﻥ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺩﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﺑﺎﻥ ﻣﻠﺘﺒﺴﺎﻥ ﻓﻴﺤﺘﺎﺟﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺭﻧﺎ ﻭﻓﻲ ﺧﻔﺎﺭﺗﻨﺎ ﻭﺫﻣﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺫﻣﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ  ﻭﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻤﻦ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻟﻮ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺳﻮﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺃﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺫﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺿﻴﻊ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺫﻣﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ  ﻭﺫﻣﺔ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ - ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ - ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺔ ﻭﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﺮﻫﻢ ﺑﻜﻞ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﻻ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻓﻤﺘﻰ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻭﺻﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻧﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻓﺈﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻭﻣﻬﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻬﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻭﻧﺪﺍﺅﻫﻢ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻯ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺗﻼﻗﻴﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺃﺧﻠﻴﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﻭﺍﺳﻌﻬﺎ ﻭﺭﺣﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻬﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺮﻛﻨﺎ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﺴﻴﺴﻬﺎ ﻭﺣﺰﻧﻬﺎ ﻭﺿﻴﻘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺗﺤﻘﻴﺮ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺷﻌﺎﺋﺮ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺍﺣﺘﻘﺎﺭ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻘﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮ ﻭﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻭﺍﻷﻧﺎﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻭﺍﻷﻧﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﻠﻮ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺭﻡ ﻓﻬﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺃﻭﺻﻠﻨﺎﻫﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻋﻈﻤﻨﺎﻫﻢ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻭﺭﻓﻌﻨﺎ ﻗﺪﺭﻫﻢ ﺑﺈﻳﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺧﺎﺩﻣﺎ ﻭﻻ ﺃﺟﻴﺮﺍ ﻳﺆﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻛﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻭﻯ - ﻣﺮﺍﺡ ﻟﺒﻴﺪ – ‏( ﺝ 1 : ﺻـ : 94 ‏)
‏( ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ‏) ﺃﻯ ﻻ ﻳﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻻ ﺍﺳﺘﻘﻼﻻ ﻭﻻ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﻟﻬﻢ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﺍﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺎ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ – ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺎﻝ - . ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺍﻟﺮﻛﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﺪ ﺗﺠﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻫﺪﺩ ﺍﻟﻠﻪ
ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ - ‏( ﺝ : 1 ﺻـ 313 : ‏)
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ، ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻗﻮﻟﻪ ‏( ﺹ ‏) : ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ، ﻣﺎ ﻧﺼﻪ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : ﻣﺎ ﺃﺣﺪﺙ ﻭﺧﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﺃﻭ ﺃﺛﺮﺍ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ .
b. Apakah orang yang meninggal seperti Riyanto dapat digolongkan syahid akhirat?

Jawaban:
Tidak masuk dalam kategori Syahid Akhirat sebab :
- Mati dengan maksiat (menjaga gereja)
- Bunuh diri (memegang bom dan dia tidak punya kemampuan menjinakkannya).

Maroji’;
 Nihayah Az-Zain Syarh Qurrot Al-Ain, vol: 1 hal: 304
 Al-Fatawa AL-Fiqhiyyah Al-Kubro, vol: 4 hal: 25
 Tafsir Al-Khozin, vol: 1 hal: 341
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻗﺮﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ‏( ﺝ : 1 ﺻـ 304 : ‏)
‏( ﻭ ‏) ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻬﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻷﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻮ ﻛﻐﻴﺮ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﻤﺒﻄﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻪ ﺑﻄﻨﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺴﻘﺎﺀ : ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺎﺀ ﺃﺻﻔﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﻖ ﻭﺇﻥ ﻋﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻕ ﺑﻨﺤﻮ ﺷﺮﺏ ﺧﻤﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻐﺮﻳﻖ ﺑﺴﻴﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻬﻴﺪ، ﻭﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﻮﻥ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺯﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺑﺮﺍً ﻣﺤﺘﺴﺒﺎً، ﻭﺍﻟﻤﻴﺖ ﻋﺸﻘﺎً ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻜﻒّ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﺣﺘﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﺍﺧﺘﻠﻰ ﺑﻤﺤﺒﻮﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻋﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻃﻠﻘﺎً ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺯﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﻟﺪ . ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﻇﻠﻤﺎً ﻭﻟﻮ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﻤﻦ ﺍﺳﺘﺤﻖّ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻓﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻂ ﻣﺜﻼً، ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﺇﻥ ﻋﺼﻲ ﺑﻐﺮﺑﺘﻪ ﻛﺂﺑﻖ ﻭﻧﺎﺷﺰﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﺷﻪ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﻖ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺖ ﺑﻬﺪﻡ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻓﺠﺄﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ } ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺭﺑﻬﻢ ﻳﺮﺯﻗﻮﻥ { 3)) ‏) ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ : ﺍﻵﻳﺔ 169 ‏) ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻨﻲ، ﻭﺍﻷﻭﺟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻛﺄﻥ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻓﻤﺎﺗﺖ ﺃﻭ ﺭﻛﺐ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺳﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻓﻐﺮﻕ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﻌﺼﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﻌﺼﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﺴﺒﺐ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﻗﺎﺭﻧﻬﺎ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻼﺯﻡ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺻﺎﺩ ﺣﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺣﺎﺫﻗﺎً ﻓﻲ ﺻﻴﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﺻﻨﻊ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺒﻬﻠﻮﺍﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﺫﻗﺎً ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﻓﻤﺎﺕ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺸﻬﻴﺪ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﻼﻙ ﻧﻔﺴﻪ .
ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ‏( ﺝ : 4 ﺻـ 25 : ‏)
ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺟﺰﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻦ ﻏﺮﻕ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻗﺎﻝ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺸﻬﻴﺪ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﺛﻢ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻮﻥ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﻞ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻦ ﻣﺪﺣﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻬﻤﺎ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻔﺎﺭ ﺍﻟﺠﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻟﻬﻤﺎ ﻟﻠﻌﺒﺚ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺄﻫﻠﻬﻤﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺒﺮﻛﺔ ﺟﻮﺍﺭﻩ ﻭﺟﻮﺍﺭ ﻧﺒﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻭﺇﻥ ﺳﻠﻢ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻣﻨﻲ ﺍﻟﺠﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻤﺆﻣﻨﻮﻫﻢ ﻳﺠﻠﻮﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺠﻼﻟﺘﻬﻤﺎ ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﺤﻘﻬﻤﺎ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻃﺎﻋﻦ ﺃﺻﻼ ﻭﺃﺟﻴﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻋﻮﻥ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ‏( ﺝ : 1 ﺻـ 341 : ‏)
‏( ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﻜﻢ ﺭﺣﻴﻤﺎ ‏) ﻭﻗﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻻ ﺗﻬﻠﻜﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻤﻠﻮﺍ ﻋﻤﻼ ﺭﺑﻤﺎ ﺃﺩّﻯ ﺍﻟﻰ ﻗﺘﻠﻬﺎ .
Penanggung Jawab:
Pengurus PP. MUS
Pembimbing:
KH. M. Sa’id Abdurrochim
Dewan Mushohhih:
KH. M. Sa’id Abdurrochim,KH. M. Najih Maimoen,KH. Roghib Mabrur
KH. Aniq Muhammadun
Dewan Muharrir:
KH. M. Ahdal Abdurrochim,KH. Ustukhri Irsyad,KH. Abdurrohim
KH. Abdullah Hasyim,KH. Muaddib Fauzi
Ketua:
Fuadi & Harun Ar Rasyid
Sekretaris:
Ahmad Al Hasan & Ahmad Faishol Rifqi
Bendahara:
Muhammad Syafi`
Tim Kaji Ulang:
KH. Abdullah Hasyim & Dewan Asatidz PP. MUS
Sekretariat:
Kantor Pusat PP. Ma’hadul ‘Ulum Asy-Syar’iyyah
Karangmangu Sarang Rembang 59274 Jawa Tengah
Hp. 085600511121 – Email: m3s@ppmus.com
Daftar Delegasi Musyawaroh Kubro ke 51 PP. MUS
No. PONDOK ALAMAT
1 PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri
2 PP. Lirboyo Kodya Kediri
3 LPI. Al-Khozini Buduran Sidoarjo
4 PP. Langitan Widang Tuban
5 PP. Sidogiri Kraton Pasuruan
6 PP. Manba’ul Ulum Pakis Pati
7 PP. Manba’ul Ulum Bata-bata Pamekasan Madura
8 PP. Hidayatul Mubtadi’ien Ngunut Tulungagung
9 PP. Zainul Islah Kanigaran Probolinggo
10 PP. Assunniyyah Kencong Jember
11 PP. Roudlotut Thalibin Tanggir Singgahan Tuban
12 PP. Al-Hidayat Guntur Demak
13 LP. Al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan
14 PP. Besuk Kejayan Pasuruan
15 PP. Ash-Shiddiq Narukan Kragan Rembang
16 PP. Darut Tauhid Al-Hasani Senori Tuban
17 PP. At-Tauhidiyyah Giren Talang Tegal
18 PP. At-Taroqqi Sedan Rembang
19 PP. Sirojul Mukhlasin Payaman Magelang
20 PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi
21 LPI. Maktuba Al-Majidiyyah Pegantenan Pamekasan
22 LPI. Maktab Nubdzatul Anwar Pegantenan Pamekasan
23 PP. Al-Anwar Karangmangu Sarang Rembang
24 PP. MIS Karangmangu Sarang Rembang
25 PP. Mansya’ul Huda Karangmangu Sarang Rembang
26 Perguruan MGS Karangmangu Sarang Rembang
27 Perguruan MPG Bajing Jowo Sarang Rembang
28 Dewan Murid MGS Karangmangu Sarang Rembang
29 Alumni PP. MUS Karangmangu Sarang Rembang
30 Fathul Qorib PP. MUS Karangmangu Sarang Rembang
31 Fathul Mu’in PP. MUS Karangmangu Sarang Rembang
32 Minhajut Thalibin PP. MUS Karangmangu Sarang Rembang
33 M3S PP. MUS Karangmangu Sarang Rembang