Sabtu, 30 Desember 2017

MAHFUDZ MD GAGAL PAHAM KHILAFAH

Sebenarnya opini ini sudah cukup lama, dari sebelum saya membangun ma'had di Cirebon, tetapi berhubung masih ada saja orang yang menggunakan tulisan pak Mahfudz MD (mantan ketua MK) untuk menolak Syariah dan Khilafah, maka saya merasa berkewajiban untuk membantahnya, agar orang-orang yang anti Syariah dan Khilafah tidak merasa jumawa dengan pendiriannya.

Sebelumnya, pak Mahfudz MD menyatakan bahwa, tidak ada ajaran baku tentang pemerintahan Islam. Semua kaum muslimin bebas menentukan model negaranya masing2. Dengan menggunakan dalil Hadits Nabi Muhammad saw., "antum a'lamu biumuuri dunyaakum", (kalian lebih mengetahui dengan urusan dunia kalian) pak Mahfudz coba mengokohkan argumentasinya.

Padahal, jika dilihat dari 'asbaabul wurud'nya, Hadits tersebut bermula dari saran Nabi Muhammad saw. kepada para petani kurma di Madinah untuk mencangkok pohon2 kurmanya, dengan maksud, agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Akan tetapi, ketika itu sudah dijalankan oleh para petani di Madinah ternyata hasilnya justru tidak sesuai harapan. Mereka pun akhirnya mengadu kepada Nabi saw. akan hal itu, dan beliau'pun menjawab "antum a'lamu biumuuri dunyaakum", (Lihat: HR. Muslim, no. 2361-2363).

Pernyataan Nabi Muhammad saw. di atas bukan kaitannya dengan perkara syariat, melainkan sekedar metode duniawiyah. Wajar saja bila akhirnya beliau membebaskan kepada umatnya, mau digunakan ataupun tidak. Berbeda dengan masalah syariat/hukum, batasan halal dan haram, definisi hak dan bathil, maka itu harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad saw., (Lihat: Syarah Shahih Muslim, XV/115).

Pak Mahfudz MD juga mengklaim, bahwa tidak ada perintah dari Allah maupun Rasulnya untuk menentukan negara Khilafah. Padahal Nabi Muhammad saw. sudah memerintahkan kepada umatnya, "Alaykum bisunnatii wasunnati khulafaairroosyidiin", hendaknya kalian contoh Aku dan contoh pula para Khalifah yang diberi petunjuk (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali).

Meskipun Nabi saw. secara tersurat tidak memerintahkan "tegakkanlah oleh kalian khilafah!", akan tetapi beliau memerintahkan kepada kita untuk mencontoh para Khulafaaurr Roosyiduun. Lalu apa yang harus kita contoh dari para Khalifah itu ?.. jelas! semuanya, akhlaknya, semangat dakwahnya, termasuk juga sistem pemerintahan yang diterapkannya (Khilafah), karena tidak ada pengecualian di sana. Dengan demikian, secara tersirat Nabi'pun memerintahkan kepada umatnya untuk menegakkan sistem Khilafah sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh para Khalifah yang mulia.

Pak Mahfudz berani meremehkan perkara Khilafah, dengan alasan "Khilafah itukan hanya sekedar ijtihad para ulama", Loh.. Kalo Demokrasi itu ijtihad siapa ?

Selain itu, pak Mahfudz MD juga mengatakan bahwa tidak ada standar baku dalam model Kekhilafahan Islam. Dengan dalih, berubah-ubahnya proses penetapan kepemimpinan di dalamnya, beliau coba menguatkan alasannya untuk tetap menolak Khilafah.

Padahal, apa yang dimaksud oleh pak Mahfudz sebatas tataran teknis, bukan hal mendasar. Sebagaimana sistem di negeri ini, dahulu Presiden dipilih langsung oleh DPR, tapi sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Meskipun begitu, tetap saja tidak berubah, namanya tetap sistem Demokrasi.

Begitupun dengan teknis pergantian kepemimpinan pada masa sahabat dahulu, meskipun tidak semuanya sama tetapi sistemnya tetap sama, Khilafah. Perbedaan2 uslub struktural yang terjadi pada masa Kekhilafahan Islam bukan berarti itu masalah prinsipil, yang kemudian dijadikan alasan untuk menolak Khilafah.

Sama seperti sholat, berbeda2 cara takbir, sedekap dan tasyahudnya, tidak masalah, sebab itu bukan perkara baku yang prinsipil. Semua ulama tidak semuanya sama terkait hal itu. Akan tetapi, semua ulama sama pendapatnya, sholat shubuh 2 roka'at, dhuhur-ashar-isya 4 roka'at, dan maghrib 3 roka'at. Inilah standar bakunya, tidak boleh ada yang merubahnya.

Sama halnya dengan Khilafah, meski berbeda2 model suksesi kepemimpinannya, tidak masalah, sebab itu bukanlah standar baku yang utama. Aturan baku yang sudah disepakati oleh para ulama adalah, umat Islam wajib mempunyai seorang pemimpin, tidak boleh lebih. Umat Islam wajib bersatu, lintas negara dan lintas benua. Dan sejarah membuktikan, semua itu hanya dapat terwujud dengan Khilafah.

Maukah pak Mahfudz MD dengan persatuan itu ?

Imam An-Nawawy berkata:
ﻭَﺍﺗَّﻔَﻖَ ﺍﻟْﻌُﻠَﻤَﺎﺀ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻧَّﻪُ ﻟَﺎ ﻳَﺠُﻮﺯ ﺃَﻥْ ﻳُﻌْﻘَﺪ ﻟِﺨَﻠِﻴﻔَﺘَﻴْﻦِ ﻓِﻲ ﻋَﺼْﺮ ﻭَﺍﺣِﺪ ﺳَﻮَﺍﺀ ﺍِﺗَّﺴَﻌَﺖْ ﺩَﺍﺭ ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡ ﺃَﻡْ ﻝ
“Para ulama telah bersepakat bahwa Tidak Boleh (umat Islam) mempunyai dua orang Khalifah dalam satu waktu, baik ketika wilayah Darul Islam luas ataupun tidak", (Syarah Shahih Muslim, XII/232. Lihat juga Tafsir Ibnu Katsir, I/73 & Marotibul Ijma' Ibnu Hazm, I/124).

Itu yang menyatakan ulama2 terkemuka semua Loh pak. Jangan tanyakan kepada kami negara manakah yang saat ini menerapkan sistem Khilafah !, karena saat ini belum ada satupun negara yang menerapkannya. Itulah sebabnya mengapa HTI terus memperjuangkannya.
So, Pak Mahfudz, yuk kita perjuangkan Syariah dan Khilafah bersama !!!

Salam Hormat

Irkham Fahmi al-Anjatani
Cirebon, 8 Oktober 2017

Kamis, 28 Desember 2017

MENGENAL UMMATAN WASATHON

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

Kritik tajam terhadap golongan (penganut) ide Islam Nusantara.

Ummatan wasathon itu bukan golongan penganut Islam moderat yang liberal, bukan golongan penganut Islam nusantara yang sekular, dan bukan golongan tengah di antara Islam dan Nasrani, di antara Islam dan Yahudi, di antara Islam dan Budha, di antara Islam dan Hindu atau agama musyrik yang lainnya, yang menolak dakwah penegakkan khilafah rosyidah. Karena semuanya itu adalah sikap dan sifat nifaq bagi orang-orang munafiq. Padahal ummatan wasathon adalah umat Islam yang berpegang teguh (mengimani, mengamalkan dan mendakwahkan) terhadap dien Islam yang apa adanya yang tidak dikurangi dan tidak pula ditambah-tambah, yaitu Islam Kaffah yang hanya bisa tegak dengan Khilafah Rosyidah.

Pengertian ummatan wasathon harus dikembalikan kepada asalnya, yaitu Alqur’an dan tafsirnya yang benar :  Allah SWT berfirman :
 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (QS Albaqoroh [2] : 143).

Terkait tafsir ummatan wasathon, Imam Ibnu Katsir berkata :
 لنجعلكم خيار الأمم، لتكونوا يوم القيامة شُهَداء على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط هاهنا: الخيار والأجود، كما يقال: قريش أوسطُ العرب نسباً وداراً، أي: خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي: أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى، التي هي أفضل الصلوات، وهي العصر، كما ثبت في الصحاح وغيرها، ولما جعل الله هذه الأمة وسطاً خَصَّها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: { هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } [ الحج : 78]  
“Agar Kami jadikan kamu sebaik-baik umat, agar kamu pada hari kiamat menjadi saksi atas perbuatan seluruh umat, karena seluruh umat mengakui keutamaan kalian. Kata Alwasath / wasathon di sini bermakna pilihan dan terbaik, seperti dikatakan ; “Quraisy itu lebih wasathnya orang Arab, nasab dan tempat tinggalnya”, yakni sebaik-baik orang Arab. “Rasulullah SAW adalah wasathon pada kaumnya”, yakni yang termulia nasabnya. Termasuk makna sholatul wustho, yakni sholat yang paling utama, yaitu sholat ‘ashar, sebagaimana tetap dalam hadits-hadits shohih dan lainnya. Ketika Allah SWT telah menjadikan umat ini ummatan wasathon, maka Allah telah mengkhususkannya dengan syariat yang paling sempurna, manhaj yang paling kokoh, dan madzhab yang paling jelas. Sebagaimana Allah juga berfirman : “Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrohim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Alqur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia...”. (QS Alhajj [22] : 78). (Tafsir Ibnu Katsir, 1/454, Syamilah).

Imam Syamsuddiin Alqurthubi (w. 671 H) di dalam kitabnya Aljaamik li Ahkaamil Qur’an / Tafsir Qurthubi berkata :
قوله تعالى : {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} المعنى : وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا ، أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم. والوسط : العدل ، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} قال : "عدلا". قال : هذا حديث حسن صحيح. وفي التنزيل : {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} [القلم : 28] أي أعدلهم وخيرهم ... ... ...  ووسط الوادي : خير موضع فيه وأكثره كلأ وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا ، أي هذه الأمة لم تغل غلو النصارى في أنبيائهم ، ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. وفي الحديث : "خير الأمور أوسطها".  
“Firman Allah SWT, “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan”, artinya, dan sebagaimana Ka’bah adalah tengahnya bumi, demikian pula Kami jadikan kamu (umat Islam) umat yang tengah (adil dan pilihan), yakni Kami jadikan kamu di bawah derajat para nabi dan di atas umat-umatnya. Makna wasath (tengah) adalah adil. Asalnya, bahwa perkara yang paling terpuji adalah tengah-tengahnya. Imam Turmudzi telah meriwayatkan dari Abi Sa’id Alkhudri dari Nabi SAW mengenai tafsir firman Allah SWT, “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam) umat yang tengah (adil dan pilihan)”, beliau bersabda : “Yang adil”. Atturmudzi berkata : “Hadis hasan atau sahih”. Dan di dalam Alqur’an, “Qoola awsathuhum / barkatalah yang paling tengah diantara mereka” (Alqolam [68] : 28), yakni orang yang paling adil dan pilihan. ... ...

Tengahnya jurang itu sebaik-baik tempat dan yang lebih banyak rumput dan airnya. Ketika tengah itu jauh dari ghuluw (berlebihan) dan taqshir (sembrono / meremehkan) , maka tengah itu terpuji. Yakni umat Islam ini tidak ghuluw seperti umat Nasrani terhadap nabi-nabinya, dan tidak taqshir seperti umat Yahudi terhadap nabi-nabinya. Di dalam hadits, “Sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya”. (Tafsir Qurthubi, 2/153, Syamilah).

Dari dua kitab tafsir di atas disimpulkan, bahwa makna ummatan wasathon ialah; 1) umat yang adil dan yang terbaik  (pilihan), 2) umat yang memiliki syariat yang paling sempurna, manhaj yang paling kokoh dan madzhab yang paling jelas, dan 3) umat yang tidak ghuluw (berlebihan) seperti umat Nashrani terhadap nabi-nabinya, dan tidak taqshir (sembrono) seperti umat Yahudi terhadap nabi-nabinya.

DUA KUNCI DARI AYAT TERKAIT 
(untuk mengenal ummatan wasathon) :

Kunci pertama ; ”li takuunuu syuhadaa’ ‘alannaas / agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia”. Kata syuhadaa’ adalah bentuk jamak taksir dari kata syahiid (saksi). Tentu syarat menjadi saksi itu harus adil. Ummat wasathon adalah umat terbaik karena keadilannya. Maka kebalikannya, bahwa  umat yang tidak adil itu bukan ummatan wasathon meskipun dari umat Islam sendiri. Sehingga ummatan wasathon itu umat terbaik dari umat Islam sebagai umat terbaik. Ummatan wasathon adalah umat yang adil dan dengan keadilannya mampu bersaksi dan berkata sesuai Alqur’an dan Alhadits, bahwa umat-umat non Islam seperti Nasrani, Yahudi, Hindu, Budha dll. adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan tempat mereka di akherat adalah neraka Jahannam (baca Alqur’an suroh Albayyinah [98]: 6), kecuali ketika mereka telah beriman dan beramal saleh dengan masuk ke dalam dien Islam dan menjadi orang-orang saleh. Dan bersaksi bahwa mereka yang kafir dan musyrik itu sampai mati mereka tetap kafir dan musyrik, mereka tidak memeluk Islam.

Ummatan wasathon juga mampu bersaksi dan berkata, bahwa selain agama Islam adalah agama kufur dan syirik, bahwa selain ideologi Islam adalah ideologi kufur dan syirik, bahwa selain sistem Islam adalah sistem kufur dan syirik, bahwa selain pemikiran Islam adalah pemikiran kufur dan syirik, bahwa selain pemahaman dan pemikiran Islam adalah pemahaman dan pemikiran kufur dan syirik, seperti agama Nasrani, Yahudi, Hindu, Budha dll, seperti ideologi kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan seperti demokrasi, HAM, liberalisme, pluralisme, singkretisme, nasionalisme, dll.

Kunci kedua ; “wa yakuunar rosuulu ‘alaikum syahiida / dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.  Rasulullah SAW menjadi saksi atas kamu (umat Islam), apakah kamu termasuk ummatan wasathon atau bukan? Apakah kamu berpegang teguh terhadap sunnahnya atau berlepas dari sunnahnya? Apakah kamu mengimani dan menerapkan ideologi Islam atau ideologi kufur dan syirik? Apakah kamu mengimani dan menerapkan sistem Islam atau sistem kufur dan syirik? Apakah kamu berpemikiran Islam atau berpemikiran kufur dan syirik? Apakah kamu berpemahaman Islam atau berpemahaman kufur dan syirik? Apakah kamu beramal soleh atau beramal buruk? Dan apakah kamu termasuk Ahisunnah Waljama’ah atau termasuk Ahli bid’ah dan hawa nafsu? Rasulullah SAW adalah saksi yang paling adil dan paling jujur. Kesaksian Rasulullah SAW terhadap umatnya, apakah termasuk ummatan wasathon atau bukan, apakah termasuk umatnya yang sesungguhnya atau umat yang ngaku-ngaku sebagai umatnya?,  sebenarnya telah dimulai sejak Beliau masih hidup di dunia ini.

Perhatikan beberapa hadits berikut :
Rasulullah SAW bersabda :
لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّة
“Bukan golongan kami oang yang mengajak kepada panatisme, bukan golongan kami orang yang berperang atas dasar panatisme, dan bukan golongan kami orang yang mati diatas panatisme”. (HR Abu Daud dari Jubair bin Muth’im, Aljaami’ Ashshoghir, 2 / 138, Maktabah Daaru Ihyaail Kutubil ‘Arobiyyah Indonesia).

Rasulullah SAW bersabda :
  مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 
“Siapa saja yang meniru-niru perbuatan suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka”. (HR Abu Daud dari Ibnu Umar dan Thobroni dari Hudzaifah, Aljaami’ Ashshoghir, 2 / 168, Maktabah Daaru Ihyaail Kutubil ‘Arobiyyah Indonesia).

Dan dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Kaab bin ‘Ujroh : أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ قَالَ أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي
“Semoga Allah memberi perlindungan kepada kamu dari kepemimpinan sufaha (orang-orang bodoh dalam masalah agama)”. Kaab berkata : “Apa kepemimpinan sufaha itu?”, Rosul bersabda : “Para pemimpin yang ada setelahku, mereka tidak mengikuti petunjukku, dan tidak menjalankan sunnahku. Siapa saja yang membenarkan kedustaan mereka dan menolong mereka atas kezalimannya, maka mereka bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka, dan mereka tidak datang kepadaku di telagaku. Dan siapa saja yang tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak menolong mereka atas kezalimannya, maka mereka dari golonganku dan aku dari golongan mereka, dan mereka akan datang kepadaku di telagaku”. (HR Ahmad, Musnad Ahmad, 28 / 468, Syamilah). Dan hadits-hadits serupa.

Kesimpulan dari tiga hadis di atas :
Tidak termasuk ummatan wasathon, karena keadilan mereka telah hilang sebab perbuatannya :
-Orang (muslim) yang mengajak kepada ‘ashobiyyah.
-Orang (muslim) yang berperang atas ‘ashobiyyah.
-Orang (muslim) yang mati diatas ‘ashobiyyah.
-Orang (muslim) yang meniru perbuatan suatu kaum (dari agama selain Islam).
-Pemimpin / penguasa (muslim) bodoh yang tidak mengikuti petunjuk dan tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW di dalam pemerintahannya.
-Pemimpin / penguasa (muslim) bodoh yang pendusta dan zalim.
-Orang (muslim) yang membenarkan kedustaan pemimpin bodoh yang suka berdusta.
-Orang (muslim) yang menolong kezaliman pemimpin bodoh yang berbuat zalim.

UMMATAN WASATHON ADALAH GOLONGAN KANAN

Ummatan wasathon adalah golongan kanan (ashhabul maimanah / ashhabul yamiin). Allah SWT di dalam Alqur’an suroh Alwaqi’ah ayat 7, 8, 9 dan 10 telah menjelaskan bahwa manusia pada hari qiamat itu hanya terbagi menjadi tiga golongan:

1- Golongan kanan (ashhabul maimanah / ashhabul yamiin). Yaitu orang-orang yang pada hari kiamat akan menerima buku catatan amal mereka dengan tangan kanan. Mereka terdiri dari segolongan besar dari orang-orang terdahulu sejak Nabi Adam AS, dan segolongan besar dari orang-orang yang kemudian dari umat Nabi Muhammad SAW.

2- Golongan kiri (ashhabul masy’amah / ashhabusy syimal / mukadzdzibun – dhollun), golongan yang mendustakan dan golongan yang sesat. Yaitu orang-orang yang pada hari kiamat akan menerima buku catatan amal mereka dengan tangan kiri. Mereka itu terdiri dari seluruh umat. Mereka adalah orang-orang kafir, musyrik, munafiq, dan fasiq, yaitu orang-orang yang mati membawa dosa besar.

3- Golongan yang paling dahulu beriman (dimulai dari Nabi Adam AS) atau golongan yang didekatkan kepada Allah (saabiquunas saabiquun / muqorrobuun). Mereka terdiri dari segolongan besar dari orang-orang terdahulu sejak Nabi Adam AS, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian, yakni dari umat Nabi Muhammad SAW.

Ternyata golongan kiri itu justru berada di nomor 2 (dua), mereka berada di tengah-tengah antara golongan kanan dan golongan sabiqun muqorrobun. Posisi ummatan wasathon tidak mungkin jatuh pada nomor 2 (dua) atau pada nomor 3 (tiga), karena ummatan wasathon adalah Ummat Muhammadiyyah, yaitu umat Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya dan tidak diingkari oleh Nabi SAW, seperti pada hadits laysa minnaa, laysa minnaa, laysa minnaa, man tasyabbaha biqoumin, dan laysa minniy diatas. Perlu diketahui, bahwa kondisi manusia pada hari kiamat itu sesuai kondisi manusia di dunia, karena kondisi manusia pada hari kiamat adalah balasan dari kondisi manusia di dunia.

FAKTA GOLONGAN ISLAM NUSANTARA

Fakta golongan (penganut) Islam Nusantara adalah golongan Islam moderat yang liberal dan sekular, mereka golongan tengah di antara Islam dan Nasrani, di antara Islam dan Yahudi, di antara Islam dan Budha, di antara Islam dan Hindu atau agama musyrik yang lainnya. Mereka adalah golongan yang menolak Islam Kaffah, Islam yang apa adanya, Islam yang datang dari Nabi Muhammad SAW, Islam yang diamalkan oleh qurun terbaik yaitu qurun sahabat, tabi’in dan tabi’it tabi’in, Islam yang diajarkan di kitab-kitab pesantren mulai dari Fathul Qoriib, Fathul Mu’iin sampai Fathul Wahhab. Fakta golongan Islam Nusantara adalah orang-orang yang mengajak kepada ‘ashobiyyah, yang berperang atas dasar ‘ashobiyyah, yang mati diatas ‘ashobiyyah, yang meniru-niru perbuatan suatu kaum dari agama selain Islam, yang membantu atau menolong pemimpin bodoh yang suka berdusta dan zalim yang tidak mengikuti petunjuk dan tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW di dalam pemerintahannya. Mereka selalu berkompromi dengan para penguasa dusta dan zalim kebalikan dari golongan kanan.

Fenomena umat Islam dalam kasus Ahok mantan gubernur DKI Jakarta adalah petunjuk yang sangat kuat, bahwa golongan (penganut) Islam Nusantara adalah golongan kiri (ashhabul syimal) yang berhadapan dengan golongan kanan (ashhabul yamiin). Maka golongan Islam Nusantara itu sangat tidak tepat mengklaim sebagai Ummatan Wasathon. Wallohu A’lam ... ...

Abulwafa Romli
Pasuruan, 28 Desember 2017.

Selasa, 12 Desember 2017

KHILAFAH CIPTAAN ULAMA?

Meskipung pembahasan tentang Khilafah dilarang di Indonesia, namun saat ini diskusi tentang Khilafah justru sangat marak. Beberapa tokoh nasional, termasuk mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Mahfudz, termasuk yang paling getol menggulirkan diskusi dan pembahasan tentang Khilafah. Baru-baru ini, beliau mengajak diskusi dengan siapa saja tentang Khilafah. Dalam suatu seminar nasional 'Tantangan NKRI di Tengah Penetrasi Ideologi Transnasional' di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Kamis (7/12/2017), beliau mengatakan: "Saya nantang siapa saja, di mana saja, di dalam forum yang terbuka. Yang bisa menunjukkan kepada saya, tentang adanya Kholifah atau Khilafah tentang adanya Khilafah sebagai sistem pemerintahan, ya di dalam Al-quran dan al-hadis. Saya katakan kalau Khilafah banyak, tapi bukan dari Al-quran dan al-hadis. Itu adalah ciptaan para ulama berdasar kebutuhan, waktu, dan tempat masing-masing" ( https://news.detik.com/berita/d-3759708/mahfud-md-khilafah-bukan-dari-alquran-khilafah-ciptaan-ulama ).

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa 57 negara Islam yang tergabung dalam OKI menganut sistem khilafah, tapi berbeda-beda. Hal tersebut bisa berbeda karena, dalam Al-quran dan hadis, sistemnya tidak diajarkan. "Kenapa beda? Ya karena memang Al-quran dan al-hadis tidak mengajarkan sistemnya. Prinsipnya nilainya mengajarkan bahwa khilafah harus berkeadilan. Tapi kalau sistemnya seperti apa, tidak ada," ujar beliau.

Tulisan ini akan berusaha membahas tema seputar Khilafah, terutama tentang benarkah bahwa Khilafah hanyalah ciptaan ulama? Apakah 57 negara yang tergabung dalam OKI adalah Khilafah? Benarkah jika fakta penerapan sesuatu berbeda-beda berarti tidak ada ajarannya?
*****

Jika dikatakan bahwa para ulama telah membahas tentang Khilafah, maka saya sangat setuju dengan pernyataan itu. Saya setuju bukan karena apa-apa, tetapi faktanya para ulama memang telah membahas tentang Khilafah. Secara obyektif, jika kita membaca kitab-kitab para ulama, maka kita akan dengan mudah mendapati pembahasan tentang Khilafah.

Imam Ar-Razi, misalnya, dalam kitab Mukhtar ash-Shihah halaman 186, menjelaskan:
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ، ﺃﻭ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﺍﺣﺪﺍً، ﻭﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
“Khilafah, Imamah al-‘Uzhma, atau Imarah al-Mukminin semuanya memberikan makna yang satu (sama) dan menunjukkan tugas yang juga satu (sama), yaitu kekuasaan tertinggi bagi kaum Muslim”.

Imam Ibnu Khaldun, dalam kitab Al Muqaddimah, halaman 190 berkata:
ﻭﺇﺫ ﻗﺪ ﺑﻴَّﻨَّﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﻒ ﻭﺃﻧﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﻤﻰ ﺧﻼﻓﺔ ﻭﺇﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﺇﻣﺎﻡ ﺃ . ﻫـ
“Dan ketika telah menjadi jelas bagi kita penjelasan ini, bahwa imam itu adalah wakil pemilik syariah dalam menjaga agama serta politik duniawi di dalamnya disebut khilafah dan imamah. Sedangkan yang menempatinya adalah khalifah atau imam”.

Dua bukti di atas, lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa Khilafah memang telah menjadi pembahasan para ulama. Tentu ada ribuan ulama lain dalam ribuan kitab-kitab beliau yang membahas tentang Khilafah.

Hal ini tidak dibahas panjang lebar, karena saya dan Prof Mahfudz sepertinya “sudah sepakat”.
Selanjutnya, pembahasan akan diarahkan tentang tema yang lebih krusial, benarkah bahwa Khilafah itu hanya ciptaan para ulama’, yang tidak ada landasan dari al-qur’an atau al-hadits?
Pada titik ini, saya sangat berbeda dengan Prof Mahfudz. Sepengetahuan saya, ulama tidak akan sembrono berani menciptakan sesuatu yang tidak ada landasan dari al-qur’an dan al-hadits. Para ulama itu bukan pencipta ajaran Islam. Para ulama itu hanya menjelaskan Islam yang tentu saja sumbernya berasal dari al-qur’an, hadits, dan ijma’ para shahabat. Bisa saja para ulama berbeda dalam memahami detil ajaran Islam, tetapi sekali lagi ulama bukanlah pencipta ajaran Islam.

Jika kita merujuk pada hadits-hadits shahih, secara obyektif, maka kita akan menemukan pembahasan yang banyak tentang Khilafah.

Misalnya sabda Nabi bahwa pada suatu zaman tidak boleh ada dua orang Khilafah bersifat umum untuk seluruh kaum Muslim di dunia, bahkan Rasulullah memerintahkan akan membunuh yang teakhir dari keduanya. Rasulullah saw bersabda:
« ﺇِﺫﺍَ ﺑُﻮْﻳِﻊَ ﻟِﺨَﻠِﻴْﻔَﺘَﻴْﻦِ ﻓَﺎﻗْﺘُﻠُﻮْﺍ ﺍْﻷَﺧِﺮَ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ »
“Jika dibaiat dua orang Khalifah, bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (Shahîh Muslim, no. 1853).

Hal yang sama dinyatakan oleh Rasulullah, tetapi dengan redaksi yang berbeda. Dalam hal ini memang Rasulullah tidak menggunakan redaksi “Khalifah”, tetapi “Imam”.
Beliau bersabda:
ﻣَﻦْ ﺑَﺎﻳَﻊَ ﺇَﻣَﺎﻣًﺎ ﻓَﺄَﻋْﻄَﺎﻩُ ﺻَﻔْﻘَﺔَ ﻳَﺪِﻩِ ﻭَﺛَﻤْﺮَﺓَ ﻗَﻠْﺒِﻪِ ﻓَﻠْﻴُﻄِﻌْﻪُ ﻣَﺎ ﺍﺳْﺘَﻄَﺎﻉَ، ﻓَﺈِﻥْ ﺟَﺎﺀَ ﺁﺧِﺮُ ﻳُﻨَﺎﺯِﻋُﻪُ ﻓَﺎﺿْﺮِﺑُﻮْﺍ ﻋُﻨُﻖَ ﺍْﻵﺧِﺮَ
“Siapa saja yang membai’at seorang Imam, lalu ia memberikan genggaman tangannya dan buah hatinya kepadanya, hendaklah ia menaati imam itu sekuat kemampuannya. Kemudian jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaan Imam itu maka penggallah leher orang lain itu.” (HR Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, an-Nasa’i, dan Ahmad).

Masih dalam substansi yang sama, tetapi dengan redaksi yang lain lagi Rasulullah saw bersabda:
« ﻣَﻦْ ﺃَﺗَﺎﻛُﻢْ ﻭَﺃَﻣْﺮُﻛُﻢْ ﺟَﻤِﻴﻊٌ ﻋَﻠَﻰ ﺭَﺟُﻞٍ ﻭَﺍﺣِﺪٍ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺃَﻥْ ﻳَﺸُﻖَّ ﻋَﺼَﺎﻛُﻢْ ﺃَﻭْ ﻳُﻔَﺮِّﻕَ ﺟَﻤَﺎﻋَﺘَﻜُﻢْ ﻓَﺎﻗْﺘُﻠُﻮﻩُ »
“Siapa saja yang datang kepada kalian—sedangkan urusan kalian berada di tangan seseorang, kemudian dia hendak memecah-belah kesatuan jamaah kalian, maka bunuhlah.” (HR Muslim).
Dalam hadits ini, Rasulullah menggunakan istilah jama’ah kalian.

Dari contoh beberapa hadits shahih di atas, bahwa Rasulullah terkadang menggunakan kata “Khalifah”, “Imam”, “Jama’ah”, dan dalam hadits lain menggunakan istilah sulthan, maka para ulama memahami bahwa: Khalifah, Imam, dan Sulthan itu maksudnya sama (mutaradif). Sekali lagi, ini bukan ciptaan ulama. Tetapi ini adalah dari hadits Nabi yang kemudian dipahami dan ditulis di dalam kitab oleh para ulama.

Imam Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah halaman 190:
ﻭﺇﺫ ﻗﺪ ﺑﻴَّﻨَّﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﻒ ﻭﺃﻧﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﻤﻰ ﺧﻼﻓﺔ ﻭﺇﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﺇﻣﺎﻡ
“Telah kami jelaskan hakikat kedudukan ini (Khalifah) dan bahwa ia adalah pengganti dari Pemilik Syariah (Rasulullah saw.) dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. (Kedudukan ini) dinamakan Khilafah dan Imamah dan orang yang melaksanakannya (dinamakan) Khalifah dan Imam”.

Imam Nawawi dalam Rawdhah ath-Thalibin juz X, halaman 49, menegaskan:
ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻺﻣﺎﻡ : ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
“Boleh saja Imam itu disebut dengan: Khalifah, Imam, atau Amirul Mukminin”.

Belum lagi jika merujuk pada ijma’ para shahabat. Saat Rasulullah wafat, para shahabat berijma’ untuk segera memilih dan mengangkat Khalifah sepeninggal beliau, bahkan mereka lebih mendahulukan memilih Abu Bakar sebagai Khalifah, dibanding mengurusi jenazah manusia paling mulia di dunia, Rasulullah saw. Inilah yang kemudian dipahami oleh para ulama bahwa mengangkat Khalifah merupakan kewajiban yang sangat urgen.

Sekali lagi, hal inilah yang kemudian dipahami dan dituliskan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Tetapi sekali lagi, ini bukan ciptaan para ulama’.

Syeikh Ibnu Hajar al-Haitamiy al-Makkiy dalam kitab Ash-Showa’iqul Mukhriqoh, jilid 1 hal 25 menyatakan:
ﺍِﻋْﻠَﻢْ ﺃَﻳْﻀًﺎ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺑَﺔَ ﺭِﺿْﻮَﺍﻥَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺃَﺟْﻤَﻌِﻴْﻦَ ﺃَﺟْﻤَﻌُﻮْﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻥَّ ﻧَﺼْﺐَ ﺍﻟْﺈﻣﺎَﻡِ ﺑَﻌْﺪَ ﺍِﻧْﻘِﺮَﺍﺽِ ﺯَﻣَﻦِ ﺍﻟﻨُّﺒُﻮَّﺓِ ﻭَﺍﺟِﺐٌ ﺑَﻞْ ﺟَﻌَﻠُﻮْﻩُ ﺃَﻫَﻢَّ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺒَﺎﺕِ ﺣَﻴْﺚُ ﺍﺷْﺘَﻐَﻠُﻮْﺍ ﺑِﻪِ ﻋَﻦْ ﺩَﻓْﻦِ ﺭَﺳُﻮْﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﺍﺧْﺘِﻠَﺎﻓِﻬِﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻟﺘَّﻌْﻴِﻴْﻦِ ﻟَﺎ ﻳُﻘْﺪَﺡُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺈﺟْﻤَﺎﻉِ ﺍﻟْﻤَﺬْﻛُﻮْﺭِ
“Ketauhilah (juga) bahwa sesungguhnya para shahabat ra telah ijma’ (sepakat) bahwa sesungguhnya mengangkat Imam setelah lewatnya masa kenabian itu wajib, bahkan mareka menjadikan kwajiban tersebut sebagai kewajiban yang paling penting, dimana mereka lebih menyibukkan (diri mereka) dalam pengangkatan imam tersebut dibanding memakamkan Rasulullah saw, sedangkan perbedaan mereka (para sahabat) dalam penetapan siapa yang ditunjuk tidaklah merusak ijma’ yang disebutkan (di atas)”.

Hal yang sama diungkapkan oleh banyak sekali ulama, baik ulama salaf maupun kholaf. Misalnya Imam 'Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi, dalam kitab Bada'iush Shanai' fii Tartibis Syarai', juz 14, halaman 406. Beliau berkata:
“.. ﻭَﻟِﺄَﻥَّ ﻧَﺼْﺐَ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡِ ﺍﻟْﺄَﻋْﻈَﻢِ ﻓَﺮْﺽٌ ، ﺑِﻠَﺎ ﺧِﻠَﺎﻑٍ ﺑَﻴْﻦَ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ، ﻭَﻟَﺎ ﻋِﺒْﺮَﺓَ - ﺑِﺨِﻠَﺎﻑِ ﺑَﻌْﺾِ ﺍﻟْﻘَﺪَﺭِﻳَّﺔِ - ؛ ﻟِﺈِﺟْﻤَﺎﻉِ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺑَﺔِ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺫَﻟِﻚَ ، ﻭَﻟِﻤِﺴَﺎﺱِ ﺍﻟْﺤَﺎﺟَﺔِ ﺇﻟَﻴْﻪِ ؛ ﻟِﺘَﻘَﻴُّﺪِ ﺍﻟْﺄَﺣْﻜَﺎﻡِ ، ﻭَﺇِﻧْﺼَﺎﻑِ ﺍﻟْﻤَﻈْﻠُﻮﻡِ ﻣِﻦْ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻢِ ، ﻭَﻗَﻄْﻊِ ﺍﻟْﻤُﻨَﺎﺯَﻋَﺎﺕِ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻫِﻲَ ﻣَﺎﺩَّﺓُ ﺍﻟْﻔَﺴَﺎﺩِ ، ﻭَﻏَﻴْﺮِ ﺫَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﻤَﺼَﺎﻟِﺢِ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻟَﺎ ﺗَﻘُﻮﻡُ ﺇﻟَّﺎ ﺑِﺈِﻣَﺎﻡٍ ، ...
“…dan karena sesungguhnya mengangkat imam agung itu adalah fardhu. Tidak ada perbedaan pendapat diantara ahlul haq mengenai masalah ini. Perbedaan sebagian kelompok Qadariyyah sama sekali tidak perlu diperhatikan, berdasarkan ijma' shahabat ra atas perkara itu, serta kebutuhan terhadap Imam yang agung tersebut; serta demi keterikatan dengan hukum; dan untuk menyelamatkan orang yang didzalimi dari orang yang dzalim; memutuskan perselisihan yang menjadi sumber kerusakan, dan kemaslahatan-kemaslahatan lain yang tidak akan terwujud kecuali dengan adanya Imam…”

Hal ini sangat jelas, begitu jelasnya sehingga saat seseorang mempertanyakan legalitas Khilafah, sama artinya mempertanyakan legalitas Abu Bakara Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mempertanyakan legalitas para Khalifah Ar-Rasyidah, meskipun wajar secara akademis, tetapi sepertinya sangat tidak etis (tidak beradab) dilakukan oleh orang yang meyakini Islam ala ahlus sunnah wal jamaah (ASWAJA). Namun, jika itu dilakukan oleh kelompok Syia’ah, tentu kita sangat maklum, karena ajaran mereka memang seperti itu.
*****

Kita beralih ke pembahasan kedua, apakah 57 anggota OKI adalah Khilafah?
Sebelum kita membahas ini, sepertinya ada argumen yang kontradiktif. Jika Khilafah dipertanyakan orisinalitasnya sebagai ajaran Islam, mengapa harus mengatakan bahwa anggota OKI adalah Khilafah? Apakah ini sebetulnya adalah pengakuan tersembunyi, bahwa Khilafah memang ajaran Islam dan ajaran yang akan membawa kebaikan? OK, kita tidak bahas hal ini. Ini tema yang lain.

Benarkah OKI adalah Khilafah? Sepanjang yang saya tahu, tidak ada satu pun negara OKI yang secara formal mengaku sebagai Khilafah. Jika ada, saya yang awam ini mohon diberi tahu. Para pemimpinnya pun tidak mau disebut Khalifah. Bahkan, banyak para pemimpin negara OKI yang mengkriminalisasi ajaran Khilafah dan mempersekusi perjuangan Khilafah. Saya tidak akan memberikan contohnya, karena tanah tempat kita berpijak telah menjadi saksi bisu atasnya.
Memang ada satu dua orang atau tokoh yang terkadang menyebut sebagian negara OKI adalah Khilafah. Salah satunya adalah Prof Mahfudz. Tetapi ini pernyataan tidak resmi. Secara resmi, Indonesia menganut sistem republik. Oleh karena itu, banyak yang pasang badan siap mati demi melawan Khilafah di nusantara ini karena dianggap akan mengganti republik ini.

Toh, memang sah-sah saja mengklaim Indonesia sebagai Khilafah atau negara maju atau negara termakmur di dunia. Hal paling penting untuk diajukan atas klaim ini adalah: apa buktinya bahwa Indonesia adalah Khilafah atau negara maju atau negara paling makmur?

Jika Khilafah adalah pelaksanaan nilai keadilan, maka berdasarkan pernyataan Prof Mahfudz beberapa tahun sebelumnya, Indonesia tentu saja jauh dari klaim sebagai Khilafah, karena tidak adanya keadilan. Prof Mahfudz, menyatakan bahwa sistem politik politik di Indonesia semakin mahal, elite juga semakin jelek karena sistem yang dibangun mendorong ke arah korupsi. Kemudian beliau mengatakan sendiri: “Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa jadi iblis juga". ( http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/10/07/muasnx-mahfud-md-malaikat-masuk-ke-sistem-indonesia-pun-bisa-jadi-iblis ). Sekali lagi beliau mengatakan bahwa korupsi ini sitemik, bukan sekedar faktor individu.

Lebih-lebih lagi jika kita merujuk kepada pilar suatu sistem dikatakan Khilafah, maka semua anggota OKI sekarang tidak ada yang sesuai dengan kriteria Khilafah. Misalnya Syeikh Mahmud Abdul Majid Al-Khalidi dalam kitab Qawa’id Nizham al-Hukm fî al-Islam bahwa dalam sistem Khilafah paling tidak terdapat empat pilar, yaitu: 1. Kedaulatan berada di tangan Allah swt 2. Kekuasaan berada di tangan umat 3. Adanya satu orang Khalifah di seluruh dunia adalah kewajiban 4. Khalifah adalah yang memiliki wewenang mengadopsi dan menetapkan suatu undang-undang atau peraturan.

Dalam hal ini, saya tidak keberatan jika dikatakan jika kriteria itu adalah ijtihad ulama’. Tetapi, berpatokan pada kriteria yang dibuat oleh ulama tentu lebih akademis, daripada berpatokan pada sesuatu yang tidak ada kriterianya. Mengatakan bahwa Indonesia saat ini adalah termasuk Khilafah, merupakan pernyataan tanpa kriteria.

Sementara mengatakan bahwa Indonesia saat ini belum menganut sistem Khilafah, kriterianya sangat jelas. Pilar pertama dari 4 pilar tersebut sangat tidak terpenuhi oleh Indonesia. Di Indonesia yang menganut sistem demokrasi, yang berdaulat adalah rakyat. Sementara menurut Syeikh Al-Khalidi, pilar pertama dari sistem Khilafah adalah kedaulatan di tangan Allah swt, atau dengan bahasa yang lebih sederhana sumber hukum negara dalah al-qur’an dan al-hadits atau yang ditunjukkan oleh keduanya (ijma’ sahahabat dan qiyas syar’i).

Di Indonesia, pelaksanaan beberapa hukum Islam memang tidak dilarang, seperti sholat, zakat dan lain sebagainya. Tetapi beberapa hukum syariah yang lain dilarang. Yang paling sederhana adalah hukum potong tangan bagi pencuri. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan bukan di tangan Allah dan secara otomatis (menuru kriteria yang dibuat oleh ulama) mengeluarkan Indonesai untuk layak disebut Khilafah.

Kemudian tentang Arab Saudi, yang disebut oleh Prof Mahfudz sebagai model Khilafah yang berbeda. Beliau mengatakan: "Jadi jangan berpikir mau mengganti sistem yang radikal karena tidak ada di dalam Al-quran dan hadis sistem yang betul-betul menurut Islam seperti apa? Tidak ada. Arab Saudi yang dikatakan negara Islam di sana banyak korupsi juga sehingga sekarang terjadi pemecatan-pemecatan di kalangan elite, katanya Islam itu Khilafah.” ( https://news.detik.com/berita/d-3759708/mahfud-md-khilafah-bukan-dari-alquran-khilafah-ciptaan-ulama ).

Pertanyaan kritis layak diajukan di sini, benarkah Arab Saudi itu Khilafah?
Jika dikaji secara obyektif, Arab Saudi itu bukan Khilafah dan tak sudi disebut Khilafah. Arab Saudi menganut sistem kerajaan atau monarki yang disebut “Kerajaan Arab Saudi” atau “Al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Sa'ūdiyah” atau “Kingdom of Saudi Arabia (KSA)”. Sehingga terjadinya korupsi di Arab Saudi tidak bisa dijadikan argumentasi untuk mengkriminalisasi ajaran Khilafah. Memang diakui, beberapa hukum Islam diterapkan di sana, meski tidak secara kaffah. Sistem ribawi juga dilegalisasi di KSA.

Bahkan dari beberapa sumber sejarah menyatakan bahwa berdirinya Kerajaan Saudi Arabia adalah akibat “pemberontakan” terhadap Kekhalifahan Islam Turki Utsmani dan diback-up oleh Lawrence, seorang bawahan Jenderal Allenby (Craig Unger, Dinasti Bush Dinasti Saud, Hubungan Rahasia Antara Dua Dinasti Terkuat Dunia, 2004, edisi Indonesianya diterbitkan oleh Diwan, 2006). Sama seperti di Indonesia, Arab Saudi juga sangat muak dengan ajaran Khilafah. Oleh karena itu, mengatakan Arab Saudi sebagai Khilafah, mungkin akan membuat marah raja di sana.
*****

Sekarang kita bahas point yang ketiga: Benarkah jika fakta penerapan sesuatu berbeda-beda berarti tidak ada ajarannya dan hanya bisa dimaknai sebagai nilai saja?

Untuk menbahas hal ini, kita perlu membuat komparasi, sholat misalnya. Sepanjang yang saya tahu, beberapa tata cara sholat antara umat Islam yang bernaung dalam Jamiyyah Nahdotul Ulama (NU) dan umat Islam yang bernaung dalam Manhaj Wahaby-Salafy, sedikit berbeda. Memang perbedaan itu hanya pada wilayah furu’. Misalnya tentang bacaan qunut dalam sholat subuh atau bacaan bismillah di awal surat alfatihah. Bisakah secara akademis disimpulkan bahwa tidak ada ajaran tentang tata cara sholat dengan argumentasi jika ada ajarannya mengapa bisa berbeda-beda?

Yang saya yakini, bahwa baik ulama di Jamiyyah NU dan di Manhaj Wahaby-Salafy semua merujuk pada dalil syariah. Meski demikian, dalam pemahaman dan kesimpulan akahir bisa jadi berbeda. Namun, pernyataan bahwa perbedaan menunjukkan tidak ada dalilnya, menurut saya kesimpulan yang agak tergesa-gesa.

Pemahaman tentang detil dalam Khilafah memang para ulama terkadang berbeda. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamus Shultaniyyah, misalnya, seorang Khalifah syaratnya harus bersuku Quraisy. Sementara menurut pemahaman Syeikh Taqiyuddin An-Nabhany dalam Kitab Nidzomul Hukmi Fil Islam, bahwa Khalifah tidak disyaratkan harus Quraisy. Quraisy itu bukan syarat in’iqod (syarat sahnya seseorang menjadi Khalifah), tetapi hanya keutamaan saja. Baik Syeikh Mawardi maupun Syeikh Taqi berpedoman pada dalil syariah, hanya saja pemahaman dan kesimpulan beliau berdua berbeda dalam hal ini.

Jika memang kesimpulan berbeda sementara mereka sudah menempuh metode yang benar, maka sikap kita mestinya harus tasamuh dan berlapang dada. Tentu saja, kita tetap dianjurkan untuk terus mengkaji sehingga mendapatkan kesimpulan yang rajih menurut kita.

Dalam beberapa hal, antara Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar juga berbeda. Bahkan perbedaan itu kadang terjadi saat Rasulullah masih hidup. Kisah yang sangat masyhur diantaranya dalam menyikapi tawanan perang Badar termasuk dalam masalah ini. Abdullah bin Mas’ud ra. berkata bahwa ketika para tawanan itu dibawa ke hadapan Rasulullah saw., Abu Bakar ra. berkata, “Ya Rasulullah! Mereka adalah kaum kerabatmu. Bebaskanlah mereka dan jangan dibunuh. Mungkin mereka akan bertaubat.” Sedangkan Umar ra. berkata, “Ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang mendustaimu dan menyakitimu. Mereka telah memaksamu keluar dari Mekkah. Sebaiknya mereka dibunuh.” Para sahabat berselisih pendapat dalam hal ini. Rasulullah saw. pun berdiam diri. Kemudian beliau memasuki rumahnya, lalu keluar dan bersabda, “Allah menyebabkan hati sebagian orang menjadi lembut, lebih lembut daripada susu. Dan Allah menyebabkan hati sebagian orang keras, sehingga lebih keras daripada batu.”
Jadi, adanya pebedaan dalam beberapa hal, belum tentu bisa disimpulkan tidak ada ajaran atau tidak ada dalilnya. Dan saat terjadi perbedaan, sepertinya kita memang harus terus belajar tentang tasamuh. Menganggap orang lain atau kelompok lain sebagai fundamentalis, anti kebhinekaan, dan memecah belah masyarakat dan lain sebagainya mestinya harus diremove dari database orang-orang yang berilmu.
*****

Demikian pandangan saya tentang Khilafah. Menurut pemahaman saya, Khilafah adalah ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah, dilaksanakan oleh para shahabat dan ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya.

Khilafah adalah ajaran Islam terkait syariah dalam urusan publik. Khilafah insya Allah akan mewujudkan suatu negeri menjadi baldatun thayyibatun wa robbun ghafur. Baik muslim atau non muslim akan hidup aman dan adil di dalamnya. Khilafah yang benar-benar mengikuti jalan kenabian tidak akan berprilaku dzalim dan berbuat semena-mena. Hukum memang dari Allah (al-quran, hadits), tetapi pelaksana Khilafah adalah manusia biasa. Seorang Khalifah bisa berbuat salah, ia juga bisa berbuat dzalim, saat tidak mengikuti syariah, sehingga muhasabah merupakan sesuatu yang muthlak dalam Khilafah. Tetapi, mengatakan bahwa Khilafah tidak ada ajarannya dan semua Khalifah suka berbuat sewenag-wenang, merupakan generalisasi yang tidak bertumpu pada fakta historis yang akurat.

Ijinkan saya sedikit berbeda dengan pandangan Prof Mahfudz. Beliau adalah tokoh intelektual muslim yang saat ini dimiliki oleh dunia Islam dan sangat saya kagumi. Semoga Prof Mahfudz selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam kondisi sehat. Amiin.

Wallahu a’lam bish showab.
Choirul Anam

KHILAFAH TIDAK MEMPUNYAI BENTUK BAKU?

KHILAFAH TIDAK MEMPUNYAI BENTUK BAKU? Jelas Menyalahi Nash dan Logika

Saya ingin menanggapi siapa saja yang mengatakan, Khilafah tidak punya bentuk baku. Karena ini menyalahi nash syariah dan logika.

1- Istilah "Khilafah 'ala Minhaj Nubuwwah" itu sendiri dari Nabi [HR. Ahmad]. Makna, "Ala Minhaj Nubuwwah" itu artinya Khilafah yang dijalankan para sahabat adalah copy paste dari Nabi, bukan bikinan sahabat. Sahabat tinggal melanjutkan negara dan sistem yang dibangun Nabi.

2- Nabi menjalankan negara, sebagai kepala Negara Islam pertama, dengan ibukotanya Madinah, selama 10 tahun. Selain ada kepala negara, ada wazir [pembantu kepala negara], yaitu Abu Bakar dan 'Umar [HR. Hakim].

3- Karena Negara Islam zaman Nabi meliputi Jazirah Arab [Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain dan Qatar], maka Nabi pun mengangkat sejumlah wali [kepala daerah]. Mu'adz di Janad, Ziyad di Yaman, Abu Musa di Zabid dan 'Aden.

4- Nabi juga mempunyai pasukan perang yang terlatih. Nabi terkadang memimpin sendiri peperangan [27 kali]. Di zamannya, tidak kurang 79 kali perang besar [ma'rakah], dan perang kecil [sariyyah]. Semuanya ada Panglima Perangnya.

5- Mengenai Majelis Syura [Majelis Umat], di zaman Nabi saw. juga sudah ada. Mereka terdiri dari Abu Bakar, 'Umar, Hamzah, 'Ali, Salman Al-farisi, Hudzaifah al-Yaman..

6- Urusan administrasi [pencatatan], pada zaman Nabi sudah ada para pencatat urusan: (1) Wahyu, seperti Zaid bin Tsabit; (2) Penjaga rahasia Nabi [Shahib Sirr an-Nabi], yaitu 'Abdullah bin Mas'ud, dll.

7- Negara Nabi saw, dan Khilafah 'ala Minhaj Nubuwwah, berbentuk Negara Kesatuan, karena wilayahnya satu, hukum yang diterapkan juga satu, yaitu hukum Islam, diterapkan di seluruh wilayah. Nabi menyatakan, "Jika dibai'at dua khalifah, bunuhlah yang terakhir" [HR Muslim]

8- Negara Nabi, dan Khilafah 'ala Minhaj Nubuwwah, juga bukan sistem Monarchi, Absolut maupun Parlementer. Bukan pula Repulik, Presidensil maupun Parlementer. Nabi dan para Khulafa' Rasyidin bukan Raja, Perdana Menteri, atau Presiden. Tapi, kepala Negara Islam yang khas.

9- Jika Nabi mengajarkan shalat lalu bersabda, "Shallu kama raitumuni ushalli", setelah itu para sahabat mengcopy paste tatacara shalat Nabi. Tatacara itu diajarkan semasa Nabi hidup, begitu pula dlm menjalankan negara. Tidak kurang selama 10 tahun sejak di Madinah hingga wafat.

10- Ketika Nabi saw. wafat, para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih siapa yang akan menggantikan Nabi saw. dalam mengurus urusan negara dan umatnya. Mereka berselisih soal siapa yang lebih pantas, bukan wajib atau tidak adanya Khalifah?

11- Setelah Abu Bakar terpilih secara aklamasi, maka Abu Bakar pun dibai'at menjadi Khalifah, pengganti Nabi dalam mengurus negara. Beliau dibai'at di Masjid Nabawi. Bai'at ini juga menjadi metode baku dalam pengangkatan Khalifah, meski teknisnya bisa berbeda. Ini teknis.

12- Sebelum Abu Bakar wafat, beliau melakukan survei kepada penduduk Madinah, siapakah yang layak menggantikan dirinya. Muncullah nama 'Umar dan 'Ali. Maka, Abu Bakar pun menunjuk 'Umar. Ini teknis, bukan metode. Metodenya tetap bai'at. 'Umar pun dibai'at menjadi Khalifah.

13- Menjelang wafat, 'Umar menunjuk formatur untuk memilih Khalifah yang akan menggantikannya. Ini juga bukan metode, tetapi teknis. Metodenya tetap, bai'at. Karena itu, setelah 'Utsman terpilih melalui formatur, beliau pun dibai'at menjadi Khalifah.

14- Bahkan, ketika Sayyidina 'Ali dan Hasan bin Ali menjadi Khalifah, keduanya juga dibai'at. Sampai akhirnya, masing-masing menjadi Khalifah. Begitulah, sistem ini dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat, diwariskan turun temurun. Jadi, Khilafah ini bukan buatan ulama'.

15- Bukti bahwa negara ini mempunyai bentuk baku, sistemnya jelas, adalah keteraturan dan capaian yang dihasilkan selama 10 tahun zaman Nabi, dan 30 tahun zaman Khilafah 'ala Minhaj Nubuwwah. Kalau tidak ada bentuk baku dan sistemnya, pasti amburadul. Sekarang saja amburadul.

16- Bukti, bahwa negara ini bukan buatan ulama', kitab yang mengulas tentang negara, yang paling tua adalah kitab al-Imamah wa as-Siyasah, yang ditulis oleh Ibn Qutaibah [w 276 H]. Ditulis abad ke-3 H. Artinya, 241 tahun setelah Khilafah 'ala Minhaj Nubuwwah.

17- Bahkan, kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah, baru ditulis oleh Imam al-Mawardi [w. 450 H], oleh al-Farra' [w. 458 H], pada abad ke-5 H. Itu pun ditulis di era kemunduran Khilafah 'Abbasiyyah, agar umat paham tatakelola negara menurut syariah. Karena umat sudah agar rabun.

18- Kitab-kitab yang ditulis para ulama' di zaman itu, bersifat komplementer, karena sistemnya sudah berjalan. Kitab-kitab ini ditulis untuk meluruskan kembali kebengkokan dan kesalahan dalam menerapkan Islam. Karena itu, apa yang ditulis oleh Imam al-Mawardi bukan rekaan beliau.

Karena itu, siapapun yang menyatakan, bahwa Khilafah tidak mempunyai bentuk baku, jelas menyalahi nash, baik al-Qur'an, as-Sunnah maupun Ijmak Sahabat. Juga menyalahi logika, sebagaimana yang diuraikan di atas. Wallahu a'lam. [vm]

Penulis : KH. Hafidz Abdurrahman, MA

Minggu, 10 Desember 2017

CACAT EPISTEMOLOGIS DALAM ISTILAH “SISTEM BAKU KHILAFAH”

CACAT EPISTEMOLOGIS DALAM ISTILAH “SISTEM BAKU KHILAFAH” PROF. MAHFUD MD

Oleh : KH. M. Shiddiq Al Jawi, S.Si, MSI
(Pimpinan Pesantren Hamfara Jogjakarta; Anggota Komisi Fatwa MUI Propinsi DIY; Mahasiswa Doktoral Prodi Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya)

Sudah tersebar luas tantangan Prof. Mahfud MD via akun twitter beliau agar para penyeru khilafah menunjukkan sistem baku Khilafah. Prof. Mahfud MD menulis di akun twitter-nya,”Kalau mereka bisa menunjukkan sistem baku khilafah dari Qur`an dan Hadits maka saya akan langsung mempejuangkan khilafah bersama mereka. Ayo.” Dalam tweet beliau yang lain,”Sy bilang, ayo siapa yg bs tunjukkan sistem khilafah yg baku saya akan jd pengikutnya. Tapi tdk pernah ada, tuh.”

Istilah “sistem baku” nampaknya menjadi satu terminologi kunci (keyword) dalam pernyataan Prof Mahfud MD di atas. “Sistem yang baku” secara etimologis dapat dimaknai sebagai sistem yang pokok dan utama, atau sistem yang menjadi tolok ukur, atau sistem yang standar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata baku diartikan sebagai berikut; 1. Pokok; utama; 2. Tolok ukur yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan; standar. (Lihat : https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/baku.html , diakses 9 Desember 2017, pukul 01.35 WIB).

Maka dari itu, “sistem khilafah yang baku” kurang lebih dapat diartikan sebagai sistem khilafah yang standar yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dengan demikian, mafhum mukhalafah-nya (pengertian sebaliknya), jika dalam sistem khilafah terdapat suatu hukum atau opini yang tidak standar, atau tidak disepakati, yakni terdapat khilafiyah alias beberapa versi hukum atau opini dalam sistem khilafah, maka sistem khilafah itu dikatakan tidak baku.

Jika memang benar demikian yang dimaksud Prof. Mahfud MD dengan istilah “sistem baku khilafah”, maka memang benar seperti yang disimpulkan sendiri oleh Prof. Mahfud MD, bahwa sistem khilafah yang baku ”...tidak pernah ada, tuh.” Sebab siapapun yang mengkaji fiqih khilafah secara detail, pasti akan menjumpai banyak hukum atau opini yang khilafiyah alias tidak baku. Sebagai contoh, persyaratan seorang khalifah apakah dia harus orang Quraisy atau tidak, ada khilafiyah di sini. Jumhur ulama mewajibkan khalifah harus orang Quraisy. Sementara sebagian ulama, seperti Qadhi Abu Bakar Al Baqilani, Ibnu Khaldun, dan Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, tidak mewajibkan khalifah dari suku Quraisy. Identitas Quraisy bagi khalifah hanya dianggap sebagai keutamaan (afdhaliyah) saja, bukan kewajiban. (Lihat Muqaddimah Ibnu Khaldun, III/527; Fathul Bari, XVI/237).

Contoh lain, persoalan apakah khilafah harus tunggal (satu) untuk seluruh dunia atau tidak, yaitu boleh berbilang (ta’addud) alias lebih dari satu, juga ada khilafiyah di sini sehingga tidak baku. Ada dua versi pendapat ulama dalam masalah ini. Jumhur ulama seperti imam mazhab yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad, mewajibkan khilafah yang tunggal untuk seluruh dunia. Sementara sebagian ulama, seperti Imam Abu Ishaq Al Isfarayini, Abdul Qahir Al Baghdadi, dan Imam Al Haramain (Al Juwaini) berpendapat boleh-boleh saja ada lebih dari satu khilafah untuk seluruh dunia. (Lihat Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, Qawa’id Nizham Al Hukm fi Al Islam, Kuwait : Darul Buhuts Al ‘Ilmiyah, 1980, hlm. 314).
Dari contoh di atas, jelaslah bahwa sistem khilafah yang baku, memang tidak ada. Prof. Mahfud MD dalam hal ini benar. Karena faktanya memang terdapat beberapa versi pendapat dalam cabang-cabang hukum dalam pembahasan khilafah. Tapi pertanyaan kritisnya adalah, apakah ketika sistem khilafah yang baku itu tidak ada, kemudian khilafah itu tidak wajib secara syar’i? Apakah adanya perbedaan pendapat dalam cabang-cabang hukum khilafah itu artinya khilafah hanya berstatus mubah (boleh) saja, sehingga boleh saja khilafah ditinggalkan dan diganti dengan sistem pemerintahan yang lain, semisal sistem republik?

Sesungguhnya, jika penalaran Prof. Mahfud MD tentang “sistem yang baku” itu diikuti, niscaya akan gugurlah banyak kewajiban syar’i yang ada dalam ajaran Islam. Karena adanya khilafiyah tentu tidak hanya ada dalam pembahasan khilafah, tapi juga ada dalam pembahasan bab-bab fiqih yang lain, seperti wudhu, sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Dalam wudhu, misalnya ada perbedaan pendapat ulama mengenai apakah menyentuh perempuan membatalkan wudhu atau tidak. Mengikuti logika Prof. Mahfud MD, berarti wudhu itu tidak baku. Dalam sholat Shubuh, ada yang membaca Qunut, ada yang tidak. Artinya, menurut logika Prof. Mahfud MD, sholat Shubuh tidak baku. Dalam puasa Ramadhan, Imam Malik mencukupkan niat satu kali untuk seluruh bulan Ramadhan, sementara jumhur ulama mewajibkan niat untuk setiap hari pada bulan Ramadhan. Maka mengikuti penalaran Prof. Mahfud MD, puasa Ramadhan tidak baku. Dalam haji, mazhab Syafi’i dan Maliki membolehkan wanita yang berangkat haji meski tanpa disertai mahram atau suaminya. Sedang mazhab Hanafi dan Hambali, wanita wajib disertai mahram atau suami. Walhasil, kalau menuruti Prof. Mahfud MD, haji tidak baku.

Nah, jika wudhu, sholat, puasa, dan haji itu tidak baku, lantaran banyak khilafiyah dalam cabang-cabang hukumnya, maka menurut penalaran Prof. Mahfud MD, berarti wudhu, sholat, puasa, dan haji hukumnya tidak wajib semuanya, atau mungkin hukumnya mubah (boleh) dan boleh diganti sendiri oleh manusia dengan tatacara ibadah lain bikinan manusia sendiri. Tapi apakah memang Prof. Mahfud MD memang ingin menggugurkan atau bahkan menghapuskan kewajiban wudhu, sholat, puasa, dan haji dari agama Islam? Tentunya jawabannya adalah negatif. Tidaklah mungkin Prof. Mahfud MD akan berani dan lancang menggugurkan kewajiban wudhu, sholat, puasa, dan haji, dengan dalih tidak ada sistem yang baku untuk masing-masingnya.

Dari sinilah nampak ada cacat atau kejanggalan dalam konstruksi argumen Prof. Mahfud MD yang menggunakan kata kunci “sistem baku khilafah”. Jika ditelusuri secara mendalam cara berpikir Prof. Mahfud MD, kecacatan argumen itu nampak dalam aspek epistemologisnya. Prof. Mahfud MD menggunakan logika silogisme, padahal seharusnya kalau bicara hukum Islam menggunakan pendekatan penalaran ushul fiqih. Di sinilah cacat epistemologis yang ada dalam penalaran Prof. Mahfud MD mengenai istilah “sistem baku khilafah”.

Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat ilmu yang bicara mengenai asal usul (source) dari suatu pengetahuan dan bagaimana metode (method) yang dipakai untuk menemukan suatu pengetahuan. Jika bicara hukum Islam, misalnya untuk menentukan status suatu perbuatan apakah ia wajib, atau sunnah, atau mubah, maka penalaran yang digunakan, yaitu proses istinbath (penyimpulan) hukum dari sumber hukumnya, semestinya menggunakan penalaran ushul fiqih. Inilah epistemologi yang benar, bukan menggunakan logika sebagaimana Prof. Mahfud MD.

Dalam istilah “sistem baku khilafah”, nampaknya Prof. Mahfud MD menggunakan salah satu cara inferensi (penarikan kesimpulan) yang ada dalam ilmu logika (manthiq), yaitu silogisme. Premis mayor (muqaddimah kubra) yang ada adalah : segala sesuatu yang tidak baku berarti hukumnya tidak wajib. Sedang premis minor (muqaddimah shughra)-nya : khilafah tidak baku. Maka kesimpulan (conclusion, natijah) yang diperolah adalah : sistem khilafah tidaklah wajib. Demikianlah kira-kira proses penalaran yang digunakan Prof. Mahfud MD.

Sebenarnya, penggunaan logika (termasuk silogisme) tidaklah selalu salah. Penggunaan logika termasuk silogisme boleh-boleh saja, tetapi ada syaratnya. Syekh Taqiyuddin An Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir) dalam kitabnya At Tafkiir (1973 : 13-14) menerangkan bahwa penggunaan logika disyaratkan premisnya haruslah berupa suatu proposisi yang diyakini kebenarannya atau harus merupakan suatu realitas yang terindera (al waqi’ al mahsuus). Jika tidak memenuhi syarat ini, maka suatu penalaran dengan logika akan dapat menimbulkan kesalahan penalaran atau kesesatan (qaabiliyah al dhalaal), dan bahkan dapat menimbulkan kontradiksi (at tanaaqudh) dalam satu persoalan. Sebagai contoh, dalam persoalan apakah Al Qur`an itu makhluk atau kalamullah, bisa jadi seseorang berargumen begini, premis mayor : Al Qur`an itu adalah kalamullah. Premis minornya : kalamullah itu qadiim (terdahulu, bukan makhluk) Kesimpulannya, Al Quran itu qadiim (terdahulu, bukan makhluk). Pada saat yang sama, orang lain dapat pula menggunakan cara penalaran logika yang sama, tapi kesimpulannya dapat sangat bertolak belakang. Premis mayornya: Al Qur`an itu berbahasa Arab. Premis minornya : bahasa Arab itu sesuatu yang baru (hadits). Kesimpulannya, Al Qur`an adalah sesuatu yang baru (hadits) alias makhluk. (Taqiyuddin An Nabhani, At Tafkiir, hlm. 13-14).

Kembali pada logika yang digunakan Prof. Mahfud MD. Nampak jelas bahwa logika yang digunakan Prof. Mahduf MD ternyata menggunakan premis yang salah, yaitu premis mayornya yang berbunyi : segala sesuatu yang tidak baku berarti hukumnya tidak wajib. Inilah sumber masalahnya. Premis ini sudah dijelaskan kecacatannya di atas. Bisa kita uji premis mayor itu dengan bertanya, apakah sesuatu yang tidak baku lantas hukumnya tidak wajib? Apakah wudhu yang tidak baku lantas hukumnya tidak wajib? Apakah sholat yang tidak baku lalu hukumnya tidak wajib? Apakah haji yang tidak baku lantas hukumnya tidak wajib? Tidak demikian, bukan? Nah, pertanyaan yang sama dapat pula diajukan untuk khilafah, apakah khilafah yang tidak baku berarti tidak wajib?

Dalam epistemologi hukum Islam, wajib atau tidak wajibnya suatu hukum tidaklah dilihat dari segi apakah sistem bakunya ada atau tidak ada, tetapi dilihat apakah amr (perintah) atau thalabul fi’li (tuntutan untuk berbuat) yang terdapat dalam suatu dalil (ayat Al Qur`an atau Hadits), apakah disertai indikasi (qariinah) yang menunjukkan kewajiban atau tidak. Jika amr atau thalabul fi’li yang ada disertai dengan qariinah (indikasi) yang menunjukkan wajib, misalnya ada kecaman atau celaan yang keras bagi yang meninggalkannya, berarti amr atau thalabul fi’li itu statusnya wajib. Jika tidak ada kecaman yang keras, status amr itu mungkin bisa sunnah atau mubah, bergantung pada qariinah-nya. (Taqiyuddin An Nabhani. Al Syakhshiyah Al Islamiyah, III/39).

Sebagai contoh, ayat Al Qur`an menunjukkan ada amr atau thalabul fi’li untuk melakukan sholat,”Aqiimush sholaata wa aatuz zakaata warka’uu maa’r raaki’iin” yang berarti,”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (QS Al Baqarah [2] : 43). Ternyata amr untuk melakukan sholat ini disertai qariinah (indikasi petunjuk) berupa kecaman keras untuk orang yang meninggalkan sholat, yang berarti sholat itu wajib hukumnya. Misalnya firman Allah SWT yang berbunyi,”Maa salakakum fii saqar, qaaluu lam naku minal musholliin,” yang artinya,"(Malaikat penjaga neraka bertanya),’ Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat.” (QS Al Muddatstsir [74] : 42-43).

Inilah cara penalaran yang benar dalam proses istinbath hukum, yakni dengan menggunakan pendekatan ushul fiqih. Jadi, suatu hukum berstatus wajib atau tidak wajib, dilihat oleh seorang mujtahid dari segi amr yang ada, kemudian dilihat qariinah-qariinah yang ada, lalu ditarik kesimpulan hukum syara’-nya.

Penalaran tersebut sangat berbeda dengan pendekatan manthiq (logika) yang semestinya tidak digunakan dalam hukum Islam. Orang yang semata menggunakan logika, boleh jadi hanya akan menilai suatu ketentuan hukum itu baku atau tidak baku. Kalau baku, hukumnya wajib, sedang kalau tidak baku, berarti tidak wajib. Dengan penalaran yang demikian, orang ini dapat saja menyimpulkan sholat itu tidak wajib. Mengapa? Karena dia akan mendapatkan bahwa tatacara sholat ternyata tidak baku. Misalnya ada yang sholatnya pakai Qunut ada yang tidak Qunut. Ada yang menganggap tumakninah sebagai rukun sholat, ada yang tidak menganggap tumakninah sebagai rukun sholat (mazhab Hanafi). Ada yang menganggap membaca Al Fatihah itu rukun sholat, ada yang mengatakan yang rukun hanyalah membaca Al Qur`an (mazhab Hanafi). Lalu dia dengan gegabah akhirnya menyimpulkan, “Oh ternyata sholat itu tatacaranya tidak baku ya, kalau begitu berarti sholat itu hukumnya tidak wajib.” Jelas ini adalah kesimpulan yang sesat dan jauh dari kebenaran. Astaghfirullahal ‘azhiem, na’uuzhu billahi min dzaalik.

Jelas penalaran logika semata ketika bicara hukum Islam adalah penalaran yang cacat dan tidak pada tempatnya. Cacat epistemologis yang parah dan fatal ini sungguh tidak hanya menyesatkan orang itu sendiri, tetapi juga menyesatkan orang lain, bahkan dapat menyesatkan berjuta-juta manusia di sebuah masyarakat atau negara. Sungguh Allah SWT kelak di Hari Kiamat akan meminta pertanggung jawaban kepada orang zalim yang telah menyesatkan manusia-manusia lainnya. Firman Allah SWT (artinya),”Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS Al Israa` [17] : 36).

Ya Allah lindungilah kami dari kesesatan. Tunjukilah kami selalu pada jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, kami sudah menyampaikan, saksikanlah!

Yogyakarta, 9 Desember 2017
Muhammad Shiddiq Al Jawi
HP : 081328744133
E-mail : shiddiq-aljawi@protonmail.com